indiwan seto wahju blog

SEMIOTIKA KOMUNIKASI : BUKU BARU UNTUK MAHASISWA KOMUNIKASI

2011-04-05T16:42:00.009+07:00

buku bagus bagi mahasiswa yang sedang menulis skripsi, mengunakan penelitian kualitatif khususnya yang menggunakan semiotika sebagai pisau kajiannya.semiotika adalah sebuah metodelogi membongkar ada apa di balik sebuah tanda ( baik berupa ikon atau simbol dan indeks). Dalam buku Semiotika Komunikasi (indiwan,2011) ini disinggung sejumah tahap saat mencoba menganalisis tanda dan makna menggunakan Semiotika. Tahap awal adalah : memilih objek kajian yang akan diteliti, kemudian mulai mengkatagorikan sign tersebut berdasarkan jenisnya apakah tanda tersebut adalah tanda yang bersifat verbal (berisi kata-kata,headline,tagline,body copy dan sebagainya) atau tanda yang bersifat nonverbal apakah berupa image/ikon, apakah body language, gerak-gerik, komunikasi non verbal, tata letak/design atau komposisi atau bersifat simbolik seperti rambu-rambu,warna,logo dan sebagainya. Baru kemudian dianalisis menggunakan model semiotika yang hendak dipakai (semotika Charles Sander Peirce atau Roland Barthes) setelah dianalisis kemudian dinterpretasi dan dibenturkan dengan triangulasi lewat wawancara dengan praktisi atau pihak terkait. Tertarik ? Bisa cari di Gramedia setempat atau langsung pesan ke RUMAH PINTAR KOMUNIKASI (0215513947)....

MEDIA RELATIONS

2010-10-18T10:11:00.000+07:00

Teknik Penulisan Humas (Public Relations Writing) adalah keterampilan menulis (writing skill) khas Humas/PR dalam menghasilkan naskah-naskah yang diperlukan untuk kepentingan pencitraan positif dan popularitas perusahaan/organisasi. Tipe-tipe panulisan atau naskah PR dapat dibagi menjadi dua bagian: 1. Berkaitan dengan Media Relations/Press Relations, seperti naskah press release (siaran pers), advertorial, dan press conference (press kit/media kit). 2. Berkaitan dengan media promosi, informasi, dan komunikasi perusahaan/organisasi, seperti naskah untuk dipublikasikan di newsletter, in house magazine/Company Magazines, naskah laporan tahunan (annual report), company profile, leaflet, booklet, brosur, dan sebagainya. Untuk menghasilkan naskah yang baik (good writing), Humas/PR harus memiliki keterampilan jurnalistik layaknya wartawan, seperti pemahaman tentang nilai berita (news values), bahasa jurnalistik (language of mass communications), kode etik jurnalistik, dan sebagainya. Untuk kepentingan publikasi yang luas, Humas/PR membutuhkan peran media. Karena itu, diperlukan sebuah hubungan yang baik dengan kalangan pers/media massa (Press/Media Relations). Agar hubungan itu tercipta dengan baik, Humas perlu mengenali dunia pers dengan baik pula, seperti karakteristik wartawan, format media, cara kerja wartawan/media, dan sebagainya. Siaran Pers Siaran Pers (Press Release, biasa disebut rilis saja) adalah naskah berita (data atau informasi tentang sebuah kegiatan –pra ataupun pasca) yang disampaikan kepada wartawan atau kantor redaksi media untuk dipublikasikan di media tersebut. Dengan demikian, menulis siaran pers pada dasarnya sama dengan menulis berita seperti dilakukan para wartawan. Oleh karenanya, karakteristik dan struktur penulisan siaran pers sama dengan menulis berita. Karakteristik siaran pers adalah memiliki “nilai berita” (news values), yakni aktual, faktual, penting, dan menarik. Struktur penulisannya pun sama dengan dengan penulisan berita, yakni terdiri dari head (Judul), dateline (baris tanggal), lead (teras berita), dan news body (tubuh atau isi berita). Berita sendiri artinya adalah laporan peristiwa atau peristiwa yang dilaporkan oleh media massa. Kiat menulis siaran pers: 1. Tulis dengan gaya penulisan berita. 2. Jangan terlalu panjang – cukup satu lembar. 3. Langsung ke masalahnya dengan segera. 4. Penuhi unsur berita 5W+1H. 5. Berikan lebih dari satu nomor kontak –nomor telpon kantor, kontak pribadi, HP, e-mail, dan fax. 6. Jika memungkinkan, buatlah usulan mengenai orang-orang yang dapat diwawancara. 7. Cek/konfirmasi siaran pers yang sudah dikirimkan melaui fax, surat, atau e-mail. 8. Jika perlu, seratakan ilustrasi foto, tabel, atau grafik atau bahan pendukung lainnya –makalah, naskah pidato, susunan acara, dsb. 9. Tuliskan pada kertas berkop-surat sehingga benar-benar resmi. 10. Tandatangani oleh pejabat paling berwenang, misalnya manajer humas, ketua panitia, dan/atau ketua lembaga/perusahaan. 11. Jika bersifat individu, misalnya artis, pakar, pejabat, ataupun warga biasa, sertakan fotokopi identitas. Surat Pembaca Surat Pembaca (letter to the editor) mirip siaran pers, terutama dalam hal teknis penulisan dan pengiriman. Yang membedakan adalah dalam hal isi dan tujuannya. Isi dan tujuan surat pembaca biasanya merupakan tanggapan, sanggahan, klarifikasi, atau penggunaan Hak Jawab dan Hak Koreksi atas informasi yang dinilai salah dan merugikan. Surat pembaca berupa tanggapan, biasanya diawali dengan mengutip berita atau surat pembaca yang sebelumnya sudah dimuat, sehingga pembaca dapat mengetahui latar belakang masalah yang diklarifikasi. ( dari AS.Romli/internet sebelah)

in my sweet home

2010-06-09T00:07:00.000+07:00

BERITA TAK PERNAH BISA NETRAL

2010-06-03T08:19:00.000+07:00

Sebuah berita yang muncul di sebuah surat kabar seringkali diandaikan sebagai sesuatu kebenaran yang factual karena harus berdasarkan fakta , Padahal tidak semua berita itu memang benar-benar ‘netral’. Isi media banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya ‘ideologi’ si wartawan, pandangan politik organisasi media, kepentingan pemegang saham atau pemilik media dan system politik Negara. Sulit sekali menemukan sebuah teks berita benar-benar ‘netral’ dan tidak punya ‘bias’ atau kecenderungan berpihak pada kepentingan-kepentingan tertentu di luar teks. Bahkan kaum penganut aliran media kritis melihat bahwa adakalanya media massa merupakan cerminan dari kekuatan-kekuatan besar yang tengah bertarung, media sering dijadikan alat-alat bagi kekuasaan entah mayoritas atau minoritas untuk menciptakan public opini yang sesuai dengan kepentingan tertentu. Kalau anda beranggapan bahwa semua berita adalah semua kebenaran, mungkin anda terlalu yakin terhadap ‘fungsi & peranan’ ideal sebuah media massa yang punya fungsi mendidik, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjunjung tinggi etika professionalism. Tapi dalam banyak hal, dalam banyak kasus, Terkadang soal kebenaran isi media massa masing sangat ‘debatable’. Masih sangat mungkin diperdebatkan kebenarannya. Sejumlah ahli Komunikasi seperti Gans (1979) dan Gitlin ( 1980) mengelompokkan sejumlah pendekatan terhadap isi media. Di antaranya adalah: 1. Isi merupakan refleksi dari kenyataan sosial dengan sedikit bahkan dengan tidak adanya distorsi. Ini disebut juga sebagai pendekatan ‘cermin’ (the mirror approach) yang mengasumsikan bahwa apa yang dihasilkan oleh media ( isi media) adalah cerminan kenyataan atau realitas sosial yang ada di tengah masyarakatnya. Ini bisa diartikan bahwa untuk melihat apa yang tengah terjadi dan sedang ‘in’ di tengah masyarakat, lihat saja apa yang disiarkan di televisi, apa yang tengah diramaikan dalam debat-debat di radio atau tercetak dalam iklan serta berita surat kabar. 2. Isi media dipengaruhi oleh pengalaman dan wawasan sosial para pekerja media dan sikap-sikap mereka. 3. Isi media sangat dipengaruhi oleh kebiasaan wartawan dalam menulis berita atau cara kerja ‘style book’ organisasi media. Istilah yang umum dalam kajian Komunikasi adalah ‘media routines’. Pendekatan organizational routines berargumen bahwa isi media dipengaruhi oleh cara-cara bagaimana pekerja media dan perusahaan media mengorganisasikan pekerjaan mereka. Sebagai contoh, gaya penulisan Kompas tentu saja berbeda dengan gaya penulisan Rakyat Merdeka atau Lampu Merah. 4. Isi media dipengaruhi oleh institusi sosial yang lain dan kekuatan-kekuatan di luar media massa. Pendekatan ini melihat bahwa media massa sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal atau faktor-faktor lain di luar organisasi media seperti kekuatan ekonomi & politik, serta pengaruh audiens. Pendekatan market misalnya, adalah upaya komunikator yang berupaya menyesuaikan isi medianya dengan apa yang dibutuhkan (sesuai kondisi pasar) oleh audiens yang jadi pelanggan, pembaca atau pemirsanya. 5. Isi media sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dianut atau menguasai masyarakat di sekitar media tersebut berada. Misalnya, media massa yang hidup di tengah Negara yang otoriter dan sangat ketat dalam pengawasan media akan berbeda dalam menyajikan isi berita atau penampilannya. Ini terlihat di era Orde baru, yang sangat menjunjung tinggi kekuasaan Negara dan militer membuat sejumlah media massa berhati-hati dalam menulis berita-berita yang terkait dengan ‘Cendana’ , ABRI dan penguasa lainnya. Ketika Orde Baru runtuh dan diganti dengan zaman Reformasi yang hingga kini tak jelas juntrungannya, media massa Begitu bebasnya menyuarakan apa saja hingga akhirnya tak ada lagi sesuatu yang dianggap tabu dan terlarang untuk disuarakan.

SANG PEMIMPI

2010-05-19T06:58:00.000+07:00

DUALITAS AGEN VS STRUKTUR

2010-05-19T06:52:00.002+07:00

Giddens melihat ada dua pendekatan yang kontras bertentangan, dalam memandang realitas sosial. Pertama, pendekatan yang terlalu menekankan pada dominasi struktur dan kekuatan sosial (seperti, fungsionalisme Parsonian dan strukturalisme, yang cenderung ke obyektivisme). Kedua, adalah pendekatan yang terlalu menekankan pada individu (seperti, tradisi hermeneutik, yang cenderung ke subyektivisme). Menghadapi dua pendekatan yang kontras, Anthony Giddens tidak memilih salah satu, tetapi merangkum keduanya lewat teori strukturasi. Giddens menyatakan, kehidupan sosial adalah lebih dari sekadar tindakan-tindakan individual. Di sisi yang lain kehidupan sosial itu juga tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial. Wajar saja maka agency dan struktur sosial berhubungan satu sama lain. Tindakan-tindakan repetisi dari agen-agen individuallah yang mereproduksi struktur tersebut. Tindakan sehari-hari seseorang memperkuat dan mereproduksi seperangkat ekspektasi. Perangkat ekspektasi orang-orang lainlah yang membentuk apa yang oleh sosiolog disebut sebagai “kekuatan sosial” dan “struktur sosial.” Hal ini berarti, terdapat struktur sosial –seperti, tradisi, institusi, aturan moral—serta cara-cara mapan untuk melakukan sesuatu. Namun, ini juga berarti bahwa semua struktur itu bisa diubah, ketika orang mulai mengabaikan, menggantikan, atau mereproduksinya secara berbeda. Dalam pandangan Giddens, terdapat sifat dualitas pada struktur. Yakni, struktur sebagai medium, dan sekaligus sebagai hasil (outcome) dari tindakan-tindakan agen yang diorganisasikan secara berulang (recursively). Maka properti-properti struktural dari suatu sistem sosial sebenarnya tidak berada di luar tindakan, namun sangat terkait dalam produksi dan reproduksi tindakan-tindakan tersebut. Struktur dan agency (dengan tindakan-tindakannya) tidak bisa dipahami secara terpisah. Pada tingkatan dasar, misalnya, orang menciptakan masyarakat, namun pada saat yang sama orang juga dikungkung dan dibatasi (constrained) oleh masyarakat. Struktur diciptakan, dipertahankan, dan diubah melalui tindakan-tindakan agen. Sedangkan tindakan-tindakan itu sendiri diberi bentuk yang bermakna (meaningful form) hanya melalui kerangka struktur. Jalur kausalitas ini berlangsung ke dua arah timbal-balik, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk menentukan apa yang mengubah apa. Struktur dengan demikian memiliki sifat membatasi (constraining) sekaligus membuka kemungkinan (enabling) bagi tindakan agen. Dalam teori strukturasi, si agen atau aktor memiliki tiga tingkatan kesadaran: 1.Kesadaran diskursif (discursive consciousness). Yaitu, apa yang mampu dikatakan atau diberi ekspresi verbal oleh para aktor, tentang kondisi-kondisi sosial, khususnya tentang kondisi-kondisi dari tindakannya sendiri. Kesadaran diskursif adalah suatu kemawasdirian (awareness) yang memiliki bentuk diskursif. 2. Kesadaran praktis (practical consciousness). Yaitu, apa yang aktor ketahui (percayai) tentang kondisi-kondisi sosial, khususnya kondisi-kondisi dari tindakannya sendiri. Namun hal itu tidak bisa diekspresikan si aktor secara diskursif. Bedanya dengan kasus ketidaksadaran (unsconscious) adalah, tidak ada tabir represi yang menutupi kesadaran praktis. 3. Motif atau kognisi tak sadar (unconscious motives/cognition). Motif lebih merujuk ke potensial bagi tindakan, ketimbang cara (mode) tindakan itu dilakukan oleh si agen. Motif hanya memiliki kaitan langsung dengan tindakan dalam situasi yang tidak biasa, yang menyimpang dari rutinitas. Sebagian besar dari tindakan-tindakan agen sehari-hari tidaklah secara langsung dilandaskan pada motivasi tertentu. Pemahaman tentang kesadaran praktis ini sangat fundamental bagi teori strukturasi. Struktur dibentuk oleh kesadaran praktis, berupa tindakan berulang-ulang, yang tidak memerlukan proses refleksif (perenungan), dan tidak ada “pengambilan jarak” oleh si agen terhadap struktur. Ketika makin banyak agen mengadopsi cara-cara mapan atau rutinitas keseharian dalam melakukan sesuatu, mereka sebenarnya telah memperkuat tatanan struktur (order). Perubahan struktur bisa terjadi jika semakin banyak aktor/agen yang mengadopsi kesadaran diskursif. Yaitu, manakala si agen “mengambil jarak” dari struktur, dan melakukan sesuatu tindakan dengan mencari makna/nilai dari tindakannya tersebut. Hasilnya bisa berupa tindakan yang menyimpang dari rutinitas atau kemapanan, dan praktis telah mengubah struktur tersebut. Perubahan juga bisa terjadi karena konsekuensi dari tindakan, yang hasilnya sebenarnya tidak diniatkan sebelumnya (unintended consequences). Unintended consequences mungkin secara sistematis menjadi umpan balik, ke arah kondisi-kondisi yang tidak diketahui bagi munculnya tindakan-tindakan lain lebih jauh. Dalam kasus unintended consequences ini, bukan adanya atau tidak-adanya niat (intensi) yang penting. Namun, adanya kompetensi atau kapabilitas di pihak si agen untuk melakukan perubahan. Jadi, hal ini sebenarnya berkaitan dengan kuasa atau power. Giddens menekankan pentingnya power, yang merupakan sarana mencapai tujuan, dan karenanya terlibat secara langsung dalam tindakan-tindakan setiap orang. Power adalah kapasitas transformatif seseorang untuk mengubah dunia sosial dan material. BAHAN BACAAN: Giddens, A. 1984. The Constitution of Society-Teori Struktural untuk Analisis Sosial. Pasuruan: Pedati.

DUA SEJOLI

2010-05-19T05:57:00.000+07:00

TEORI STRUKTURASI GIDDENS

2010-05-19T05:52:00.002+07:00

Teori strukturasi merupakan teori umum dari aksi sosial. Teori ini menyatakan bahwa manusia adalah proses mengambilkan dan meniru beragam sistem sosial. Dengan kata lain, tindakan manusia adalah sebuah proses memproduksi dan mereproduksi sistem-sistem sosial yang beraneka ragam. Interaksi antar individu dapat menciptakan struktur yang memiliki range dari masyarakat yang lebih besar dan institusi budaya yang lebih kecil yang masuk dalam hubungan individu itu sendiri. Individu yang menjadi komunikator bertindak secara strategis berdasarkan pada peraturan untuk meraih tujuan mereka dan tanpa sadar menciptakan struktur baru yang mempengaruhi aksi selanjutnya. Hal ini karena pada saat individu itu bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhannya, tindakan tersebut menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan (unintended consequences) yang memapankan suatu struktur sosial dan mempengaruhi tindakan individu itu selanjutnya. Struktur dinyatakan seperti hubungan pengharapan, kelompok peran dan norma-norma, jaringan komunikasi dan institusi sosial dimana keduanya berpengaruh dan dipengaruhi oleh aksi sosial. Struktur menfasilitasi individu dengan aturan yang membimbing tindakan meraka. Akan tetapi, tindakan mereka juga bertujuan untuk menciptakan aturan-aturan baru dan mereproduksi yang lama. Manusia menurut teori ini yaitu agen pelaku bertujuan yang memiliki alasan-alasan atas aktivitas-aktivitasnya dan mampu menguraikan alasan itu secara berulang-ulang. Aktivitas-aktivitas sosial manusia ini bersifat rekursif dengan tujuan agar aktivitas-aktivitas sosial itu tidak dilaksanakan oleh pelaku-pelaku sosial tetapi diciptakan untuk mengekspresikan dirinya sebagai aktor/pelaku secara terus menerus dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang dimilikinya. Pada dan melalui akivitas-aktivitasnya, agen-agen mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya aktivitas-aktivitas itu. Tindakan manusia diibaratkan sebagai suatu arus perilaku yang terus menerus seperti kognisi. Strukturasi mengandung tiga dimensi, yaitu sebagai berikut: Pemahaman (interpretation / understanding), yaitu menyatakan cara agen memahami sesuatu. Moralitas atau arahan yang tepat, yaitu menyatakan cara bagaimana seharusnya sesuatu itu dilakukan. Kekuasaan dalam bertindak, yaitu menyatakan cara agen mencapai suatu keinginan. Tiga dimensi strukturasi ini mempengaruhi tidakan agen. Tindakan agen diperkuat oleh struktur pemahaman, moralitas, dan kekuasaan. Dalam hal ini agen menggunakan aturan-aturan untuk memperkuat tindakannya. Dalam satu kelompok yang telah terbentuk strukturnya, masing-masing individu saling membicarakan satu topik tertentu. Dalam strukturasi, hal ini tidaklah direncanakan dan merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan dari perilaku anggota-anggota kelompok. Norma atau aturan yang ada diinterpretasi oleh tiap individu dan menjadi arahan tingkah laku mereka. Kekuatan yang mereka miliki memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan dan mempengaruhi tindakan orang lain. Dalam prakteknya, tindakan seseorang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa struktur yang berbeda dalam waktu yang sama. Pertemuan lebih dari satu struktur ini kemungkinan akan menimbulkan: Mediasi, yaitu struktur yang satu menjadi perantara munculnya struktur yang lain. Dapat dikatakan produksi dari suatu struktur dapat membentuk struktur baru atau melengkapi struktur yang sudah ada. Kontradiksi, yaitu struktur yang satu mengatasi atau menghapus struktur yang lama. Hal ini disebabkan adanya pertentangan yang memicu konflik antar struktur sehingga menghasilkan perubahan struktur yang berguna untuk mengatasi munculnya konflik yang berkepanjangan ataupun menghapus struktur yang sudah tidak relevan. DAFTAR PUSTAKA Giddens, A. 1984. The Constitution of Society-Teori Struktural untuk Analisis Sosial. Pasuruan: Pedati. Subuki, Makyun. 2006. Komunikasi dalam Interaksionisme Simbolis, Strukturasi, dan Konvergensi. (online), (http://tulisanmakyun.blogspot.com/2008/02/teori-komunikasi 29.html, diakses 01 Maret 2008)

WAKTU JADI WARTAWAN BARU.....

2010-05-18T22:40:00.000+07:00

GENDER DAN KOMUNIKASI

2010-05-18T01:08:00.001+07:00

Robin Lakoff (dalam Griffin, 2003) mencoba mengklasifikasikan keberaturan pembicaraan perempuan, dan membedakan antara woman talk dari man talk. Ia mengklaim bahwa percakapan perempuan mempunyai karakter sebagai berikut: a. Ditandai apologis. b. Pernyataan tidak langsung. c. Pertanyaan yang minta persetujuan d. Mengkualifikasikan. e. Perintah yang sopan. f. Menggunakan istilah atau kata-kata yang penuh warna. g. Cenderung menghindari bahasa vulgar. h. Sedikit berbicara untuk hal-hal yang penting, banyak mendengarkan. Sementara itu, penelitian Griffin (2003), yang berdasarkan pada refleksi personal, menemukan tiga pola perbedaan antara perempuan dan laki-laki sebagai berikut: a) ada lebih banyak persamaan antara laki-laki dan perempuan dari pada perbedaannya. b) ada variabilitas yang besar berkenaan gaya komunikasi antara laki dan perempuan. Feminis vs maskulinitas. c) sex adalah fakta, gender sebagai gagasan. Dalam pembahasan mengenai gender dan komunikasi, Griffin menyadur tiga buah pemikiran sebagai berikut: Genderlect Styles (dari Deborah Tannen); Standpoint Theory (dari Sandra Harding dan Julia Wood); dan Muted Group Theory (dari Cheris Kramarae). 1. Genderlect Styles (dari Deborah Tannen). Deborah Tannent mendiskripsikan ketidakmengertian (misunderstanding) antara laki-laki dan perempuan berkenaan dengan fakta bahwa fokus pembicaraan perempuan adalah koneksitas, sementara laki-laki pada pelayanan status dan kemandiriannya. Genderlect Styles membicarakan gaya bercakap-cakap- bukan apa yang dikatakan tetapi bagaimana menyatakannya. Tanent meyakini bahwa terdapat gap antara laki-laki dan perempuan, dikarenakan masing-masing berada pada posisi lintas budaya (cross culture), untuk itu perlu mengantisipasi berkenaan dengan gap itu. Kegagalan mengamati perbedaan gaya bercakap dapat membawa masalah yang besar. Perbedaan-perbedaan itu terletak pada: a) Kecenderungan feminis versus maskulin, hal ini harus dipandang sebagai dua dialek yang berbeda: antara superior dan inverior dalam pembicaraan. Komunitas feminis – untuk membangun relationship; menunjukkan responsif. Komunitas maskulin – menyelesaikan tugas; menyatakan diri; mendapatkan kekuasaan. c)Perempuan berhasrat pada koneksi versus laki-laki berhasrat untuk status. Koneksi berhubungan erat dengan kedekatan, status berhubungan erat dengan kekuasaan (power). d)Raport talk versus report talk. Perbedaan budaya linguistik berperan dalam menstruktur kontak verbal antara laki-laki dan perempuan. Raport talk adalah istilah yang digunakan untuk menilai obrolan perempuan yang cenderung terkesan simpatik. Report talk adalah istilah yang digunakan menilai obrolan laki-laki yang cenderung apa adanya, pokoknya sampai. Berkenaan dengan kedua nilai ini, Tanent menemukan temuan-temuan yang terkategorikan sebagai berikut: a. Publik speaking versus private speaking, dalam kategori ini diketemukan bahwa perempuan lebih banyak bicara pada pembicaraan pribadi. Sedangkan laki-laki lebih banyak terlibat pembicaraan publik, laki-laki menggunakan pembicaraan sebagai pernyataan fungsi perintah; menyampaikan informasi; meminta persetujuan. b. Telling story, cerita-cerita menggambarkan harapan-harapan, kebutuhan-kebutuhan, dan nilai-nilai si pencerita. Pada kategori ini laki-laki lebih banyak bercerita dibanding perempuan-khususnya tentang guyonan. Cerita guyonan merupakan suatu cara maskulin menegoisasikan status. c. Listening, perempuan cenderung menjaga pandangan, sering manggut, berguman sebagai penanda ia mendengarkan dan menyatakan kebersamaannya. Laki-laki dalam hal mendengarkan berusaha mengaburkan kesan itu- sebagai upaya menjaga statusnya. d. Asking questions, ketika ingin bicara untuk menyela pembicara, perempuan terlebih dahulu mengungkapkan persetujuan. Tanent menyebutnya sebagai kooperatif-sebuah tanda raport simpatik daripada kompetitif. Pada laki-laki, interupsi dipandang oleh Tanent sebagai power-kekuasaan untuk mengendalikan pembicaraan. Dengan kata lain, pertanyaan dipakai oleh perempuan untuk memantapkan hubungan, juga untuk memperhalus ketidaksetujuan dengan pembicara, sedangkan laki-laki memakai kesempatan bertanya sebagai upaya untuk menjadikan pembicara jadi lemah. e. Conflict, perempuan memandang konflik sebagai ancaman dan perlu dihindari. Laki-laki biasanya memulai konflik namun kurang suka memeliharanya. 2. Standpoint Theory (dari Sandra Harding dan Julia Wood). Sandra harding dan Julia Wood sepakat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perspektif terpisah, dan mereka tidak memandangnya sebagai sesuatu yang setara. Lokasi-lokasi yang berbeda dalam hirarkhi sosial mempengaruhi apa yang dilihat. Mereka beranggapan bahwa perempuan dan minoritas yang lainnya mempersepsi dunia secara berbeda daripada kelompok yang berkuasa. Standpoint merupakan tempat dari mana melihat pemandangan dunia, apapun sudut pandangnya. Sinonim dari istilah ini adalah perspektif; view point, out look; dsb. Dasar filosopi teori ini adalah perjuangan klas- seperti filsafati kaum proletar karya Karl Marx dan Friederich Engels. Sandra harding dan Julia Wood menganjurkan harus ada perjuangan terhadap diskriminasi gender. Mereka tidak mencirikan perbedaan gender pada insting atau biologis atau intuisi, tetapi perbedaan itu sebagai hasil harapan-harapan budaya dan perlakuan kelompok dalam hal menerima kelompok yang lain. Budaya tidak dialami secara identik, budaya adalah aturan hirarkhi sehingga kelompok yang punya posisi cenderung menawarkan kekuasaan, kesempatan pada anggota-anggotanya. Dalam hal ini teori ini menyatakan bahwa perempuan terposisikan pada hirarkhi yang rendah dibanding posisi laki-laki. Gender adalah sistem makna, sudut pandang melalui posisi dimana kebanyakan laki-laki dan perempuan dipisahkan secara lingkungan, material, simbolis. SUMBER: SAMOVAR POTTER ( INTERCULTURAL COMMUNICATIONS)

CONTRADICTIONS OF CAPITALISM

2010-05-18T01:02:00.000+07:00

The term is associated with Karl Marx (1818-1883) who claimed that capitalist societies suffered from two unresolvable problems that would prevent both social harmony and a stable economic life. First, Marx assumed that the competitive processes of a capitalist market society would lead to a concentration of capital ownership in fewer and fewer hands. Marx built this claim on the assumption, which he holds in common with laissez faire economics, that a competitive economy must lead inevitably to the elimination of some producers by others, there must be winners and losers and the winners would grow increasingly large. Capitalism, Marx argued, contrary to the general assumption of laissez faire economics, had an inherent tendency towards concentration of capital in oligopolies and monopolies. The concentration of capital involved, first of all, the displacement of the handworker and the craftsworker and increasing domination of factory-based technology. An industrial proletariat of wage workers emerged, and grew larger, as independent producers were eliminated by factory-based competition. Capitalist corporations grew more concentrated and larger, the number of individuals owning the means of production became fewer. The class structure becomes polarized and the economic and social conditions of the two opposed main classes more strongly contrasted, leading to political activation of the working class and prolonged conflict with the dominant bourgeois class through political and industrial organization. It is this development of social polarization that provides the unsolveable social or relational contradiction of capitalist society. The social organization of a capitalist society also presented an inherent structural contradiction in the economic dynamics of capitalism. While capitalism revolutionized the means of production by promoting the greatest economic development in human history, its class structure focused the capacity to consume in a tiny minority of the population. The mass social scale of production could not remain compatible with the concentration of wealth in fewer and fewer hands. As a result, there must be inherent instability, or anarchy, in the whole capitalist system of production. The social effects of such instability in turn must intensify the political struggle of social classes hastening the event SUMBER: (http://bitbucket.athabascau.ca) Online Dictionary of the Social Sciences of socialist revolution

HEGEMONY GRAMSCI

2010-05-18T01:00:00.000+07:00

A concept of Italian Marxist Antonio Gramsci (1891-1937) which refers to the way that the political and social domination of the bourgeois class in capitalist society is pervasively expressed not only in ideologies but in all realms of culture and social organization. The comprehensive expression of the values of class divided society in social life lends this form of society an appearance of naturalness and inevitability that removes it from examination, criticism and challenge. While arising in the analysis of a class divided society the term is also used in discussion of a patriarchal society or a colonial society (DICTIONARY OF SOCIAL SCIENCE)

ASYIK

2010-05-18T00:54:00.000+07:00

POSTMODERN

2010-05-18T00:50:00.001+07:00

A difficult term to grasp and having somewhat different significance in architecture, literary criticism and art than in the social sciences. In social theory it is best seen as a rejection of central assumptions of the modern world or of what has been described as the ‘enlightenment project’. This project has had at least two core beliefs. First is the assumption that modern society will become more democratic and just because of our growing ability to rationally and objectively understand the community's best interests. Second is the assumption that scientists and social theorists hold a privileged viewpoint since they are taken to operate outside of local interests or bias. Each of these assumptions suggests the possibility of disinterested knowledge, universal truths and social progress. The late twentieth century writings of Michel Foucault (1929-1984) and Jean Francois Lyotard called these assumption into question. Foucault's work has argued that knowledge and power are always intertwined and that the social sciences, rather than empowering human actors, have made humans into objects of inquiry and have subjected them to knowledge legitimated by the claims of science. Similarly Lyotard has argued that social theory has always imposed meaning on historical events (think of the writing of Marx) rather than providing for the understanding of the empirical significance of events. This rejection of the idea of social and intellectual progress implies that people must accept the possibility of history having no meaning or purpose, abandon the idea that we can know what is or is not true and accept that science can never create and test theories according to universal scientific principles because there is no unitary reality from which such principles can be established. We are left living in a fragmented world with multiple realities, a suspicion of science or authoritative claims and many groups involved in identity politics in order to impose their reality on others. The clearest signs of a postmodern approach to sociology can be found in social constructionism, ethnomethodology and labeling theory. (sumber: Dictionary of Social Science (http://bitbucket.athabascau.ca)

CYNTIAKU

2010-05-17T08:03:00.000+07:00

KOMUNIKASI

2010-05-17T07:57:00.000+07:00

Salah satu teori komunikasi yang terkait dengan disiplin Ilmu politik dan psikologi adalah Teori Limited Effect menjelaskan - berdasarkan hasil penelitian – bahwa dalam kondisi tertentu, audiens terpengaruh dan dirugikan oleh televisi, tetapi dalam kondisi tertentu, televisi malah memberikan manfaat. Harold D. Lasswell seorang ahli politik dengan rumusan pendapatnya, “Who says what to whom in which channel with what effect” mendorong munculnya kajian politik yang didasari pada aspek perilaku. Rumusan Lasswell kemudian menjadi paradigma dominan dalam menentukan lingkup dan masalah atas penelitian komunikasi di Amerika. Model tersebut diinterpretasikan untuk memfokuskan kajian komunikasi pada pengaruh media. Sumbangan Lasswell pada metodologi analisis isi membantu pemahaman tentang propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia kedua, tetapi analisis isi tersebut juga membantu untuk menciptakan propaganda. Studi empiris yang dilakukan pada era ini menandai apa yang disebutkan oleh Dance sebagai dimensi sudut pandang,apakah komunikasi berhasil, jika dilihat dari sudut pandang pengirim pesan. Sementara dari sudut pandang penerima akan bicara dalam kaitan dengan dimensi hasil yang diperoleh tentang bagaimana penerimaan atau pemahaman penerima terhadap isi pesan. Pengaruh dari disiplin ilmu poltik. Ilmu politik sebagai ilmu yang membahas kekuasaan, bagaimana memperoleh, menggunakan dan mempertahankan kekuasaan. Disiplin ilmu politik melihat komunikasi sebagai kegiatan yang penting untuk memengaruhi pihak-pihak yang diajak berkomunikasi. Dan mekanisme untuk memengaruhi pihak-pihak yang diajak berkomunikasi pada masa ini adalah melalui propaganda. Melalui propaganda, kekuasaan dapat diperoleh, digunakan dan dipertahankan. Ekspansi Nazi Jerman mencapai hasil yang gemilang dimana Joseph Goebells menjalankan praktik propaganda yang ditujukan ke Amerika Serikat dan memengaruhi kondisi politik dalam negeri Amerika Serikat. Propaganda saat itu ingin dibatasi tetapi hal itu berarti mengingkari hakekat demokrasi, maka ahli komunikasi diajak untuk mengatasi dilemma ini. Dalam perspektif mereka, propaganda dapat digunakan untuk kebaikan. Pada masa ini Harold Lasswell (ahli politik), John Dewey (psikologi), dan Walter Lippmann mencetuskan teori mengenai propaganda yang dipengaruhi oleh Behaviorisme dan Freudianisme. Jadi pada masa ini, komunikasi massa menjadi alat yang digunakan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks yang terakhir ini, sesungguhnya artinya disiplin ilmu sosiologi dilibatkan dalam usaha untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Kegelisahan pemimpin Amerika Serikat pada propaganda, kemudian justru membuat mereka menjadikan kajian komunikasi massa diintensifkan berkaitan propaganda. Lebih lanjut propaganda bahkan dimanfaatkan oleh Amerika Serikat pada masa Perang Dunia ke II. Pengaruh disiplin ilmu politik terlihat nyata dalam usaha untuk memengaruhi pandangan anggota masyarakat melalui propaganda, Lasswell sebagai seorang ahli politik dengan rumusan pendapatnya, “Who says what to whom in which channel with what effect” mendorong munculnya kajian politik yang didasari pada aspek perilaku . Artinya di sini, disiplin ilmu politik saling jalin dengan ilmu psikologi.

KOMUNIKASI SELINTAS PANDANG

2010-05-17T07:51:00.001+07:00

lmu komunikasi yang dikenal sampai sekarang adalah disiplin ilmu yang berumur relatif lebih muda jika dibandingkan dengan sosiologi, biologi, astronomi, fisika bahkan filsafat. Dalam sejarah perkembangan ilmu komunikasi, kajian ilmu komunikasi berakar dari ilmu politik (Dahlan, 1990:6). Schramm sendiri mengindikasikan Harold Lasswell sebagai salah satu Perintis Komunikasi modern, adalah juga ahli ilmu politik. Komunikasi waktu itu lebih banyak menelaah masalah propaganda dan opini publik. Dalam perkembangan selanjutnya komunikasi mulai dilihat sebagai ilmu ketika sosiologi (dimulai oleh P. Lazarsfeld) dan psychologi social (yang dirintis oleh Carl Hovland) memberikan kontribusi terhadap telaah fenomena komunikasi massa waktu itu. Rintisan sosiologi dan psikologi sosial memberikan kontribusi soal perspektif masyarakat yang mendapatkan pengaruh media massa. Definisi komunikasi sendiri sangat banyak bahkan Dance dan Larson (dalam Miller, 2005:3) pernah menyatakan terdapat 126 definisi komunikasi. Salah satu definisi itu menyebut bahwa Komunikasi adalah keseluruhan prosedur yang mana prosedur tersebut membuat pesan tertentu mempengaruhi yang lain c.one which would inclue the procedures by means of which one mechanism affects another mechanism (Weaver, 1949:3). Carl Hovland yang punya latar belakang Psikologi menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seorang individu (komunikator) mentransmisikan stimuli untuk memodifikasi atau mengubah perilaku individu lainnya (Hovland, 1953). Grebner (dalam Miller, 2005: 4) menyatakan bahwa komunikasi adalah interaksi sosial melalui simbol dan sistem pesan. Dari pernyataan-pernyataan itu jelaslah komunikasi tidak mempunyai definisi tunggal. Komunikasi lebih merupakan proses penyampaian pesan melalui simbol-tanda yang dilakukan secara transaksional antara penyampai pesan dengan para penerima pesan dengan tujuan tertentu (disesuaikan dengan kepentingan komunikator). Karena definisi yang begitu banyak maka tidak mengherankan apabila dalam konseptualisasi komunikasi terdapat point of convergence dan point of divergence.(Miller, 2005: 5-11). Definisi umum (point of convergence) dari komunikasi terdiri dari definisi komunikasi sebagai proses, komunikasi sebagai sesuatu yang transaksional dan komunikasi sebagai sesuatu yang simbolik. Komunikasi sebagai proses adalah pemahaman bahwa titik utama yang menjadi perhatian sekian banyak definisi komunikasi terletak pada proses. Komunikasi sebagai proses menyiratkan bahwa komunikasi adalah sesuatu yang berkelanjutan, kompleks dan tidak arbitrer (mana suka). Komunikasi sebagai sesuatu yang transaksional berarti bahwa komunikasi tidak hanya sekedar proses dan interaksional melainkan terjadinya intensifikasi hubungan timbal balik antara komunikator, komunikan, pesan, efek dan sebagainya. Dengan begitu komunikasi merupakan sesuatu yang simbolik menyiratkan bahwa ketika komunikasi berproses melalui sesuatu yang transaksional maka hal esensial yang dibutuhkan adalah pemaknaan yang berangkat dari simbol-simbol yang dipakai dalam tindakan komunikasi tersebut. Berbeda dengan sudut pandang dalam konteks definisi umum, point of divergence lebih melihat pusaran definisi tersebar dalam beberapa karakteristik. Point pertama adalah poin komunikasi sebagai aktivitas sosial. Point ini merujuk konseptualisasi yang tidak sama tapi berada dalam konteks relasi sosial yang beragam dan mempunyai impak terhadap kehidupan sosial. Konseptualisasi relasi sosial dan komunikasi mengakibatkan bahwa komunikasi mempunyai level sosial dari antar pribadi sampai komunikasi massa, termasuk di dalamnya proses kognitif dalam proses interaksi komunikatif. Point kedua adalah komunikasi berhubungan dengan tindakan komunikatif dan intensionalitas bahwa perspektif komunikasi tidak hanya berhenti pada masalah perspektif sumber komunikasi melainkan juga sampai pada masalah perpektif penerima, dan perspektif pesan. Dilihat dari perkembangan ilmu komunikasi maka terdapat tiga bidang ilmu yang memberikan kontribusi konkret terhadap perkembangan ilmu komunikasi. Ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu politik, sosiologi, dan psikologi. Ilmu politik memberikan ruang pertama pada pembahasan propaganda politik berikut pengaruhnya kepada masyarakat. Sosiologi memberikan tempat di mana komunikasi tidak bisa melepaskan diri dari masalah interaksi antar manusia. Psikologi memberikan kajian pelengkap mengenai masalah komunikasi yang berkaitan dengan perilaku psikologis seorang manusia (individu) maupun tindakan masyarakat. seperti ilmu matematika (yang persis juga dipakai oleh Shannon dalam menjelaskan persoalan mendasar komunikasi), linguistik (yang turut membantu komunikasi dalam mempelajari karakteristik pesan dalam sebuah bahasa), biologi (yang turut membantuk komunikasi yang dipahami sebagai sebuah sistem jaringan yang saling terhubung satu sama lain). Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa komunikasi harus dipahami sebagai disiplin ilmu yang interdisipliner. Jalinan erat antara komunikasi dengan bidang ilmu di luar komunikasi memperlihatkan bahwa komunikasi merupakan disiplin ilmu yang masih berkembang, seturut dengan manusia yang mempunyai kecenderungan berkembang pula. Terkait dengan komunikasi, Miller menelaah tentang penggunaan dari teori-teori komunikasi yang digunakan dalam berbagai konteks komunikasi yang berbeda. Telaah teori dalam konteks komunikasi diperlukan untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi bekerja, dan proses itu melekat dalam jalinan sosial dalam kehidupan manusia. Pembahasan tentang teori dalam konteks komunikasi dilakukan untuk melihat bagaimana proses komunikasi bekerja dalam situasi yang spesifik dan dalam Konteks komunikasi yang khusus pula. Konteks komunikasi yang dimaksud Miller dalam bukunya berkaitan dengan penggunaan komunikasi yang melibatkan banyak orang dan menyentuh level komunikasi yang berbeda. Dalam hal ini Miller membahas bagaimana teori komunikasi bekerja dalam berbagai level komunikasi dan sekaligus melihat bagaimana teori komunikasi itu dibangun dalam berbagai level yang berbeda tersebut. Konteks komunikasi yang dimaksud di sini meliputi lima macam konteks (level) yang berbeda. Kelimanya meliputi: (organizational communication theory) teori-teori komunikasi organisasi, (small group communication theory) teori-teori komunikasi kelompok,(media processing and effects theory) teori-teori prosesing dan efek media,(media and society theory) teori-teori media dan masyarakat, dan (culture and communication theory). Dari lima kajian ini, terlihat juga adanya perspektif komunikasi terhadap pokok kajian lain. Secara garis besar teori-teori dalam komunikasi organisasi meliputi beragam persfektif disiplin ilmu yang turut memperkaya disiplin ilmu komunikasi. Sifat beragam ini dapat kita lihat dari beragamnya disiplin ilmu yang turut mempengaruhi ilmu komunikasi, yang meliputi, di antaranya : ilmu manajemen, ilmu sosiologi, ilmu sosial, ilmu psikologi industry, dan sub disiplin ilmu komunikasi sendiri, komunikasi organisasi. Contoh dari perpektif komunikasi saat mengkaji bidang lain adalah Teori-teori komunikasi dalam organisasi. Teori-teori dalam konteks ini bukanlah hal yang baru, karena sesungguhnya oleh dispilin ilmu yang lain sudah dipelajari sebelumnya. Salah seorang yang terkenal tentang teori organisasi adalah Max Weber dengan teori birokrasinya, atau Henrry Fayol dengan teori classical management. Kesemua teori tersebut menjelaskan suatu perspektif bahwa organisasi diatur oleh suatu standarisasi, spesialisasi dan prediktibilitas. Demikian juga halnya dalam memahami komunikasi keorganisasian, biasanya kita melihat ke dalam organisasi itu sendiri. Dimana dalam suatu organisasi memiliki system tersendiri karena ia memiliki sifat hirarkis order dan hirarkis tersebut menyatu dalam sebuah subsistem dan suprasistem yang terbuka dengan faktor lingkungan. Karena itu untuk memahami keorganisasian kita mesti memahami timbal balik di antara komponen yang ada di dalam system, layaknya sebuah mesin, saling bergantung satu sama lain dengan komponen (bagian) mesin yang lain. Pada umumnya penelitian dalam komunikasi organisasi memberi gambaran umum tentang konsep-konsep yang ada dalam komunikasi, seperti : feedback, jejaring komunikasi, dan arus informasi. Sebagian yang tidak puas terhadap aspek hasil penelitian yang bersifat seperti mesin itu, lalu membuat pendekatan lain dengan menggunakan pendekatan interpretive methapor, cultural methapor. Kedua pendekatan yang disebutkan terakhir memperkaya penelitian teori komunikasi organisasi dalam bentuk local understanding dan teori ini membantu memberi refleksi atas kompleksitasnya dalam dunia sosial dan proses konstruksi yang terjadi di dalamnya. Sesungguhnya ada empat teori yang digunakan dalam konteks komunikasi organisasi, yaitu teori organisasi weick, teori strukturasi giddens, teori percakapan dan teks taylor, serta teori control concertive Baker and cheney. Dua teori yang disebutkan di muka berasal dari di luar disiplin ilmu komunikasi, sedang dua yang terakhir berasal dari disiplin ilmu komunikasi.

GRIFFIN DAN 'TRADISI KOMUNIKASI' CRAIG

2010-05-17T07:42:00.000+07:00

Dalam ilmu komunikasi, penelitian terhadap gejala-gejala atau realitas komunikasi telah berkembang sejak lama sehingga dalam ilmu komunikasi dikenal tradisi-tradisi yang unik. Dalam Buku At first Look at Communication Theory karya EM Griffin edisi V (2003) dan edisi 6 ( 2005) soal tradisi Komunikasi ditempatkan pada Bab II dengan Tajuk Mapping the Territory. Sedangkan dalam edisi keempat Em Griffin (2000) soal tradisi komunikasi ditempatkan pada Bab III. EM Griffin jelas terpengaruh pandangan Robert T Craig yang sejak Mei 1999 sudah mengusung soal ‘pemetaan’ Teori yang lebih komprehensif dalam artikel/makalah bertajuk : Communication Theory As a Field. Griffin baru memakainya pada tahun 2000 dalam bukunya At First Look At Communication Theory edisi 4. Sementara itu dalam pengantarnya pada edisi 4, Griffin menjelaskan bahwa dia sengaja menghilang 5 teori dan menambahkan empat teori baru yaitu : David Buller and Judee Burgoon’ s interpersonal deception theory, Scott Poole’s Adaptive structuration Theory, Byron Reeves and Clifford Nass’s media equation, dan Sandra Harding and Julia Wood’s standpoint theory. Griffin juga menegaskan bahwa perubahan besar dan significant dari buku edisi III adalah Griffin mulai memasukkan bab ‘Mapping the Teritory’ yang memperkenalkan tujuh tradisi dalam bidang komunikasi berdasarkan pendapat Robert T Craig professor komunikasi dari Universitas Colorado. Sementara itu di edisi V ( 2003) Griffin melakukan revisi dalam bab-bab seperti Talk About Theory, Mapping the Teritory, Coordinated Management of Meaning (CMM), Narrative Paradigm, Adaptive Structuration Theory, Critical Theory of communication Approach to organization, Technological Determinism dan Agenda Setting Theory. Griffin mengakui dalam edisi V ini dia tetap mempertahankan 32 teori yang sudah ada di edisi IV. Sedangkan di edisi VI (2006) Griffin menjelaskan perubahan penting dari buku edisi sebelumnya. “…the most striking changes I ve’ made in this edition concern theories of new media. I introduce Joe Whalter’s social information Processing… (page xviii). Teori ini terkait erat dengan internet, yaitu teori yang menjelaskan, memprediksi dan memberikan masukan soal ’interpersonal intimacy’ dalam dunia maya. Dalam edisi VI ini, Griffin memberikan update version dari teori Elisabeth Noelle Neuman Spiral of Silence –sebuah teori yang berhubungan dengan Publoic Opinion. Griffin juga mempersilahkan para pembaca bukunya untuk mengakses situs : http://www.afirstlook.com bila menginginkan melihat teori-teori sebelumnya yang pernah ada pada edisi bukunya terdahulu. Soal tradisi komunikasi Robert T Craig mengungkapkan tentang suatu visi bagi teori komunikasi yang memerlukan suatu langkah besar menuju penyatuan bidang-bidang yang ada. Craig berargumen bahwa bidang yang ada tidak akan pernah bersatu dengan adanya teori-teori yang disatukan. Teori-teori yang ada akan selalu merefleksikan perbedaan ide-ide praktis tentang komunikasi dalam kehidupan normal, sehingga kita memang akan selamanya dihadapkan pada berbagai macam pendekatan. Kita tidak bisa bertujuan untuk mencari model standar. Namun, jika hal ini benar-benar terjadi, maka komunikasi akan menjadi satu bidang yang statis dan mati. Oleh karena itu, kita harus mencari sebuah koherensi berdasarkan :Pemahaman umum tentang perbedaan dan persamaan yang ada ataupun ketegangan menyolok diantara teori-teori yang ada. Komitmen untuk meredam ketegangan tersebut lewat dialog. Craig mengatakan bahwa tujuannya semestinya bukan sebuah pernyataan yang tidak membutuhkan adu argumen, namun seharusnya lebih sebagai wahana kita untuk saling mengerti bahwa kita memang memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diperdebatkan Jadi, dari sini kita memiliki 2 syarat untuk menjadikan teori komunikasi sebagai komunikasi sebagai sebuah bidang. Syarat pertama adalah adanya sebuah pemahaman tentang persamaan dan perbedaan, tetapi kita harus memiliki sebuah ide umum tentang bagaimana dan kapan teori-teori tersebut bisa sependapat dan dan kapan serta bagaimana teori-teori tersebut berseberangan. Dan ini memang membutuhkan sebuah metamodel. Meta sendiri berarti bagian atas. Jadi sebuah metamodel berarti sebuah panutan dari seluruh model-model yang ada. Syarat kedua untuk koherensi dalam bidang adalah definisi baru tentang teori. Teori seharusnya tidak hanya dipandang sebagai sebuah penjelasan dari sebuah proses, namun lebih sebagai sebuah pernyataan atau argumen yang sesuai dengan pendekatan khusus. Dengan kata lain, teori adalah suatu bentuk “wacana” lebih tepatnya, teori adalah sebuah wacana tentang wacana atau disebut disebut juga dengan metadiscourse.Konsep kembar ini sangat penting karena dapat membantu anda dalam menentukan usaha macam apa yang sedang anda lakukan ini. Jika anda dapat menemukan satu metamodel yang dapat digunakan, maka kita mampu untuk menghubungkan teori-teori tersebut. Karena Teori komunikasi sebagai metadiscourse maka kita harus memahami nilai dari multi perspektif demi bidang tersebut. Sebagai sebuah pemikiran dasar tentang metamodel, Craig mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses primer menyangkut pengalaman kehidupan manusia, yaitu bahwa komunikasi membentuk kenyataan. Bagaimana kita meng-komunikasikan pengalaman kita justru membentuk pengalaman kita. Craig menyarankan bahwa kita harus memindahkan prinsip yang sama ke tingkatan yang lain. Teori adalah bentuk khusus dari komunikasi. Sehingga teori membentuk pengalaman komunikasi. Teori berkomunikasi tentang komunikasi. Hal inilah yang dimaksud sebagai metadiscourse oleh Craig. Teori yang berbeda adalah cara berkomunikasi yang berbeda pula, dengan kata lain masing-masing bentuk memiliki batasan dan kuasa sendiri-sendiri. Untuk kepentingan pengamatan di dalam satu bidang, kita harus mengenal kekuatan konstitutif dari teori yang ada dan mencoba menemukan satu cara mufakat dalam memahami untuk apa ada teori yang berbeda-beda dan bagaimana perbedaannya. Craig menuliskan bahwa seluruh teori komunikasi yang ada benar-benar praktis karena setiap teori adalah respon terhadap beberapa aspek komunikasi yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Setiap teori berusaha mempraktekkan bentuk-bentuk komunikasi yang ada. Jadi, dialog di dalam bidang itu, dapat difokuskan pada apa dan bagaimana teori-teori yang bervariasi itu menunjuk kepada dunia sosial dimana manusia hidup. Craig mendeskripsikan 7 hal pokok yang kemudian dianggap sebagai tujuh tradisi dalam teori komunikasi, yaitu : 1.) Retorika, 2.) Semiotis, 3.) fenomenologi, 4.) sibernetis, 5.) Psikologi sosialis, 6.) Sosiokultur, dan 7.) Kritis.

MY CYNTIAKU SAAT JADI 'MODEL'

2010-05-17T07:38:00.001+07:00

Prinsip-prinsip komunikasi

2010-05-16T23:07:00.002+07:00

Sebagai sebuah Ilmu, Komunikasi memiliki prinsip-prinsip dasar. Paling tidak ada 12 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakekat komunikasi yaitu : Prinsip 1 : Komunikasi adalah suatu proses simbolik. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular dan tidak berakhir pada suatu titik, tetapi terus berkelanjutan. Artinya, semua yang disampaikan oleh komunikator menggunakan lambang-lambang atau simbol, baik yang bersifat verbal maupun non verbal. Kalau anda mengangguk bisa diartikan setuju. Rombongan orang versepeda motor sambil membawa bendera kuning itu berarti ada rombongan warga yang tengah mengantar orang meninggal ke kuburan. Prinsip 2 : Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi Setiap orang tidak bebas nilai, pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses berkomunikasi. Gerak tubuh, ekspresi wajah (komunikasi non verbal) seseorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus atau rangsangan. Misalnya, kendati anda tidak berbicara saat berkomunikasi dengan orang lain, tetapi raut muka anda yang ‘ogah-ogahan’ mengisyaratkan bahwa sebenarnya anda tidak tertarik dengan pembicaraan ini. Prinsip 3 : Komunikasi punya dimensi isi dan hubungan Setiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi dimana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada diantara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi. Percakapan diantara dua orang sahabat dan antara dosen dan mahasiswa di kelas berbeda memiliki dimesi isi yang berbeda. Artinya semakin dekat hubungan antara komunikator dan komunikan maka isi pesan yang disampaikan akan lebih bersifat non formal atau informal. Prinsip 4 : Komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah artinya tindakan komunikasi yang tidak direncanakan (apa saja yang akan dikatakan atau apa saja yang akan dilakukan secara rinci dan detail), sampai pada tindakan komunikasi yang betul-betul disengaja (pihak komunikan mengharapkan respon dan berharap tujuannya tercapai). Prinsip 5 : Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikan baik secara verbal maupun non-verbal disesuaikan dengan tempat, dimana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan dan kapan komunikasi itu berlangsung. Kalau anda di dalam sebuah mesjid tentu akan berbeda cara berbicara anda apabila anda berada di sebuah pasar atau mall. Prinsip 6 : Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasiTidak dapat dibayangkan jika orang melakukan tindakan komunikasi di luar norma yang berlaku di masyarakat. Jika kita tersenyum maka kita dapat memprediksi bahwa pihak penerima akan membalas dengan senyuman, jika kita menyapa seseorang maka orang tersebut akan membalas sapaan kita. Prediksi seperti itu akan membuat seseorang menjadi tenang dalam melakukan proses komunikasi. Prinsip 7 : Komunikasi itu bersifat sistemik. Dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman dan pendidikan. Bagaimana seseorang berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal internal tersebut. Sisi internal seperti lingkungan keluarga dan lingkungan dimana dia bersosialisasi mempengaruhi bagaimana dia melakukan tindakan komunikasi. Prinsip 8 : Semakin mirip latar belakang sosial budaya semakin efektiflah komunikasi Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk saling dikomunikasikan. Kedua pihak mempunyai makna yang sama terhadap simbol-simbol yang saling dipertukarkan. Prinsip 9 : Komunikasi bersifat nonsekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah. Melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Prinsip 10 : Komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional. Konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses adalah komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi diantara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Prinsip 11 : komunikasi bersifat irreversible. Setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali, jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain tersebut. Prinsip 12 : Komunikasi bukan panasea untuk menyelesaikan berbagai masalah Dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. (sumber Pengantar Ilmu Komunikasi Prof Dedy Mulyana)

TRADISI KOMUNIKASI ALA ROBERT CRAIG

2010-05-16T22:54:00.001+07:00

Dalam ilmu komunikasi, penelitian terhadap gejala-gejala atau realitas komunikasi telah berkembang sejak lama sehingga dalam ilmu komunikasi dikenal tradisi-tradisi yang unik. Seorang Profesor komunikasi Universitas Colorado, Robert Craig, telah memetakan tujuh (7) bidang tradisi dalam teori komunikasi yang disebut sebagai 7 tradisi dalam Griffin(2000:22-35) , yakni : 1. Tradisi Sosio-Psikologi (komunikasi merupakan pengaruh antarpribadi) Tradisi ini mewakili perspektif objektif/scientific. Penganut tradisi ini percaya bahwa kebenaran komunikasi bisa ditemukan melalui pengamatan yang teliti dan sistematis. Tradisi ini mencari hubungan sebab-akibat yang dapat memprediksi kapan sebuah perilaku komunikasi akan berhasil dan kapan akan gagal. Adapun indikator keberhasilan dan kegagalan komunikasi terletak pada ada tidaknya perubahan yang terjadi pada pelaku komunikasi. Semua itu dapat diketahui melalui serangkaian eksperimen. 2. Tradisi Cybernetic (komunikasi sebagai pemrosesan informasi) Ide komunikasi sebagai pemrosesan informasi pertama kali dikemukakan oleh ahli matematik, Claude Shannon. Karyanya, Mathematical Theory Communication diterima secara luas sebagai salah satu benih yang keluar dari studi komunikasi. Teori ini memandang komunikasi sebagai transmisi pesan. Karyanya berkembang selama Perang Dunia kedua di Bell Telephone Laboratories di AS 3. Tradisi Retorika (komunikasi sebagai ilmu bicara yang sarat seni) Ada enam keistimewaan yang mencirikan tradisi ini: a) Keyakinan bahwa berbicara membedakan manusia dari binatang, b) Ada kepercayaan bahwa pidato publik yang disampaikan dalam forum demokrasi adalah cara yang lebih efektif untuk memecahkan masalah politik, c) Retorika merupakan sebuah strategi di mana seorang pembicara mencoba mempengaruhi seorang audiens dari sekian banyak audiens melalui pidato yang jelas-jelas bersifat persuasive. Public speaking pada dasarnya merupakan komunikasi satu arah, d) Pelatihan kecakapan pidato adalah dasar pendidikan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan argumen-argumen yang kuat lalu dengan lantang menyuarakannya, e) Menekankan pada kekuatan dan keindahan bahasa untuk menggerakkan orang banyak secara emosional dan menggerakkan mereka untuk beraksi/bertindak. Pengertian Retorika lebih merujuk kepada seni bicara daripada ilmu berbicara, f) Sampai tahun 1800-an, perempuan tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan haknya. Jadi retorika merupakan sebuah keistimewaan bagi pergerakan wanita di Amerika yang memperjuangkan haknya untuk bisa berbicara di depan publik. 4. Tradisi semiotic (komunikasi sebagai proses membagi makna melalui tanda) Semiotika adalah ilmu tentang tanda dan cara tanda-tanda itu bekerja. Sebuah tanda adalah sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang lain. Contohnya asap menandai adanya api. 5. Tradisi Socio Kultural (Komunikasi sebagai penciptaan dan pembuatan realitas sosial) Premis tradisi ini adalah ketika orang berbicara, mereka sesungguhnya sedang memproduksi dan memproduksi kembali budaya. Sebagian besar dari kita beranggapan bahwa kata-kata mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. Pandangan kita tentang realitas dibentuk oleh bahasa yang telah kita gunakan sejak lahir. Ahli bahasa Universitas Chicago, Edwar Sapir dan Benyamin Lee Whorf adalah pelopor tradisi sosio cultural. Hipotesis yang diusungnya adalah struktur bahasa suatu budaya menentukan apa yang orang pikirkan dan lakukan. Dapat dibayangkan bagaimana seseorang menyesuaikan dirinya dengan realitas tanpa menggunakan bahasa, dan bahwa bahasa hanya semata-mata digunakan untuk mengatasi persoalan komunikasi atau refleksi tertentu. Hipotesis ini menunjukkan bahwa proses berpikir kita dan cara kita memandang dunia dibentuk oleh struktur gramatika dari bahasa yang kita gunakan. 6. Tradisi Kritis (komunikasi adalah refleksi penolakan terhadap wacana yang tidak adil). Tiga asumsi dasar tradisi kritis: a) Menggunakan prinsip-prinsip dasar ilmu sosial interpretif. Ilmuwan kritis menganggap perlu untuk memahami pengalaman orang dalam konteks, b) Mengkaji kondisi-kondisi sosial dalam usahanya mengungkap struktur-struktur yang seringkali tersembunyi, c) Istilah teori kritis berasal dari kelompok ilmuwan Jerman yang dikenal dengan sebutan “Frankfurt School”. Para teoritisinya mengadopsi pemikiran Marxis. Kelompok ini telah mengembangkan suatu kritik sosial umum, di mana komunikasi menjadi titik sentral dalam prinsip-prinsipnya. Sistem komunikasi massa merupakan focus yang sangat penting di dalamnya. 7. Tradisi Fenomenologi (Komunikasi sebagai pengalaman diri dan orang lain melalui dialog) Meski fenomenologi adalah sebuah filosofi yang mengagumkan, pada dasarnya menunjukkan analisis terhadap kehidupan sehari-hari. Titik berat tradisi fenomenologi adalah pada bagaimana individu mempersepsi serta memberikan interpretasi pada pengalaman subyektifnya. Bagi seorang fenomenologis, cerita kehidupan seseorang lebih penting daripada axioma-axioma komunikasi. Seorang psikologis, Carl Rogers percaya bahwa kesehatan kliennya akan pulih ketika komunikasinya menciptakan lingkungan yang nyaman baginya untuk berbincang

TIGA PERSPEKTIF KOMUNIKASI MILLER

2010-05-16T22:47:00.000+07:00

Miller dalam membahas perkembangan teori komunikasi menggunakan tiga persfektif yaitu; persfektif post positivis, persfektif interpretif, dan persfektif kritis. Pandangan persfektif post positivis dalam Miller menitik beratkan penemuan teori melalui akar sejarah positivis yang berasal dari filosofi ilmu pasti. Akar sejarah positivis berasal dari perbedaan antara mazhab klasik positif dan mazhab logika positif. August Comte adalah Bapak mazhab klasik positif menitik beratkan pada tiga dalam perkembangan memperoleh pengetahuan yaitu melalui pernyataan teologis, metafisik, dan logis (positif). Menurut paham klasik positif bahwa pondasi pengetahuan didapat melalui pengamatan fenomena yang bersifat empiris dan dapat diamati dan dipahami melalui pemahaman logis formal dalam hukum ilmu alam. Sedangkan lingkaran Viena adalah mazhab yang mengusung tidak hanya yang logis positif saja yang dapat dikatakan pengetahuan namun metafisik pun dapat dibuktikan melalui pemahaman. Pandangan persfektif interpretif dalam Miller sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant dan Max Weber yang menolak pandangan kaum positivis, Kanta dan Weber mengatakan bahwa manusia memiliki pengetahuan yang terlepas dari dunia luar dan manusia terlibat secara subjektif dalam kegiatan sosialnya ,hingga menurut mereka unsure subjektif dan pemahaman individu perlu dipertimbangkan dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Dalam kaitan ini tradisi hermenetika,fenomenologi, dan interaksi simbolik digunakan sebagai metode untuk memahami kehidupan sosial manusia. Tokoh yang turut memberikan sumbangsih dalam persfektif ini adalah : Dilthey untuk hermenetika, Husserl untuk fomenologi, dan George Herbert Mead untuk interaksi simbolik. Konsep penting dalam hermenetis yaitu bahwa pentingnya “memahami” sebagai tujuan dari analisa sosial, sedangkan dalam fenomenologi esensinya bahwa manusia “memahami” dunia melalui ide centralnya dalam aktifitas keseharian, konsep pengalaman dapat terjadi melalui konsep yang didapat begitu saja melalui pengalaman sehari-hari sebagai pengetahuan bersama. Dalam konsep fenomenologi pentingnya memahami kehidupan keseharian sebagai objek penelitian. Untuk interaksi simbolik esensi yang harus dipahami dalam hal ini adalah bahwa manusia berfikir dan berinteraksi dan melakukan interpretasi dan bermediasi di dalam masyarakat sehingga melaluio jalan tersebut pemahaman bangkit melalui interaksi dalam kelompok sosial masyarakat. Konsep penting yang harus diperhatikan dalam interaksi simbolik adalah, significant others, generalized others, dan role taking. Konsep ini secara bersama membawa konsep interaksi simbolik sebagai gambaran yang kompleks antar persepsi dan psikologi individu, komunikasi simbolik, dan aturan sosial serta kepercayaan yang di dalamnya terkonstruksi dalam kehidupan sosial masyarakat. Pandangan persfektif Kritis. Akar persfektif kritis mengambil pemahaman pemikiran Marx. Menurut Marx pengalaman eksternal adalah salah satu ciptaan manusia yang disubjektifkan. Proses dari subjektifasi dan reification membuat seseorang terasing dalam dunianya karena adanya unsur dominasi yang dilakukan kelompok tertentu sehingga seseorang tercerabut dari dunianya sendiri. Dalam hal ini adanya dominasi kekuasaan terhadap struktur kelas masyarakat tertentu menjadi titik perhatian pemikiran Marx, hubungan manusia / seseorang dan masyarakat lebih dilihat karena adanya kontrol sosial yang kentat sehingga menimbulkan ketimpangan. Sejalan dengan garis pemikiran Marx, kelompok Frankfurt meggunakan landasan berpikir Marx dalam mengkritisi sesuatu, karena dalam kehidupan ini ada banyak ketimpangan yang terjadi maka banyak hal pula yang perlu dikritisi dalam kehidupan sosial kita. Persfektif kritis melahirkan teori kritis, di mana sudut pandang teori kritis senantiasa melihat adanya unsur dominasi dan ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Tokoh yang berpengaruh dalam teori ini selain Marx, adalah Gramsci, Adorno, Horkeimer, Giddens, Habermas. Cultural studies, post colonial, feminist, adalah sedikit diantaranya yang masuk dalam kelompok teori kritis ini. Kajian dalam bidang ilmu komunikasi juga menelaah dan mengkaji dari sudut persfektif ini. Bahkan dalam studi kebudayaan kita dapat melihat adanya dominasi terhadap kaum minoritas dalam membentuk praktek budaya tersembunyi dalam ruang publik, demikian juga dalam studi feminis dan gender, unsur dominasi partriakhi dan dominasi gender dapat diurai di sini.

126 definisi ala Dance

2010-05-15T00:13:00.001+07:00

Frank E. X. Dance (1976), seorang sarjana Amerika yang menekuni bidang komunikasi, menginventarisasi 126 definisi komunikasi yang berbeda-beda satu sama lainnya. Dari definisi-definisi ia menemukan adanya 15 (lima belas) komponen konseptual pokok. Berikut adalah gambaran mengenai kelima belas komponen tersebut disertai dengan contoh-contoh definisinya. 1. Simbol-simvol/verbal/ujaran Komunikasi adalah pertukaran pikiran atau gagasan secara verbal (Hoben, 1954) 2. Pengertian/pemahaman Komunikasi adalah suatu proses dengan mana kita bisa mehamai dan dipahami oleh orang lain. komunikasi merupakan proses yang dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku (Anderson, 1959) 3. Interaksi/hubungan/proses sosial Interaksi, juga dalam tingkatan biologis, adalah salah satu perwujudan komunikasi, karena tanpa komunikasi tindakan-tindakan kebesamaan tidak akan terjadi (Mead, 1963) 4. Pengurangan rasa ketidakpastian Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego (Bamlund, 1964) 5. Proses Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain, melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain (Berelson dan Steiner, 1964) 6. Pengalihan/penyampaian/pertukaran Penggunaan kata komunikasi tampaknya menunjuk kepada adanya sesuatu yang dialihkan dari suatu benda atau orangke benda atau orang lainnya. Kata komunikasi kadang-kadang menunjuk kepada apa yang dialihkan, alat apa yang dipakai sebagai saluran pengalihan, atau menunjuk kepada keeluruhan proses upaya pengalihan. Dalam banyak kasus, apa yang dialihkan itu kemudian menjadi milik atau bagian bersama. Oleh karena itu komunikasi juga menuntut adanya partisipasi. (Ayer, 1955) 7. Menghubungkan/menggabungkan Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dalam kehidupan dengan bagian lainnya. (Ruesch, 1957) 8. Kebersamaan Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. (Gode, 1959) 9. Saluran/alat/jalur Komunikasi adalahalat pengiriman pesan-pesan kemiliteran perinta/order, dan lain-lain, seperti telegraf, telepon, radio, kurir, dan lain-lain. (American College Dictionary). 10. Replikasi memori Komunikasi adalah proses yang mengarahkan perhatian seseorang dengan tujuan mereplikasi memori. (Cartier dan Harwood, 1953) 11. Tanggapan diskriminatif Komunikasi adalah tanggapan diskriminatif dari suatu organisme terhadap suatu stimulus. (Stevens, 1950) 12. Stimuli Setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai penyampaian informasi yang berisikan stimuli diskriminatif, dari suatu sumber terhadap penerima. (Newcomb, 1966) 13. Tujuan/kesengajaan Komunikasi pada dasarnya penyampaian pesan yang disengaja dari sumber terhadap penerima dengan tujuan mempengaruhi tingkah laku pihak penerima. (Miller, 1966) 14. Waktu/situasi Proses komunikasi merupakan suatu transisi dari suatu keseluruhan struktur situasi ke situasi yang lain sesuai pola yang diinginkan. (Sondel, 1956) 15. Kekuasaan/kekuatan Komunikasi adalah suatu mekanisme yang menimbulkan kekuatan/kekuasaan. (Schacter, 1951) Kelima belas komponen konseptual tersebut di atas merupakan kerangka acuan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis fenomena peristiwa komunikasi. Komponen-komponen tersebut, baik secara tersendiri, secara gabungan (kombinasi dari beberapa komponen) ataupun secara keseluruhan, dapat dijadikan sebagai fokus perhatian dalam penelitian.

Definisi Komunikasi

2010-05-14T23:54:00.000+07:00

Aubrey Fisher (1986) juga menyusun lima kategori definisi komunikasi. Lima kategori definisi itu adalah : (1) definisi komunikasi yang memusatkan perhatian pada penyampaian atau pengoperasian pesan; (2) definisi yang menempatkan komunikasi sebagai kontrol sosial; (3) definisi yang menempatkan komunikasi sebagai fenomena stimuli respons; (4) definisi komunikasi yang menekankan unsur kebersamaan arti (commoness of meaning); dan (5) definisi yang melihat komunikasi sebagai kategori sosial. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna sama bagi kedua pihak. Dalam situasi tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mencapai sasaran yang jauh tempatnya dan/atau banyak jumlahnya. Dalam situasi tertentu pula komunikasi dimaksudkan atau ditujukan untuk merubah sikap (attitude), pendapat (opinion) atau tingkah laku (behavor) seseorang atau sejumlah orang, sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Secara sederhana Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian “komunikasi” sama dengan perhubungan. Dengan komunikasi orang dapat menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada kelompok ataupun kepada masyarakat luas. Pemahaman beberapa ahli akan maksud komunikasi dapat memperluas pemahaman kita tentang nilai-nilai komunikasi, antara lain : a. William Albig dalam bukunya Public Opinion mengatakan bahwa komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang berarti antara individu (communication is the process of transmitting meaninfull symbols between individuals). b. Noel Gist dalam bukunya Fundmentals of Sociology mengemukakan pendapatnya : Bilamana interaksi sosial meliputi pengoperan arti-arti dengan menggunakan lambang-lambang, itulah komunikasi (When social interaction involves the transmission of meanings through the use of symbols, it is known as communication). c. Carl I. Hovland dan buku Social Communication menjelaskan : Komunikasi adalah proses bilamana seseorang individu (komunikator) mengoper stimulans (biasanya lamang kata-kata) untuk merobah tingkah laku individu lainnya (komunikan) (Communicationis the process by which an individual) (the communicator) transmits stimuli (usually verbal symbols) to modify the behavior of other individuals communicant). d. Wilbur Schramm dalam uraiannya “How communications works” mengatakan : Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata communio atau common. Bilamana kita mengadakan komunikasi itu berarti kita mencoba membagikan informasi… agar si penerima maupun si pengirim sepaham atas suatu pesan tertentu. (Communication comes from Latin communio = common. When we communicate we are trying to share information… the receiver and the sender tuned together for a particlar message). Jadi esensi komunikasi itu ialah menemukan dan memadukan si penerima dan si pengirim atas isi pesan yang khusus. e. Onong Uchjana Effendy dalam bukunya Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek mengatakan : Komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh komunikator kepada komunikan. Dari kelioma buah pikiran di atas dapat dilihat adanya dua nilai yang selalu ada. Nilai pertama adalah informasi, apakah itu berupa lambang-lambang atau berpa gambaran yang menjadi stimulans. Pesan atau message itu jelas wujud dan proses (pengoperannya). Nilai kedua adalah persuasif, yakni proses pemindahan itu hendak mencapai satu sasaran, orang yang menerimanya dan memahaminya. Secara ontologis dapat dilihat, bahwa komunikasi itu adalah hubungan atau proses pemindahan dan pengoperan arti, nilai, pesan melaluimedia atau lambang-lambang, apakah itu dengan bahasa lisan, tulisan, ataupun isyarat. Secara aksiologis diperlihatkan proses pemindahan pesan tersebut dari komunikator kepada komunikan. Komunikator memberikan rangsangan (stimulans), sehingga sikap, ide atau pemahaman dapat dimengerti oleh komunikator maupun oleh komunikan. Ecara epistomologis nampak bahwa komunikasi bertujuan merubah tingkah laku seseorang, merubah pola pikir atau sikap orang lain (komunikan) untuk dapat membangun kebersamaan, mencapai ide yang sama demi tujuan bersama pula. Disamping lima pandangan di atas, paradigma Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk memahami komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan : Who says what in which channel to whom with what effect? Pertanyaan ini mengandung lima unsur dasar dalam komunikasi, yaitu : 1. Siapa mengatakan? (komunikator, pengirim atau sumber) 2. Apa (message : pesan, ide dan gagasan) 3. Dengan saluran mana? (media, channel dan sarana) 4. Kepada siapa? (komunikan, penerima, atau alamat) 5. Dengan hasil/dampak apa? (efect, hasil komunikasi) Maka dapat disimpulkan bahwa arti komunikasi adalah : seni penyampaian informasi (pesan, message, ide, sikap atau gagasan) dari komunikator untuk merubah serta membentuk perilaku komunikan (pola, sikap, pandangan dan pemahamannya) ke pola dan pemahaman yang dikehendaki komunikator. Jadi proses penyampaian informasi itu berdaya guna (berefek) terhadap komunikan maupun komunikator).

KOMUNIKASI ADALAH......

2010-05-14T23:52:00.001+07:00

Menurut Lois Forsdale (1981), ahli komunikasi dan pendidikan, “communication is the process by which a system is established, maintained, and altered by means of shared signals that operate according to rles”. Komunikasi adalah suatu proses memberikan signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Pada definisi ini komunikasi juga dipandang sebagai suatu proses. Kata signal maksudnya adalah signal yang berupa varbal dan nonverbal yang mempunyai aturan tertentu. Dengan adanya aturan ini menjadikan orang yang menerima signal yang telah mengetahui aturannya akan dapat memahami maksud dari signal yang diterimanya. Misalnya setiap bahasa mempunyai aturan tertentu baik bahasa lisan, bahasa tulisan maupun bahasa isyarat. Bila orang yang mengirim signal menggunakan bahasa yang sama denganorang yang menerima, maka si penerima akan dapat memahami maksud dari signal tersebut, tetapi kalau tidak mungkin dia tidak dapat memahami maksudnya. Selanjutnya forsdale mengatakan, bahwa pemberian signal dalam komunikasi dapat dilakukan dengan maksud tertentu atau dengan disadari dan dapat juga terjadi tanpa disadari. Kalau kita bandingkan dengan definisi pertama, definisi Forsdale ini kelihatannya lebih umum dari definisi pertama yang mengatakan komunikasi hanya terjadi dengan penuh kesadaran sedangkan pada Forsdale dapat dalam kondisi sadar dan tidak sadar. Begitu juga dalam ruang lingkupnya, kalau definsi pertama lebih menekankan komunikasi hanya diantara manusia, sedangkan pada definisi kedua komunikasi baik diantara manusia maupun komunikasi dalam sistem kehidupan binatang.

MEDIA MASSA DAN MASYARAKAT MASSA

2010-05-14T23:35:00.000+07:00

Istilah media massa sering digunakan pada alat teknik melalui apa komunikasi massa terjadi. Dalam sudut pandang ini media massa dapat meliputi : 1) media cetak –surat kabar, majalah, buku, pamphlet, billboards dan alat teknk lainnya yang membawa pesan kepada massa dengan cara menyentuh indra penglihatan. (2) media elektronik seperti program radio dan rekaman yang menyentuh indra pendengaran dan program televisi, gambar bergerak dan rekaman video yang menyentuh kedua indra pendengaran dan penglihatan. (Reed H Blake, 1979:42). Artinya sebuah media massa dapat dirumuskan sebagai alat yang bekerja dalam salah satu dari tiga tingkat berkaitan dengan pengaruhnya pada masyarakat massa. Misalnya di Amerika pada tingkat pertama ada empat media massa utama Yaitu surat kabar, majalah, radio dan televisi. Pada tingkat kedua atau menengah adalah buku dan film. Kedua media ini dulu pernah menjadi kekuatan utama bagi masyarakat Amerika. Pada tingkat Ketiga atau terendah adalah media lainnya seperti billboard, barang cetakan lainnya dan sejenisnya. Perbedaan media massa dengan media yang terbatas bukanlah pada alat itu sendiri tetapi justru pada cara penggunaan alat itu. Dan untuk dapat digologkan sebagai media massa, sebuah alat tidak hanya mampu memberikan kemungkinan komunikasi melalui suatu alat mekanik , menciptakan suatu hubungan yang dekat antara komunikator dengan audiensnya tetapi juga harus benar-benar digunakan untuk berkomunikasi dari sebuah sumber tunggal kepada sejumlah besar orang (massa). Jadi menurut Reed (1979) sebuah film yang diputar di rumah bukanlah suatu media massa. Menurut Wilbur Schraam (1955) media adalah suatu gejala social yang relative hanya berusia beberapa ratus tahun saja. Kehadiran media massa menuntut dua perkembangan (1) kemajuan teknologi untuk menghasilkan peralatan yang dibutuhkan dan (2) tuntutan tingkat pendidikan di antara sejumlah besar orang yang akan menggunakan penyebaran informasinya. Media massa bergantung sepenuhnya pada dan mempengaruhi,tingkat pendidikan dan pengetahuan manusia. Lebih jauh dalam batas waktu yang lama selera manusia pada semua media massa tampaknya . meningkat bersamaan dengan meningkatnya pendidikan. MASYARAKAT MASSA Masyarakat massa adalah masyarakat yang terbentuk dari hasil polesan industry yang sudah meraksasa. Awal pertumbuhan kebudayaan massa berkaitan erat dengan pertumbuhan demokrasi politik dan pendidikan yang dipandang telah menumbangkan monopoli kelas terhadap kebudayaan. Dengan demikian kebudayaan massa telah menjadi kekuatan yang dinamis dan revolusioner dalam meruntuhkan batas-batas kelas, tradisi, cita rasa dan ia pun telah melarutkan semua perbedaan budaya. Dalam perkembangan lebih lanjut, industrialisasi tidak hanya memungkinkan proses massifikasi yang menuntut standardisasi produk budaya dan homogenisasi cita rasa , tetapi juga ia telah membawa perkembangan baru dengan semakin terbentangnya peluang pasar. Inilah yang menandai komersialisasi atas produk budaya. Dengan komersialisasi produk budaya massa berubah seirama dengan percepatan tuntutan komersial atau pasar. Maka Massa pun berubah menjadi tempat pemasaran produk budaya dan sasaran berondongan iklan. Jadi masyarakat massa adalah suatu katagori masyarakat industrial. Sementara budaya massa mewakili korelasi budaya dari masyarakat massa dan media massa. Budaya massa dibedakanberdasarkan standar produksi massa dan pemasarannya. Dan media massa merupakan basis bagi apa yang disebut sebagai ‘industri kebudayaan’. Kaitan Media Massa, Masyarakat Massa dan Budaya Massa Keberhasilan Industri kebudayaan amat tergantung pada media massa. Sebab media massa telah tumbuh menjadi industry yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat akan Informasi tetapi mengikuti standar dan logika yang hidup dalam industry budaya kapitalisme. Ia tidak hanya memoles produk budaya tetapi media massa dengan produk budayanya lantas juga mengkonstruksi selera, cita rasa dan bawah sadar khalayak. Dan sebagai output media yang penting adalah kebudayaan Pop.

MEDIA DAN BUDAYA MASSA

2010-05-14T23:24:00.001+07:00

Adalah Allan O ‘Connor salah satu pengkaji budaya, saat menyoroti topic ‘popular culture’ menjelaskan bahwa istilah budaya massa atau budaya pop ini mengacu pada ‘proses budaya yang berlangsung di antara masyarakat umumnya. Allan dalam bukunya “ Culture and Communication” (dalam John Downing,1991:29) melihat bahwa budaya massa tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari , sebelum ia menjadi bagian dari masyarakat pasti ada kelompok atau bagian masyarakat yang merancang atau memproduksinya. Bagaimana produk budaya itu sampai ke masyarakat dan produk yang ‘sebagaimana’ itu yang disampaikan kepada masyarakat membutuhkan media atau agen yang menyampaikannya. Budaya dalam kamus besar bahasa Indonesia mencakup pikiran; akal budi. Akal budi dan pikiran sejatinya karya atau ciptaan manusia yang bermasyarakat, sehingga terbentuk peradaban. Dengan demikian, budaya erat kaitannya dengan masyarakat dan adat istiadat dari generasi ke generasi. Budaya tidak hanya kesenian atau hal-hal yang berkaitan dengan intelektual, namun mencakup seluruh pola kehidupan tatanan masyarakat. Contohnya, cara berbicara, cara makan, atau kebiasaan berpikir dan lainnya. Di Indonesia sendiri, budaya yang terbentuk akhirnya menjadi ciri budaya nasional yang mengakar dari generasi ke generasi. Budaya lokal yang kita kenal sarat dengan nilai-nilai adab dan kesopanan, religius, dan nuansa mistik. Menurut kamus Wikipedia, kebudayaan Indonesia didefinisikan sebagai seluruh kebudayaan lokal yang ada sebelum terbentuk bangsa Indonesia tahun 1945. Seluruh kebudayaan lokal berasal dari aneka ragam budaya suku-suku di Indonesia sebagai bagian terpadu kebudayaan Indonesia. Derasnya arus globalisasi telah mengubah cara masyarakat kita dalam berbudaya. Perlahan tetapi pasti, budaya lokal mulai tergerus oleh budaya luar yang meng-hegemoni. Budaya negara-negara barat yang menganut paham kapitalisme itu tidak saja mengubah tatanan sosial yang ada, namun mempengaruhi perilaku, gaya hidup, dan pola pikir masyarakat kita. Budaya ini menumbuh-kembangkan konsumerisme dan hedonisme di segala lapisan masyarakat, laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, budaya lokal yang merupakan identitas yang kita miliki dan warisan para leluhur makin memudar, bahkan menghilang. Budaya tersebut kita kenal dengan istilah budaya populer (pop-culture). Awalnya, budaya popular (budaya pop) bersifat massal (umum), komersial, terbuka, dan lahir dari rakyat, dan tentunya disukai rakyat. Sehingga budaya pop dikategorikan sebagai budaya rakyat (folk culture), atau budaya rendah (low culture). Budaya massa pop culture sering disebut budaya popular mulai berkembang sejak dasawarasa 1920-an ke atas.Dasawarsa 1920-an dan 1930-an merupakan titik balik penting dalam kajian dan evaluasi budaya populer (Strinati 2003: 4) dimulai dari munculnya sinema dan radio produksi massal dan konsumsi kebudayaan ,bangkitnya fasisme dan kematangan demokrasi liberal di sejumlah Negara barat ,semuanya memainkan peran dan memunculkan perdebatan atas budaya massa.Selain itu perubahan sosial lainnya dihasilkan oleh kemajuan industri .Perkenalan masyarakat industri dan pergeseran pola hidup modern tersebut menjadi bagian budaya jam kerja dan waktu libur. Bentuknya berupa musik, tarian, teater, gaya, ritual sosial, dan bentuk lain yang bersifat tradisional. Tumbuh pada tingkatan bawah (grass-root) sebagai perwujudan eksistensi dengan akses yang terbatas dan dicirikan dengan kesederhanaan. Oleh karena itu, budaya pop dapat disimpulkan sebagai produk kultural yang berasal dari rakyat bawah. Ada low ada high. Ada budaya rendah, ada budaya tinggi. Kebalikan dari budaya rendah, yakni budaya tinggi (high culture), yang bersifat khusus dan tertutup, lahir dari kalangan atas (kaum elite). Budaya ini dianggap bernilai luhur dan adiluhung dan memiliki standarisasi yang tinggi (selera, kualitas, dan estetika). Contohnya, budaya rendah itu dangdut, dan budaya tinggi itu musik klasik (classical music), karena dangdut penikmatnya adalah kalangan bawah, sedang musik klasik penikmatnya kalangan atas. maka budaya massa diartikan sebagai budaya komersial yang diproduksi secara massal. Hanya saja, tujuan utamanya yakni keuntungan (profit). Budaya pop meleburkan budaya rendah dan budaya tinggi. Dengan demikian, terjadi silangan (cross) kedua budaya. Produksi budaya rendah dinikmati kalangan tinggi, begitupun sebaliknya. Dalam perkembangannya, budaya massa akhirnya dipahami sebagai budaya populer. Awalnya, budaya massa terbentuk oleh kebutuhan masyrakat akan hiburan. Melalui industrialisasi dan perkembangan teknologi, produsen budaya pop menciptakan produk-produk untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya merunut keefektifan (percepatan) dan keefisienan (kemudahan). Produsen budaya popular yakni negara-negara maju (kapitalis), dengan berbagai cara, berupaya menanamkan budaya itu di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Secara tidak langsung, terjadi kolonisasi budaya oleh negara-negara maju (barat) atas negara-negara berkembang. Budaya massa sebagai produk-produk budaya relatif terstandar dan homogen, seperti barang-barang maupun jasa; dan pengalaman-pengalaman budaya yang berasosiasi dengannya; dirancang untuk merangsang kelompok terbesar (massa) dari populasi masyarakat. Melihat rumusan itu, bisa kita ambil kesimpulan bahwa produsen budaya pop mengabaikan kenyataan masyarakat yang heterogen. Masih mengutip sumber yang sama, kata kunci yang pengaruhnya signifikan dalam kaitan keberadaan budaya massa zaman modern, yakni menyangkut dua hal pokok: “media massa” dan “kapitalisme”. Pertama, soal media massa. Zaman ini, media massa menjadi aspek sentral dalam hegemoni budaya populer. Pengaruhnya luar biasa besar di masyarakat. Sebut saja televisi, koran, majalah, radio, internet, dan lainnya. Media massa tersebut begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dapat di akses dengan mudah. Melalui media massa itu, sekat-sekat antar belahan dunia menjadi hilang. Dengan media massa, masyarakat dapat melihat, mendengar, dan mengonsumsi informasi dari segala penjuru dunia. Dimensi ruang dan waktu seakan mengciut. Budaya meniru dan budaya konsumerisme semakin berkembang. Sehingga, nilai-nilai budaya lokal makin terkikis bahkan terancam punah. Sebagai contoh, televisi. Televisi merupakan produk budaya pop yang pengaruhnya sangat besar di masyarakat. Melalui televisi, masyarakat kita mulai meniru berbagai hal: gaya berbahasa, gaya berbusana, gaya hidup, dan pola pikir. Dampaknya, terjadi perubahan sosial di masyarakat dan esensi nilai-nilai budaya lokal lenyap. Kedua, soal kapitalisme. Tentang kapitalisme, kita memahaminya sebagai penguasaan alat produksi oleh kaum pemilik modal, dan diproduksi semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Paham ini dikembangkan negara-negara maju (barat) melalui industrialisasi. Massal-isasi produksi industri tentu dibarengi dengan konsumsi massal, sehingga diperoleh profit maksimal. Melalui media massa, produk tersebut gencar ditanamkan di negara-negara berkembang. Masyarakat dijadikan konsumen (pemakai) produk industri kapitalis. Secara tidak sadar, budaya konsumerisme dan hedonisme (mengejar kepuasan) tumbuh subur di Indonesia. Akhirnya, budaya massa atau budaya pop dipahami sebagai sebuah budaya yang menurunkan level selera masyarakat dan menurunkan kualitas peradaban. Dengan bentuknya yang lebih canggih, lebih halus, dan lebih nikmat, berhasil menjerat pasar potensialnya. Contoh dan ilustrasi soal Budaya Massa Contoh kongkret dari betapa budaya pop ini begitu kuat mencengkeram media massa kita khususnya media televisi adalah kontes pencarian bakat dibidang music atau film. Model acara seperti ini di Indonesia adalah AFI ,Indonesian Idol ,KDI ,Kondang In,Ajang Boyband dan lain sebagainya.Diantara kontes-kontes ini yang paling menyedot perhatian khalayak adalah Indonesian Idol dan AFI.Indonesian Idol dan AFI diadopsi dari reality show luar negeri.AFI diadopsi dari Meksiko ,sedangkan Indonesian Idol diadopsi dari Pop Idol yang disiarkan di Inggris.Pop Idol tidak hanya diadopsi oleh Indonesia dengan judul Indonesian Idol ,tetapi juga oleh negara-negara lain seperti di Amerika dengan judul American Idol ,Australia dengan judul Australian Idol dan lain-lain.Pemenang dari masing-masing negara dilombakan dalam World Idol. Bentuk penyeragaman atau globalisasi itu sendiri akan melahirkan kebudayaan baru yang populer dengan sebutan neo globalisme dimana suatu daerah mengadopsi budaya daerah lain dan terbentuklah kebudayaan baru dari akulturasi kebudayaan yang lama. Selain itu, ada contoh menarik terkait budaya pop Asia (Asian pop culture), yang mulai bergerak menggerogoti bukan hanya anak muda Asia sendiri, tapi juga para anak muda belahan dunia lainnya. Dengan diterimanya film, para aktor, sutradara Asia di Hollywood; atau makin dikaguminya rancangan para desainer Asia plus nuansa-nuansa etniknya di Paris-New York-Milan fashion.Asian pop culture ini membentuk suatu cara /gaya hidup remaja-remaja yang hampir sama di berbagai negara-negara di Asia.Sekarang kita dapat lihat hampir tidak ada perbedaan dalam cara berpakaian artis-artis Taiwan,China,korea,dan Jepang. Kita juga dapat lihat hampir tidak ada bedanya dalam cara pengemasan sinetron di Asia.Ini menunjukan secara tidak langsung adalah proses penyeragaman budaya dimana penyeragaman itu sendiri merupakan karakteristik dari globalisasi. DAFTAR PUSTAKA Allan O’Connor, “ Culture and Communication,” dalam John Downing, et.al Questioning The Media :A critical Introduction 1991 Denis McQuail, 2005, McQuail’s Mass Communication Theory, Sage Publication Reed H Blake, A Taxonomy Of Concept in Communication ( 1979) –terjemahan Taksonomi Konsep Komunikasi, Papyrus Surabaya (2009) Strinati, Popular Culture pengantar menuju teori Budaya Populer ( terjemahan 2003), Bentang Budaya, Jogjakarta.

KAJIAN EKOPOL DI MEDIA INDONESIA

2010-05-14T23:21:00.003+07:00

Pendekatan political ekonomi politik dalam kajian industry media di Indonesia sangat relevan, terlebih di era global dan reformasi ini.. Khusunya televisi. Sebagai entitas ekonomi televisi merupakan sumber profit potensial bagi akumulasi capital pemiliknya. Sejalan dengan dihapusnya SIUPP, pers Indonesia termasuk Televisi kemudian berkembang pesat bak jamur di musim hujan. Siapa saja bisa menerbitkan koran, tabloid, majalah dan media lain, tanpa harus melewati aturan yang berbelit, cukup dengan membentuk badan usaha. Maka bermunculanlah berbagai macam media cetak dengan bermacam isi. Berita-berita yang sebelumnya tabu dan dilarang untuk diberitakan, kini tidak ada lagi larangan. Masalah yang berkaitan dengan SARA dan masalah pribadi bisa jadi konsumsi berita. Pers pun ramai memberitakan masalah pribadi seorang pejabat. Bukan itu saja, informasi yang tak jelas pun bisa menjadi berita. Tak jelas berapa jumlah media yang terbit pasca-penghapusan SIUPP itu, tapi diperkirakan mencapai angka 900. Kebanyakan di antaranya berbentuk tabloid mingguan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Pers Indonesia mengalami eforia merayakan kebebasannya, setelah sebelumnya dikekang oleh pemerintah. Ratusan media itu berlomba untuk membuat berita yang bombastis yang disuguhkan kepada masyarakat. Masyarakat pun antusias menyambutnya, karena mereka haus berita-berita yang berani menyerang pemerintah. Selama ini mereka dicekoki berita yang membebek kepada pemerintah, tanpa ada sikap kritis. Setelah kebebasan diperoleh, pers bergerak sangat cepat. Masalah yang sebelumnya tidak boleh diberitakan, tanpa alangan lagi bisa dimuat dengan lengkap dan jelas, tanpa ada yang melarang. Era 1998 – 2009 adalah saat pers Indonesia menikmati kebebasan dengan sebebas-bebasnya. Terkait dengan televisi, kajian ekonomi politik media sangat cocok khususnya bila menggunakan varian Strukturalisme. Strukturalisme tampaknya terpengaruh perspektif structural dimana isi media seperti televisi ditentukan oleh struktur ekonomi yang berlaku. Sebagai contoh di Indonesia, struktur kapitalisme sebagai penentu kehidupan industry media televisi dibuat berlapis-lapis mulai dari local, regional dan global.Kajian ekonomi politik media sangat sesuai melihat televisi di era 87-an hingga kini di era reformasi, ketika pemerintah mengijinkan adanya televisi swasta disamping TVRI. Pemerintah mengakomodasi keinginan publik yang disuarakan kelas menengah ini. Pada 28 Oktober 1987, pemerintah melalui Departemen Penerangan c.q. Direktur Televisi/Direktur Yayasan TVRI memberikan izin prinsip kepada RCTI untuk memulai siaran dengan No. 557/DIR/TV/1987. Itu pun harus menggunakan dekoder. Baru pada 1 Agustus 1990 dengan izin prinsip Dirjen RTF No. 1217D/RTF/K/VIII/1990, RCTI bersiaran tanpa dekoder. Di Surabaya, pemerintah juga memberi izin kepada SCTV. Izin prinsip kepada SCTV diberikan Departemen Penerangan c.q. Dirjen RTF dengan No. 415/RTF/IX/1989. Pemerintah memberikan izin kepada TPI pada 1 Agustus 1990 dengan izin siaran nasional. Izin prinsipnya dikeluarkan Departemen Penerangan c.q. Dirjen RTF dengan No. 1271B/RTF/K/VIII/1990. TPI dalam memancarluaskan siarannya memanfaatkan antena transmisi dan fasilitas yang dimiliki TVRI di daerah. Itu karena TPI merupakan TV yang dikelola Siti Hardiyanti Rukmana atau biasa disapa Mbak Tutut. Anteve ikut meramaikan siaran TV Indonesia sejak diberikan izin prinsip No. 2071/RTF/K/1991 pada 17 September 1991. Siarannya dimulai di Lampung. Baru pada 30 Januari 1993, dengan izin prinsip Departemen Penerangan c.q. Dirjen RTF No. 207RTF/K/I/1993 Anteve bersiaran secara nasional. Sementara itu, Indosiar mengudara dengan izin prinsip dari Departemen Penerangan c.q. Dirjen RTF dengan No. 208/RTF/K/I/1993, sebagai penyesuaian atas izin prinsip pendirian No. 1340/RTF/K/VI/1992, tanggal 19 Juni 1992. Sehingga pada 1992, ada lima TV yang bersiaran nasional. Barulah pada 1998 pemerintah melalui Keputusan Menteri Penerangan No. 384/SK/Menpen/1998 mengizinkan berdirinya lima TV baru, yakni Metro TV, Lativi, TV7, Trans TV, dan Global TV. Kehadiran televisi swasta ini yang makin membesar, amat cocok bila dikaji menggunakan perspektif ekonomi politik media massa, khususnya di era reformasi yang mengurangi ‘dominasi’ pemerintah dalam kehidupan media massa dan kehidupan mereka sangat dipengaruhi permintaan dan kekuatan ‘pasar’. Menurut Prof Sasa Djuarsa Sendjaja , saat Pidato pengukuhan pada upacara penerimaan Jabatan sebagai Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia , 28 Nopember 2007, era reformasi yang digulirkan sejak jatuhnya rezim orde baru di tahun 1998 telah membawa kepada upaya demokratisasi kehidupan social, ekonomi dan politik di Indonesia. Dalam prakteknya, upaya demokratisasi ini juga telah membawa kita kepada praktek-praktek kebijakan liberalisasi dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah terjadinya perubahan kebijakan dan regulasi di bidang komunikasi sebagai akibat dari liberalisasi ekonomi dan politik yang ditetapkan. Akses televisi terhadap masyarakat juga makin tinggi. Data terakhir menunjukkan bahwa penetrasi ‘Free to Air’ (FTA) di Indonesia mencapai 75 % dari total 53,5 juta rumah tangga yang ada. (Sasa, 2007:9). INi membuktikan bahwa media massa televisi sudah begitu merambah ke setiap keluarga. Dan masing-masing membawa ‘usungan’ acara yang sesuai dengan kebijakan media mereka. Struktur kapitalisme sebagai penentu kehidupan industry media televisi dibuat berlapis-lapis mulai dari local, regional dan global. Struktur kapitalis ini Kemudian secara dominan mengatur kehidupan industry sehingga ‘agen’ atau pekerja media seolah tak berjiwa. Sunarto (2009) menyebut mereka sebagai ‘zombie-zombie’ tak berjiwa karena semua langkahnya ditentukan oleh struktur kapitalisme global. Struktur kapitalis ini dipandang mampu mengatasi aspek voluntaristik agen individual. Sehingga di sisi yang lain agen tidak mempunyai kehendak bebas atas semua tindakan social karena semua tindakannya merupakan cerminan dari struktur kapitalisme global tersebut. Artinya, terjadi proses ‘komodifikasi’ dan strukturisasi dari apa yang seharusnya diberikan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi-fungsi normative media massa, sekarang ‘isi media’ harus disesuaikan dengan keinginan para pemilik modal yang di sisi lain ‘mematikan’ dan mengkerdilkan peranan agen- agen individual dalam sebuah proses produksi massal seperti acara televisi. Menurut saya, memahami media menggunakan pendekatan atau kajian ekonomi politik media sangat relevan untuk membahas kecenderungan televisi swasta saat ini, salah satu hal yang menarik adalah soal hegemoni budaya Jawa yang juga merupakan cirri dari penampilan TV Swasta di Jakarta yang bersifat nasional. Ini menarik ,karena Indonesia merupakan sebuah Negara multi etnis dengan sekitar 300 kelompok budaya etnik dan 14 bahasa utama yang berbeda. Ini membuktikan bahwa televisi sebagai media menjadi alat untuk menanamkan dominasi budaya Jawa, Ini terkait dengan konsep Spasialisasi dalam kajian eknomi politik komunikasi . Spasialisasi adalah sebuah sistem konsentrasi yang memusat. Dijelaskan jika kekuasaan tersebut memusat, maka akan terjadi hegemoni. Hegemoni itu sendiri dapat diartikan sebagai globalisasi yang terjadi karena adanya konsentrasi media. Spasialisasi berkaitan dengan bagaimana acara disentralkan sehingga apa yang muncul di media adalah acara yang disesuaikan dengan ’budaya dominan’ para pemilik media, para kapitalis media. Sehingga warga Papua atau warga Gorontalo di sana, serta warga-warga pedalaman tak bisa protes terhadap acara-acara yang memang popler dan mengakar di pusat kekuasaan ( baca Jawa) sebagai konsekuensi terjadinya pemusatan dan konsentrasi media di Tanah Jawa. Daftar Bacaan McQuail, Denis, (2005).McQuail’s Mass Communication Theory, Sage Publications Mosco, Vincent, 1996. The Political Economy Of Communication: Rethinking and Renewal. London Sage Publications Sasa Djuarsa Sendjaja, 2007. Tantangan Kebijakan Komunikasi di Era Konvergensi dan Media Baru di Indonesia, (pidato pengukuhan Guru Besar Komunikasi UI) Sunarto,(2009) Televisi, Kekerasan & Perempuan, PT Kompas Media Nusantara Jakarta

KAJIAN EKONOMI POLITIK MEDIA

2010-05-14T23:18:00.001+07:00

Kajian media massa pada umumnya terkait dengan aspek budaya, politik dan ekonomi sebagai suatu kesatuan yang saling mempengaruhi. Dari aspek budaya , media massa merupakan institusi social pembentuk definisi dan citra realitas social, serta ekspresi identitas yang dihayati bersama secara komunal. (Sunarto,2009:13) . Begitu juga apabila media massa dilihat dari aspek politik. Media massa memberikan ruang dan arena bagi terjadinya diskusi aneka kepentingan berbagai kelompok social yang ada di masyarakat dengan tujuan akhir untuk menciptakan pendapat umum sebagaimana yang diinginkan oleh masih-masing kelompok social tersebut. Dari aspek ekonomi, media massa merupakan institusi bisnis yang dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara material bagi pendirinya. Kajian ekonomi Politik Media berangkat dari konsep atau pengertian sejumlah ahli seperti Vincent Mosco yang membedakan pengertian ekonomi politik menjadi dua macam: 1) pengertian sempit dan (2) luas. (Mosco, 1996:25-35). Lewat buku berjudul The Political Economy Of Communication, Vincent Mosco melihat bahwa dalam pengertian yang luas, kajian ekonomi politik media berarti kajian mengenai control dan pertahanan kehidupan social , Artinya control dipahami sebagai pengaturan individu dan anggota kelompok secara internal dimana agar bisa bertahan mereka harus mereproduksi diri mereka sendiri. Proses control ini secara luas bersifat politik karena dalam proses tersebut melibatkan pengorganisasian social hubungan-hubungan dalam sebuah komunitas. Pengertian sempit dari kajian ini adalah berarti kajian relasi social, khususnya relasi kekuasaan yang bersama-sama membentuk produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya. Dalam sumber daya ini termasuk di dalamnya produk-produk komunikasi semacam surat kabar, buku, video, film dan khalayak. (Sunarto,2009:14). Perspektif ekonomi politik melihat bahwa media tidak lepas dari kepentingan baik kepentingan pemilik modal, negara atau kelompok lainnya. Dengan kata lain, media menjadi alat dominasi dan hegemoni masyarakat. Proses dominasi ini menunjukkan adanya penyebaran dan aktivitas komunikasi massa yang sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi politik masyarakat yang bersangkutan. Implikasi logisnya adalah realitas yang dihasilkan oleh media bersifat bias dan terdistorsi. Kajian ekonomi politik memiliki beberapa varian, yakni instrumentalisme, kulturalisme dan strukturalisme. Pada varian instrumentalisme memberikan penekanan pada determinisme ekonomi, dimana segala sesuatu pada akhirnya akan dikaitkan secara langsung dengan kekuatan-kekuatan ekonomi. Perspektif ini cenderung menempatkan agencies pada posisi lebih dominan dalam suatu struktur atau kultur. Kelas yang mendominasi adalah kapitalis dengan kekuatan ekonominya. Dalam hal ini, menempatkan media sebagai instrumen dominasi yang dapat digunakan oleh pemilik modal atau kelompok penguasa lainnya untuk memberikan arus informasi publik sesuai dengan kepentingannya dalam sistem pasar komersial. Ada tiga ‘jalan’ ontologis sebagaimana diungkap Sunarto (2009) untuk memahami teori ekonomi politik komunikasi yakni (a) komodifikasi, (b)spasialisasi; dan (c) strukturasi. Komodifikasi terkait dengan proses transformasi nilai guna menjadi nilai tukar. Sedang spasialisasi adalah proses untuk mengatasi adanya keterbatasan ruang dan waktu dalam kehidupan social. Jalan ontologis ini amat terpengaruh pandangan Karl Marx. Menurut Karl Marx, kekayaan masyarakat dengan menggunakan produksi kapitalis yang berlaku dan terlihat seperti kumpulan komoditas (barang dagangan) yang banyak sekali; lalu komoditi milik perseorangan terlihat seperti sebuah bentuk dasar. Maka, komodifikasi diartikan sebagai transformasi penggunaan nilai yang dirubah ke dalam nilai yang lain. Dalam artian siapa saja yang memulai kapital dengan mendeskripsikan sebuah komoditi maka ia akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Spasialisasi adalah sebuah sistem konsentrasi yang memusat. Dijelaskan jika kekuasaan tersebut memusat, maka akan terjadi hegemoni. Hegemoni itu sendiri dapat diartikan sebagai globalisasi yang terjadi karena adanya konsentrasi media. Spasialisasi berkaitan dengan bentuk lembaga media, apakah berbentuk korporasi yang berskala besar atau sebaliknya, apakah berjaringan atau tidak, apakah bersifat monopoli atau oligopoli, konglomerasi atau tidak. Sedangkan strukturasi merupakan proses di mana struktur secara bersama-sama terbentuk dengan ‘agen’ manusia. Ini adalah sebuah proses dimana struktur-struktur saling terkait dengan human agency. Strukturasi dapat digambarkan sebagai proses dimana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial, dan bahkan masing-masing bagian dari struktur mampu bertindak melayani bagian yang lain. Hasil akhir dari strukturasi adalah serangkaian hubungan sosial dan proses kekuasaan diorganisasikan di antara kelas, gender, ras dan gerakan sosial yang masing-masing berhubungan satu sama lain. Gagasan tentang strukturasi ini pada mulanya dikembangkan oleh Anthony Giddens. Struktur dibentuk oleh Agen yang pada saat bersamaan struktur itu juga bertindak sebagai medium yang membentuk agen tersebut. Hasil dari strukturasi adalah serangkaian relasi social dan proses kekuasaan yang diorganisasikan di sekitar kelas, jender, ras dan gerakan social yang saling berhubungan dan berlawanan satu sama lain. Mosco melihat, bahwa ketika ekonomi politik memberikan perhatian pada agensi, proses dan praktis social, ia cenderung memokuskan perhatian pada kelas social. Artinya, terdapat alasan baik untuk mempertimbangkan strukturasi kelas menjadi pusat Jalan masuk untuk menangani kehidupan social, akan tetapi terdapat dimensi lain pada strukturasi yang melengkapi dan bertentangan dengan analisis kelas Yaitu jender, ras dan gerakan social yang didasarkan pada persoalan-persoalan publik semacam lingkungan yang bersama-sama kelas membentuk banyak dari relasi social dari komunikasi. Dari pemahaman semacam itu, masyarakat bisa dipahami sebagai serangkaian penstrukturan tindakan-tindakan yang dimulai oleh agen-agen yang secara bersama-sama membentuk relasi-relasi kelas, jender, ras dan gerakan kelas. Proses strukturasi ini menjadi kian penting ketika pada gilirannya memiliki pengaruh penting pada terbentuknya hegemoni. Hegemoni dalam hal ini didefinisikan sebagai cara berfikir yang dibuat natural atau dinaturalisasikan, bisa masuk akal dan akhirnya diterima sebagai sesuatu yang ‘given’ ( terberi dari sananya) mengenai dunia yang termasuk di dalamnya segala sesuatu, dimulai dari kosmologi melalui etika hingga praktik social yang dilekatkan dan dipertarungkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ekonomi politik komunikasi menekankan bahwa masyarakat kapitalis terbentuk menurut cara-cara dominan dalam produksi yang menstrukturkan institusi dan praktik sesuai dengan logika komodifikasi dan akumulasi capital. Produksi dan distribusi budaya dalam system kapitalis harus berorientasi pada pasar dan profit. Kekuatan produksi seperti teknologi media dan praktek-praktek kreatif dibentuk menurut relasi produksi dominan ( seperti profit yang mengesankan) pemeliharaan control hirarkhis dan relasi dominasi. Karena itu system produksi sangatlah penting dalam menentukan artefak-artefak budaya apa saja yang perlu diproduksi mana yang tidak dan bagaimana produk-produk budaya itu dikonsumsi. (Sunarto, 2009:15-16). Wajar saja dengan pola pemahaman macam itu, maka orientasi pendekatan ekonomi politik bukanlah semata-mata persoalan ekonomi tetapi juga pada relasi antara dimensi-dimensi ekonomi politik, teknologi dan budaya dari realitas social. Dalam kajian ekonomi politik media varian instrumentalisme, sangat terasa sekali pengaruh perspektif tindakan social yang menekankan pada aspek determinisme individual yang melihat bahwa perilaku manusia ternyata bukan dipengaruhi oleh masyarakat, tetapi masyarakat merupakan produk dari aktivitas manusia melalui tindakan individual dan kelompok. Artinya, agen individu mempunyai kehendak bebas untuk melakukan tindakan social tanpa terpengaruh oleh struktur masyarakatnya. Dalam konteks industry televisi misalnya, interaksi antar agen dipandang berperan penting dalam menentukan isi program televisi untuk memenuhi tujuan-tujuan personal para agen tersebut. Dalam upayanya untuk melindungi kepentingan personalnya, secara praktis tujuan personal direpresentasikan melalui kekuasaan pemilik saham. Pemilik media bisa menjalin kerjasama dengan agen lain di ranah politik, social dan cultural untuk bersama-sama melindungi kepentingan personal (komunal) mereka. Tampaknya kepentingan komunal itu seolah-olah lepas dari pengaruh struktur ekonomi ,politik, social dan cultural yang ada. Dalam kajian ekonomi politik media varian Strukturalisme, tampaknya terpengaruh perspektif structural dimana isi media seperti televisi ditentukan oleh struktur ekonomi yang berlaku. Sebagai contoh di Indonesia, struktur kapitalisme sebagai penentu kehidupan industry media televisi dibuat berlapis-lapis mulai dari local, regional dan global. Struktur kapitalis ini Kemudian secara dominan mengatur kehidupan industry sehingga ‘agen’ atau pekerja media seolah tak berjiwa. Sunarto (2009) menyebut mereka sebagai ‘zombie-zombie’ tak berjiwa karena semua langkahnya ditentukan oleh struktur kapitalisme global. Struktur kapitalis ini dipandang mampu mengatasi aspek voluntaristik agen individual. Sehingga di sisi yang lain agen tidak mempunyai kehendak bebas atas semua tindakan social karena semua tindakannya merupakan cerminan dari struktur kapitalisme global tersebut. Seakan-akan agen telah kehilangan seluruh energy potensialnya untuk melakukan tindakan bebas.

PERSPEKTIF KOMUNIKASI LEBIH 'BERAGAM'

2010-05-14T23:15:00.002+07:00

Ilmu komunikasi mempunyai perspektif yang lebih beranekaragam apabila dibandingkan dengan kajian/ilmu/disiplin lain. Mengapa? Hal ini disebabkan bahwa sejak awal munculnya disiplin ilmu komunikasi di era 30-40an, kajian ilmu baru ini amat dipengaruhi sudut pandang atau perspektif dari ilmu-ilmu social yang lain khususnya perspektif ilmu Politik dan ilmu psikologi. Khususnya saat melihat betapa ‘propaganda’ dimanfaatkan betul oleh pihak Nazi dalam menyebarkan semangat serta meneror dan menyebarkan ketakutan di kalangan musuh, sejumlah ilmuwan politik, dan psikologi justru berpikir keras dan mengkaji propaganda ini sebagai salah satu kajian penting mengapa manusia bisa dipengaruhi oleh kata-kata seorang orator, pesan atau bentuk komunikasi verbal macam apa yang bisa menggerakkan dan mempengaruhi orang, dan media atau sarana apa yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan propagandis tersebut. Ini jelas terlihat bahwa posisi objek kajian komunikasi yang ‘luas’ ini bias dilihat dari berbagai sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda tidak tunggal, Karena barangkali tidak ada satu disiplin ilmu atau cabang ilmu pengetahuan yang mengandung begitu banyak sudut pandang, pendekatan atau perspektif seperti halnya ilmu komunikasi . Sebagai akibat dari keanekaragaman perspektif tersebut maka suatu masalah, gejala atau perilaku yang sama, sering dipelajari atau justru dijelaskan dengan teori komunikasi yang berlainan. SEBAGAI CONTOH saat kita melihat perilaku manusia dalam berkomunikasi atau saat kita melihat sebuah acara ditelevisi dan hendak mengetahui apakah acara tersebut berpengaruh atau tidak kepada audiens atau komunikan maka akan terlihat bahwa fenemena tersebut bisa dijelaskan melalui teori komunikasi yang berbeda-beda tergantung dilihat dari perspektif mana kita melihatnya. Kalau dilihat dari sudut psikologi mungkin akan lebih banyak melihat apa saja yang terjadi dalam benak pikiran seorang individu saat dia melihat tayangan televise tertentu, atau apakah acara tersebut mempengaruhi pemahamannya, sisi kognitifnya ataukah acara tersebut bias menumbuhkan sikap atau bahkan bisa mengakibatkan perilaku apa. Tetapi kalau dilihat dari perpektif ilmu politik, kita akan bias mengkajinya lewat apakah ada muatan-muatan politis dari pesan yang disampaikan, apakah pesan tersebut merupakan cerminan ideology kekuasan yang ada di benak para pelaku media ( dalam hal ini terkait dengan kekuasaan dan upaya melakukan perubahan opini public). Fenonema yang sama yaitu saat ada tayangan sebuah acara di televise akan memunculkan atau akan bisa dianalisis menggunakan sejumlah teori komunikasi sesuai dengan sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda. Sebagai contoh saat kita melihat bagaimana film 2012 dipersepsi oleh masyarakat penonton film di Indonesia maka ilmu komunikasi akan melihat fenomena pengaruh film tersebut kepada khalayak tergantung dari perspektif apa yang hendak digunakan. Apabila Psikologi melihat atau mengkaji apakah film tersebut bisa mempengaruhi pola piker dan perasaan individu setelah melihat film tersebut, mungkin para praktisi ilmu politik melihat bahwa film 2012 dari sudut yang lain, dia akan mengkaji mengapa film tersebut dimunculkan saat ini disaat begitu banyak kejadian alam yang melanda dunia, dan mengapa isi film tersebut lebih menjadi Propaganda kedigjayaan Amerika dan kehebatan Amerika dalam mengendalikan dan berupaya selamat dalam ‘neraka’ versi Hollywood yang bakal terjadi tahun 2012. Film itu akan dilihat oleh para antropolog sebagai bukti kekuatan ras negro ( yang digambarkan lewat sosok presiden Amerika) yang punya hati yang tidak meninggalkan rakyatnya ‘menikmati’ bencana dan pergi ke China untuk menaiki ‘kapal Nuh’ modern. Dalam film tersebut digambarkan betapa terjadi ‘kepahlawanan’ presiden Amerika yang lebih memilih dekat dengan rakyatnya ketimbang mencari selamat dengan bergabung dengan presiden dari Negara-negara Eropa dan kawasan lain yang sudah lebih dulu ‘berlindung’ dan masuk ke kapal besar sebelum kiamat besar terjadi. Tetapi bila dilihat dari komunikasi maka fenomena penayangan film 2012 ini bisa dikaji dalam berbagai teori komunikasi tergantung kita melihatnya dari perspektif apa. Sebagai contoh bila dilihat dari sisi komunikannya maka bisa saja film tersebut dikaji melalui teori Cultivation atau teori imitasi yang memperlihatkan bahwa film tersebut berpengaruh terhadap pola piker dan sikap dari komunikan. Itu dari perpektif psikologis melihatnya, sedangkan bila dikaji lewat perspektif disiplin ilmu politik, maka komunikasi menyorot film tersebut sebagai upaya memasukkan opini public dan propaganda dalam benak penonton dan tetap saja ini merupakan pertarungan wacana mengenai ideology-ideologi besar di dunia mengenai dunia Barat dan Timur, dunia Maju dan dunia terbelakang, Amerika dan Non Amerika. Dari contoh tayangan film 2012 bila dikaji lewat ilmu komunikasi maka akan beragam kesimpulan yang bisa diambil tergantung kita melihatnya dari perspektif yang mana. Dari film 2012 kita bisa mengkajinya lewat beragam teori komunikasi sesuai dengan perspektif yang hendak kita lihat apakah dari perspektif disiplin ilmu, perspektif metodelogi, perspektif mikro, atau makro dan sebagainya. Jadi TERBUKTI bahwa sebuah fenomena komunikasi dalam hal ini sebuah tayangan film yang merupakan sebuah pesan sangat bisa dipelajari dan dibedah dengan perspektif yang lebih banyak ragam, lebih banyak jenis dan macamnya apabila dibandingkan dengan perspektif ilmu-ilmu yang lain. Ini sangat dimungkinkan mengingat banyak teori yang bisa membedah sebuah film tergantung sudut pandang atau dari perspektif mana kita melihatnya. Apakah kita mau melihat dari perspektif disiplin ilmu, atau perspektif objektif, perspektif makro/mikro , perpektif subjektif atau melihatnya dengan kajian semiotika dan fenomenologi. Artinya walaupun tampaknya sepele, dalam sebuah film bisa memunculkan banyak pertanyaan kajian seperti apakah film tersebut bisa mempengaruhi persepsi khayalak yang menontonnya –ini kita bisa mengkajinya dengan teori-teori efek media massa ( misalnya teori Agenda Setting, teori Uses And Gratification, Teori Cultivation dan Teori Stimulus Orgnanism Respond dimana teori-teori tersebut sangat dipengaruhi oleh perspektif disiplin ilmu lain yakni psikologi. Atau kita bisa juga mencari tahu apakah di level individu terjadi perubahan kognitif, terjadi perubahan sikap setelah dan sebelum menonton, dan apakah ada proses pemaknaan dari film tersebut di benak khalayak dan konstruksi apa yang hendak ditampilkan dari film tersebut…kita bisa mengkajinya dengan mengambil teori Sosial Konstruksi atas Realitas yang bisa menggambarkan bahwa sebuah sajian atau tayangan atau pesan media merupakan sebuah pesan yang sudah melewati tahapan konstruksi dari si pembuatnya sehingga tersaji dalam bentuk sebuah hidangan makna yang sarat dengan makna-makna simbolik. Atau kalau kita mau melihat apakah memang ada ideology-ideologi atau nilai-nilai yang hendak ditampilkan dan diusung oleh film tersebut kita bisa melihatnya dengan menggunakan teori-teori komunikasi kritis seperti teori Politikal Ekonomi Media yang menjelaskan bahwa pada sesungguhnya tak ada isi pesan dari media –termasuk juga film 2012—yang sungguh-sungguh netral dan hanya menyuarakan satu kebenaran atau fakta. Film tersebut merupakan alat dari kapitalisme dunia hiburan ( dalam hal ini Hollywood) yang ingin menyampaikan pesan bahwa kekuatan Barat memang tidak bisa ditolak dan dunia tersihir karenanya, dan diramu dengan gaya Hollywood yang sangat mengagungkan kedigjayaan amerika dan perang urat syaraf bahwa semua hal termasuk dalam ‘menghadapi neraka’ di tahun 2012 akan membutuhkan tangan-tangan kekuasaan Amerika yang memang Berjaya dalam bidang teknologi ( lewat pembuatan kapal canggih seperti Nabi Nuh tapi di era modern), dan sebagai bagian dari kekuatan pasar, film tersebut memang secara ekonomis dipaketkan sesuai dengan kebutuhan pasar lewat adegan-adegan dramatis, adegan-adegan super hero Amerika, dan bumbu-bumbu ketegangan rasial yang sangat khas Hollywood dan dengan akhir yang ‘happy ending’ yang bisa menyenangkan semua orang termasuk para penontonnya. Tapi bila dibedah isi filmnya, dengan pisau analisis semiotika ( yang secara jelas dimasukan sebagai salah satu tradisi dalam pemetaan ilmu komunikasi) maka film tersebut merupakan sebuah ajang pertarungan makna, pertarungan kepentingan dan bauran nilai-nilai yang coba dibenamkan dalam-dalam oleh sipembuat film. Dari sisi filmis memang hanya digambarkan betapa presiden Amerika ( yang kebetulan negro) digambarkan memilih tidak jadi ‘ikut’ bersama pemimpin-pemimpin serta presiden-presiden dunia yang lain yang sudah buru-buru masuk ke kapal menyelamatkan diri dan mempersetankan nasib rakyatnya. Tetapi presiden Amerika ini digambarkan rela memilih untuk tetap tinggal bersama rakyatnya yang menghadapi bencana. Dari sisi pemaknaan ini sangat menyentuh dan merupakan signal bahwa presiden Amerika tidaklah egois dan hanya mementingkan keselamatan pribadi sebagaimana ditunjukan oleh presiden-presiden Negara lain seperti Inggris, Perancis dan Negara-negara besar lainnya. Dari contoh tersebut jelas BENAR bahwa sesuatu hal –dalam contoh ini tayangan film 2012- yang sama-sama menjadi objek dari ilmu komunikasi bersama beberapa disiplin ilmu lain seperti ilmu budaya, seni, Politik dan sosiologi ternyata bila dikaji lewat komunikasi akan bisa didekati dengan perspektif yang lebih banyak ragam , jenis dan macamnya.

APA ITU PERSPEKTIF KOMUNIKASI?

2010-05-14T23:12:00.002+07:00

Perspektif adalah sudut pandang secara spesifik dan beragam dalam melihat suatu fenomena atau gejala tertentu yang hendak dikaji, dari berbagai-bagai unsur yang bisa membedakan sebuah teori satu dengan yang lain. Perspektif memungkinkan terjadinya perbedaan teori dalam mengkaji dan menafsirkan gejala gejala yang ada. Bisa saja sebuah fenomena didekati dengan teori yang beragam rupa sesuai dengan perspektif yang ada. Perspektif tentu saja berbeda dengan paradigm, definisi dan tradisi. Karena masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Perbedaan antara perspektif dengan definisi adalah kalau definisi merupakan suatu penjelasan atau suatu eksplikasi dari sesuatu. Definisi memiliki pembatasan dan keterbatasan tertentu terkait dengan pengertian yang ada, dan tidak bersifat multi tafsir karena apabila definisi memiliki banyak makna maka definisi ini akan justru bermasalah karena akan membingungkan orang yang memakai atau menggunakannya. Jadi bisa dikatakan definisi memiliki kejelasan serta kepastian yang lebih tetap ketimbang perspektif. Perspektif justru melihat sebuah fenomena, katakanlah perilaku masyarakat akan berbeda-beda tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Dan tidak ada satu definisi yang bisa berlaku general dan mengikat untuk berbagai hal. Bila dibandingkan dengan perspektif, tentunya perspektif lebih luas dalam memandang sesuatu, tidak hanya melihat dari asal-muasal katanya ( etimologi nya) tetapi mempertimbangkan berbagai hal yang ada sehingga pemahaman seseorang akan semakin komprehensif mengenai sesuatu. Sedangkan tradisi adalah sebuah kebiasaan, sebuah pemetaan suatu teori atau konsep yang disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan disiplin atau metodelogi tertentu. Perspektif adalah sebuah sudut pandang dalam mana sesuatu termasuk teori dan konsep komunikasi bisa dipaparkan secara lebih mendalam. Sedangkan paradigm adalah cara pandang atau basis kepercayaan yang mendasari seseorang ( khususnya para peneliti) dalam melihat fenomena social yang ada . Artinya bisa dikatakan paradigm merupakan keseluruhan asumsi-asumsi, pernyataan-pernyataan yang harus dipertimbangkan dalam mengkaji dan meneliti sesuatu. Perspektif menjadi penting dalam melihat dan mengkaji komunikasi secara lebih mendalam karena tidak mungkin ada sebuah perspektif tunggal dalam melihat komunikasi yang begitu luas. Yang menjadi awal dari perpektif komunikasi adalah konsep-konsep yang dipengaruhi perspektif disiplin ilmu lain yakni perspektif disiplin ilmu politik dan ilmu psikologi yang amat berperan dalam perkembangan ilmu komunikasi khususnya saat melihat persuasi dan propaganda sebagai teori-teori awal yang menandai kemunculan disiplin ilmu komunikasi. Contoh perspektif adalah saat melihat komunikasi dari perspektif disiplin ilmu Psikologi maka kita akan melihat bahwa pada dasarnya Psikologi melihat bahwa komunkasi merupakan sebuah proses dimana factor individu amat berperan dalam pertukaran pesan. Teori-teori komunikasi yang dihasilkan dalam perspektif ini menonjolkan peranan individu sebagai pihak yang aktif dalam berkomunikasi. Contohnya teori Stimulus- Organisme- Respon yang menekankan bahwa individu sebagai sebuah organism mendapatkan rangsangan atau stimuli dari luar yang berbentuk pesan verbal kemudian individu tersebut mengeluarkan atau bereaksi dengan menyampaikan respon atau tanggapan tertentu

SUPER REPORTER HANYA MIMPI?

2010-05-10T10:53:00.006+07:00

Oleh Indiwan seto wahju wibowo. Seorang wartawan dalam sebuah acara konferensi pers menyodorkan ‘handphone’ jenis smartphone keluaran terbaru, kemudian memotret narasumber lewat alat yang sama, kemudian mengetik berita secukupnya lewat tuts yang ada di gadgetnya kemudian beberapa detik kemudian ‘beritanya’ sudah muncul di layar komputer pelanggan; lengkap dengan suara dan videonya. Cara modern ini sering ditemui di negara maju, khususnya di kalangan wartawan Kantor Berita yang sudah mendunia. Era ‘super reporter’ yang memungkinkan seorang jurnalis melakukan serangkaian pekerjaan sekaligus sudah datang dengan munculnya sejumlah perangkat teknologi dan didukung layanan provider yang memadai. Super reporter ini bisa membuat berita di handphone canggihnya,merekam video kejadian yang dilihatnya,merekam suara audio berformat Wap dan memenuhi kebutuhan pelanggan soal berita baik yang tercetak,visual berupa content audiovisual maupun audio untuk kepentingan media radio. Inilah kemudahan yang ditawarkan era konvergensi media yang segera melibas media-media massa tradisional yang hanya menawarkan satu sajian saja. Bila dilihat secara praktis maupun teoritis, fenomena konvergensi media ini punya konsekuensi yang tidak main-main. Ada kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang dulunya ‘tidak’ atau ‘nyaris tidak ada’ kini menjadi kebutuhan yang sangat menjanjikan yaitu para pelanggan handphone. Tetapi di sisi lain ini memunculkan ancaman baru bagi media massa khususnya kantor berita, karena dengan peralatan yang makin canggih setiap orang bisa ‘menjadi jurnalis’, setiap persitiwa menjadi tidak lagi eksklusif dan secara monopoli dijual oleh media. Artinya fenomena konvergensi akan memunculkan era citizen journalism atau jurnalisme warga. Setiap orang bisa menjadi wartawan, dan ‘berita’ menjadi dagangan yang sangat sulit dijual. Dalam konteks yang lebih luas, konvergensi media sesungguhnya bukan saja memperlihatkan perkembangan teknologi yang kian cepat. Konvergensi mengubah hubungan antara teknologi, industri, pasar, gaya hidup dan khalayak. Pasar media akan dengan sendirinya berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Apa yang dulu dianggap penting sesuai dengan konsep-konsep news value kini direka ulang. Gaya hidup masyarakat pun berubah, dan memunculkan kebutuhan baru dibidang content berita yang mereka inginkan. Singkatnya, konvergensi mengubah pola-pola hubungan produksi dan konsumsi, yang penggunaannya berdampak serius pada berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Dengan munculnya teknologi handphone canggih seperti era IRM (blackberry) dan layar sentuh dan didukung layanan modem internet mobil yang luar biasa baik disisi harga dan kecepatannya memunculkan saingan-saingan baru bagi media massa lokal bahkan kantor berita seperti LKBN ANTARA dan puluhan jaringan berita mancanegara yang tergabung dalam OANA. "OANA hendaknya secara bijaksana merespon perkembangan media massa saat ini, yaitu era konvergensi media," kata Ketua Aliansi Kantor Berita Mediterania (AMAN), Nacer Mehal, kepada ANTARA di sela-sela Sidang Umum OANA) beberapa waktu lalu. Mehal, yang juga pemimpin umum Kantor Berita Aljazair, Algerian Press Service (APS), mengemukakan bahwa trend konvergensi media merupakan tantangan terkini bagi seluruh media massa, khususnya kantor berita. "Saat ini media massa di mana pun, termasuk di dunia Arab, menghadapi tantangan baru tersebut, dan bagaimanapun harus direspon secara positif," katanya. Di negara maju semacam Amerika sendiri terdapat tren menurunnya pelanggan media cetak dan naiknya pelanggan internet. Bahkan diramalkan bahwa dalam beberapa dekade mendatang di negara tersebut masyarakat akan meninggalkan media massa tradisional dan beralih ke media konvergen. Konsekuensi penting Karena begitu kuatnya tekanan pasar media, banyak media massa berguguran. Bisa dibilang ratusan media yang muncul di awal era reformasi kini hanya tinggal nama. Kalaupun yang masih kuat eksis adalah jaringan media televisi yang menguasai porsi pendapatan iklan yang luar biasa besar. Hal ini juga mengenai Kantor Berita ANTARA, yang tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendapatannya dari pelunasan biaya berlanganan berita Antara. Kebutuhan operasional kantor berita ini banyak didukung oleh sektor lain termasuk dari pemerintah lewat penggelontoran dana PSO (public Service Obligation). Hal ini wajar karena LKBN ANTARA adalah BUMN termuda yang masih harus jatuh bangun agar bisa mandiri sebagaimana BUMN lainnya yang sudah lebih maju. Bila sebelumnya Antara melakukan pengiriman berita dengan menggunakan pemancar dan buletin cetak, pada tahun 1976 diganti dengan menggunakan sistem teleteks dan kemudian menggunakan sistem komputerisasi. Mulai akhir tahun 90an, pengiriman berita kepada 300 pelanggan menggunakan satelit/VSAT dan sejak tahun 2001 berita Antara dapat diakses melalui internet. Di luar negeri, sejak tahun 2007 LKBN Antara mempunyai kantor biro di Kuala Lumpur, Tokyo, Beijing, London, Canberra, dan New York. Karena alasan beban operasional tinggi, jumlahnya menciut dibanding sebelum tahun 2007 yang pernah memiliki 14 kantor perwakilan di luar negeri. LKBN ANTARA menghasilkan berbagai konten berita teks, foto dan video yang menyasar lebih dari 300 pelanggan media. Perubahan status Lembaga Negara menjadi Perusahaan Umum (Perum) dimulai berdasarkan PP 40/2007 tertanggal 18 Juli 2007. Pemberian status Perum guna memudahkan kerja kantor berita perjuangan tersebut untuk menghadapi era konvergensi media dan tantangan bisnis media yang kian mengglobal. Tantangan di era konvergensi media juga membuat miris perjuangan kantor berita yang didirikan untuk menandingi kedigdayaan kantor berita Belanda Aneta yang memperkecil peluang penerimaan informasi bagi para pejuang atau rakyat pro Indonesia. Antara tak bisa lagi mengandalkan pendapatan dari bisnis berita yang memang makin terpuruk mengingat semua orang bisa dengan mudah mendapatkan informasi tanpa harus mengeluarkan uang mereka. Tinggal duduk di depan televisi, lihat di layar komputer bahkan tinggal klik di layar HP mereka bisa mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Ini menegaskan sebuah fenomena mengerikan bagi kantor berita konvensional. Sungguhkah era ini merupakan era paling menyedihkan bagi bisnis kantor berita? Benarkah era kantor berita sudah berakhir? Mencari peluang baru Agar tetap eksis, Antara dan kantor berita di dunia ketiga lainnya harus berani mereposisi diri menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak bisa lagi kita hanyut bersandar pada ‘kebaikan pemerintah dan DPR’ yang menyetujui penggelontoran dana PSO yang makin lama makin meningkat tahun demi tahun. Tidak bisa lagi Antara hanya berkutat pada pembuatan produk berita konvensional yang ditujukan kepada para pelanggan media tetapi terus mengembangkan sayap intervensi ke wilayah-wilayah tak terjamah di era konvergensi media. Tidak mungkin memang merebut ‘ranah pekerjaan’ TVRI sebagai lembaga penyiaran dengan ikut-ikutan ANTARA bergerak di bisnis televisi. Selain biaya besar untuk peralatan dan operasionalnya, hal ini membutuhkan jumlah SDM yang belum bisa dipenuhi oleh lembaga yang berdiri sejak 1937 ini. Tetapi masih ada peluang di bisnis personal dimana pelanggannya merupakan pribadi-pribadi berkebutuhan khusus. Itu wajar terjadi sebagai konsekuensi konvergensi media. Mengapa begitu? Karena di ranah praktis, konvergensi media bukan saja memperkaya informasi yang disajikan, melainkan juga memberi pilihan kepada khalayak untuk memilih informasi yang sesuai dengan selera mereka. Artinya khalayak akan mencari berita dan informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Pemahaman ini amat penting bagi kantor berita yang sudah menyediakan fasilitas HP Blackberry untuk semua wartawannya, namun dari kecepatan dan variasi layanan yang diberikan masih sama seperti di era lalu. Masih jauh untuk mengharapkan munculnya super reporter di lapangan yang bisa mengoptimalkan fasilitas BB yang diberikan kantor untuk menghasilkan berita teks,audio dan visual sekaligus. Bahkan miris , banyak wartawan yang sudah dibekali BB hanya mampu mengoerasionalkan untuk mengirim SMS atau bahkan hanya untuk membuka facebook. Padahal konvergensi media memberikan kesempatan baru yang radikal dalam penanganan, penyediaan, distribusi dan pemrosesan seluruh bentuk informasi baik yang bersifat visual, audio, data dan sebagainya. Dalam catatan McMillan (2004), teknologi komunikasi baru memungkinkan sebuah media memfasilitasi komunikasi interpersonal yang termediasi. Dahulu ketika internet muncul di penghujung abad ke-21, pengguna internet dan masyarakat luas masih mengidentikkannya sebagai ”alat” semata. Berbeda halnya sekarang, internet menjadi ”media” tersendiri yang bahkan mempunyai kemampuan interaktif. Sifat interactivity dari penggunaan media konvergen telah melampaui kemampuan potensi umpan balik (feedback), karena seorang khalayak pengakses media konvergen secara langsung memberikan umpan balik atas pesan-pesan yang disampaikan. Peluang yang ada yang bisa dimanfaatkan Antara sebagai kantor berita nasional milik bangsa adalah terjun serius di teknologi baru di bidang internet dan HP. Caranya dengan menawarkan layanan khusus bagi pelanggan khusus. Artinya, ada orang membutuhkan hanya berita-berita kemacetan di Jakarta, Surabaya atau kota-kota lain dan pelayanan informasi jalur-jalur yang aman dan lancar demi kelancaran bisnisnya. Itu bisa dilayani dengan treatmen khusus. Ada juga pelanggan yang membutuhkan infromasi cuaca, kelembaban udara, arah angin dan kemungkinan hujan atau panas yang tinggi ini bisa dilayani secara khusus. Atau terjun ke pelayanan PFN (pay per news) dimana pelanggan bisa memilih berita yang diinginkan lewat tuts handphonenya. Semua itu memang membutuhkan keberanian untuk berubah,mereposisi diri agar tak terlindas era konvergensi dan terpaksa terus menerus mengemis kebaikan politis pemerintah dan DPR untuk menutupi biaya operasionalnya. (J.006)

LIMA FAKTOR PENGARUHI NEWSROOM

2010-04-26T09:24:00.003+07:00

Mengapa ada peristiwa ini atau itu berbeda-beda disampaikan oleh media? Mengapa Isi Kompas dan Republika berbeda sudut pandang saat melihat peristiwa Jalur Gaza di Timur Tengah? Mengapa soal Gayus dan Bank Century berbeda-beda muncul di media. Ini jawabannya.... Mengenai peristiwa yang layak atau tidak layak untuk diberitakan, Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Resse meringkas berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan (newsroom). Mereka mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi kebijakan redaksi. 1. Pertama, faktor individual, berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media. Latar belakang seperti jenis kelamin, umur, agama, dan pendidikan sedikit banyak mempengaruhi apa yang ditampilkan media. 2. Kedua, level rutinitas media, berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita didapatkan oleh media. 3. Ketiga, level organisasi, berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Selain redaksi, organisasi terdiri dari bagian pemasaran, iklan dan lain-lain, yang memiliki kepentingan masing-masing. 4. Keempat, level ekstra media, berhubungan dengan faktor lingkungan luar media yang mempengaruhi pemberitaan media, yaitu sumber berita, sumber penghasilan media, dan pihak eksternal seperti pemerintah dan lingkungan bisnis. 5. Kelima, level ideologi, berhubungan dengan kerangka berpikir tertentu yang digunakan untuk melihat dan menghadapi realitas. Media sebagai instrumen ideologi, semakin menjelaskan kalau media bukanlah ranah yang netral dimana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang. Media justru bisa menjadi subyek yang mengkonstruksikan realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarkan kepada khalayak. Media berperan dalam mendefinisikan realitas. Sementara itu, terkait dengan agenda publik Straubhaar dalam sebuah bukunya memulai dengan pertanyaan : menjelang pemilihan umum di Amerika siapa yang membuat agenda publik? Para kandidat atau media massa. Sejumlah figur termasuk presiden bisa menjadi perhatian media massa setiap waktu. Media massa cenderung menitikberatkan perhatian mereka pada sejumlah tempat atau negara bagian dan sejumlah isu yang diangkat oleh presiden, soal kunjungan-kunjungan presiden, kesepakatan-kesepakatan sang kandidat dan soal ‘pertarungan’nya dengan rival kandidat presiden lain yang sama-sama memanfaatkan media massa.

di tengah bidadari Moestopo II

2010-04-24T07:26:00.001+07:00

PESTA KEBUN BERSAMA BIMBINGAN SKRIPSI

2010-04-24T07:19:00.002+07:00

USAI MENGUJI PKL

2010-04-24T07:03:00.001+07:00

JAKARTA MASA LALU

2010-04-24T07:01:00.000+07:00

SOEHARTO AND GENG

2010-04-24T06:57:00.000+07:00

TEMPO DOELOE

2010-04-24T06:55:00.000+07:00

DITENGAH PARA BIDADARI MOESTOPO

2010-04-24T06:49:00.001+07:00

PEREMPUAN SELALU TERDZHOLIMI DI MEDIA PATRIARKHI

2010-04-23T00:07:00.004+07:00

Kontroversi Maria Eva dan Julia Perez masih terus merebak, seiring gagasan Mendagri tentang perlunya kriteria khusus bagi calon Kepala daerah. Persoalan ‘tidak cacat moral’ mungkin bisa menjegal Maria Eva dan Julia Perez yang memiliki catatan gelap di masa lalu. Media massa ikut-ikutan menjegal keduanya dengan memuat pendapat dan opini yang tak mempercayai keduanya tampil di ranah publik, ranah yang dikuasai oleh dominasi patriakhi. Media massa terkadang disebut sebagai pihak yang gamang dalam menempatkan perempuan sebagaimana dialami oleh Maria Eva dan Julia Perez selama ini , disatu sisi keduanya dijadikan ‘ikon’ sensual yang bisa menarik minat pembaca –termasuk juga minat pemasang iklan, tapi disisi yang lain media memberi stigma yang menyedihkan tentang perempuan. Di satu sisi media massa memberi tempat seluas-luasnya bagi perempuan sebagai subjek yang mencoba keluar dari kungkungan patriarkhi kekuasaan laki-laki di duni politik, tapi di sisi yang lain kelemahan mereka juga dibeberkan kemana-mana. Saat Jupe dan maria Eva maju sebagai calon , media serta merta menyambutnya dengan hirukpikuk pemberitaan. Keduanya terkenal sebagai artis panas yang sering menggetarkan iman laki-laki. Isu politik yang menempatkan perempuan setara dengan laki-laki,dicampur baur dengan melodrama kehidupan moralnya. Jupe begitulah media memberi julukan singkat baginya sedangkan nama bekennya adalah Julia Perez. Ketika dilahirkan dia diberi nama oleh orang tuanya Yuli Rachmawati. Nama Perez didapat dari nama ( mantan) suaminya, Damien Perez. Karirnya dimulai di Perancis sebagai model majalah dewasa FHM dan Maxim. Di Indonesia, dirinya semakin terkenal setelah berseteru dengan menteri urusan wanita, Meutia Hatta karena memberikan kondom dalam album perdananya. Sedangkan maria Eva, sosok kontroversial ini kini tengah digadang-gadang media dalam pemberitaan terkait isu pencalonannya sebagai Wakil Bupati . Di sekitar 2006. Maria Eva jadi pemberitaan heboh di media. Saat itu skandal Yahya Zaini [mantan anggota DPR] dan Maria Eva [penyanyi dangdut], sebagai Skandal Terpanas 2006. Tapi saat ini keduanya dijegal oleh adanya wacana yang mensyaratkan calon tak punya cacat moral. Komisi II DPR akan meminta penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengusulkan persyaratan tersebut dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). “Kalau syaratnya seperti itu, berarti hanya untuk kalangan pensiunan birokrat yang bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo di Gedung DPR . Selain masalah pengalaman,Ganjar juga mempertanyakan adanya rencana persyaratan calon kepala daerah tidak cacat moral seperti pernah berzina dan berselingkuh. Menurut dia, persyaratan itu sebenarnya sudah tertuang dalam syarat bagi calon kepala daerah dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Salah satu syaratnya,tidak pernah melakukan perbuatan tercela.“ Soal cacat moral sebenarnya sudah include dalam persyaratan dalam undang-undang,”tuturnya. Media jarang menampilkan perempuan sebagai subjek, seringkali perempuan hanya dijadikan objek semata untuk kepuasan laki-laki . Secara tradisional media menempatkan keperluan perempuan dalam “rubrik-rubrik domestik” seperti mode, fashion . kecantikan, mode busana, rumah, serta masakan. Apalagi dalam iklan, perempuan hanya dijadikan sarana pemuas dahaga kepentingan dan kepuasan laki-laki. Media jarang menampilkan perempuan yang sukses di kancah laki-laki. Contoh yang paling jelas adalah tampilan perempuan dalam majalah-majalah laki-laki seperti FHM dan Cosmopolitan. Perempuan hanya dijadikan sebagai objek yang dipandang,dibelai dan ditimang-timang karena kecantikan fisiknya, keindahan tubuhnya dan kehalusan kulitnya. Sosok perempuan perkasa dan penuh percaya diri seperti presenter Oprah Winfrey yang membunuh mitos tentang perempuan di media yang harus tampil seksi dan langsing, nyaris tak ada di Indonesia. Kebanyakan presenter apalagi di media televisi di acara gosip artis tampil sensual dan ‘menyesuaikan’ dengan citra perempuan yang ‘diciptakan ‘media yakni tampil seksi berpakaian minim dan atraktif. Terkait wanita dan (iklan) media massa, Sosiolog Tharin Tamagola mengkelompokkan ada lima ‘citra’ atau imaji perempuan yang digambarkan di media massa khususnya dalam iklan-iklannya. Pertama perempuan digambarkan lewat citra Pigura. Artinya dalam citra pigura, perempuan digambarkan sebagai sosok sempurna dengan bentuk tubuh ideal. Citra kedua adalah citra Pilar yakni perempuan dilihat sebagai penyangga keutuhan dan penata rumah tangga. Dalam citra ini, perempuan dianggap sebagai ‘penyempurna’ rumah tangga laki-laki, sehingga seakan-akan sebuah keluarga akan utuh apabila ‘perempuannya’ bisa berperilaku sebagai ibu yang setia dan menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Citra ketiga adalah citra Peraduan, yakni hanya menempatkan perempuan sebagai objek seksual yang dimanfaatkan untuk memenuhi nafsu laki-laki. Serta Citra yang keempat perempuan ditempatkan sebagai citra Pinggan, yakni perempuan yang identik dengan sosok yang identik dengan dunia dapur. Dalam citra ini perempuan hanya ditempatkan sebagai sosok yang melayani konsumsi dan kebutuhan makanan keluarga. Citra kelima adalah citra Pergaulan. Media massa menurut Thamrin, seringkali menempatkan perempuan sebagai sosok yang kurang percaya diri dalam bergaul. Citra ini menempatkan perempuan sebagai sosok yang mengalami kesulitan dalam menempatkan diri dan berkompetisi dengan laik-laki. Dari lima citra yang dijelaskan oleh Thamrin Tamagola jelas terlihat bahwa perempuan Indonesia sering terpinggirkan saat harus bersaing dengan laki-laki sebagaimana terlihat dari sulitnya publik menerima Jupe dan Maria Eva sebagai sosok yang pantas bersaing dengan laki-laki. Keduanya hanya dilihat dari citra peraduan yakni keduanya hanya dilihat sebagai sosok yang sensual dan menarik di tempat tidur tetapi amat sulit bila berada di ranah politik bersaing dengan laki-laki. Mitos bahwa perempuan hanya mampu dibidang domestik di Indonesia sebenarnya sudah hancur setelah tampilnya sejumlah perempuan perkasa yang menempati posisi terhormat di bidang politik seperti Gubernur Banten Ratu Atut, dan sejumlah Menteri di Kabinet SBY saat ini. Mengapa, kehadiran dua artis yang ingin menjadi sosok penting di Kabupaten menjadi Wakil Bupati atau Bupati susah diterima publik? Mengapa media massa kurang mendukung tampilnya perempuan di sektor publik? Tampilnya perempuan di sektor politik sebagaimana yang diinginkan Jupe dan maria Eva adalah tuntutan pembebasan perempuan dari mitos yang selama ini mengkungkungnya. Tampilnya perempuan yang ingin bersaing di dunia politik dan memimpin laki-laki, agak mengganggu kenyamanan laki-laki sehingga banyak cara diambil dan salah satunya adalah dengan mencari-cari kekurangan dan kelemahan keduanya. Bagi media , ‘pemberontakan perempuan’ tak sesuai pakem citra peraduan ini bersimpang jalan dengan apa yang disebut “tuntutan pasar”. Media di satu sisi mencetak perempuan bebas dan mandiri, tetapi sekaligus menjadikannya sebagai makhluk yang lemah. Prestasi perempuan atau paling tidak potensinya sebagai perempuan yang mampu bersaing dalam pilkada. Meski perempuan tersebut berakal, berprestasi, tetapi media lebih banyak menampilkan sex appeal-nya berbeda dengan majalah-majalah di awal zaman pergerakan perempuan, yang melulu berjuang bagi kesetaraan hak- hak perempuan dan laki-laki. Alih-alih menampilkan sisi-sisi positif Jupe dan maria Eva, media banyak mengulas soal kehidupan masa lalu kedua perempuan itu. Jupe dan maria Eva digambarkan sebagai sosok sensual yang kerap tampil seronok. Media juga memuat kekhawatiran banyak orang yang tidak percaya bahwa sosok macam Jupe dan Maria Eva bisa menjadi pemimpin yang punya kompetensi layaknya laki-laki dalam politik. Artinya, biarkan saja kedua perempuan ini , Maria Eva dan Julia Perez bersaing dengan laki-laki sebagai calon wakil bupati, biarkan masyarakat pemilih yang menilainya. (J006)

SATPOL PP PERLU BELAJAR KOMUNIKASI

2010-04-15T14:05:00.002+07:00

oleh Indiwan seto wahju wibowo Jakarta, 15/4 ( Antara)- Apa yang diharapkan muncul dari orang sipil yang dipersenjatai? Mungkinkah muncul rasa iba di dalam hati melihat sesamanya menderita dalam tekanan? Atau malah lebih garang dan arogan ketimbang `tentara' sesungguhnya? Itulah yang baru saja dipertontonkan oleh Satpol PP DKI petugas sipil yang dipersenjatai, mengedepankan tindak kekerasan hanya demi penegakan hukum lalu mengabaikan adanya dialog dan komunikasi persuasif dengan rakyat yang mestinya mereka hormati, hargai dan lindungi kepentingannya. Sipil yang dipersenjatai itu, ternyata dengan garang dan buas, mengeroyok warga -bahkan anak-anak yang seharusnya mereka lindungi, dan tidak mempedulikan protes keras warga yang merasa haknya terinjak-injak. Yang muncul kemudian adalah kekerasan struktural, kekerasan yang seolah-olah diizinkan demi mengeksekusi putusan pengadilan atau keputusan pemerintah setempat. Warga yang melihat dan menyaksikan arogansi dan kekejaman petugas Satpol PP akhirnya terpancing dan membalas hingga akhirnya kerusuhan besar pecah dan memakan korban. Akhirnya , di kawasan Mbah Priok bersimbah darah dan mengantarkan sejumlah nyawa manusia tewas sia-sia hanya demi menegakan aturan. Dalam bentrok fisik terbesar tahun 2010 ini, Satpol PP mendapat perlawanan sengit dari ribuan warga Koja yang tak setuju adanya penggusuran --atau istilah kerennya- renovasi makam Mbah Priok. Bentrok di Tanjung Priok menggambarkan betapa pendekatan dialogis dan komunikasi persuasif kurang dikedepankan. Akibatnya ongkos sosial (social cost) yang harus dibayar oleh pemerintah sangat besar. Belum lagi kerugian yang ditimbulkan akibat rusaknya berbagai fasilitas umum. Soal penyebab kerusuhan juga masih simpang siur, tergantung siapa sumber yang ditanya. Dari versi Pemda DKI, sebenarnya dimulai dengan sengketa tanah antara ahli waris dengan PT Pelindo II yang mengelola kawasan pelabuhan. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Pemrov DKI Cucu Ahmad Kurnia saat jumpa pers di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (14/4/2010), mengatakan, kasus bermula dari sengketa antara PT Pelindo II dengan ahli waris Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad atau Mbah Priok. Sengketa tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun dan telah dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Para ahli waris mengklaim kepemilikan tanah di lokasi tersebut dengan mendasarkan pada Eigendom Verponding no 4341 dan No 1780 di lahan seluas 5, 4 Ha. Namun PN Jakarta Utara pada tanggal 5 Juni 2002 telah memutuskan tanah tersebut secara sah adalah milik PT Pelindo II. Hal ini sesuai dengan hak pengelolaan lahan (HPL) Nomor 01/Koja dengan luas 145,2 hektare. Makam yang diyakini warga sebagai makam Mbah Priok pun sebenarnya sudah di pindahkan ke TPU Semper. "Makamnya sudah dipindahkan ke TPU Semper berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta," ujar Cucu. Makam Mbah Priok dipindahkan pada tanggal 21 Agustus 1997 dengan surat keputusan No 80/-177.11 dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI. Pemprov tidak pernah akan melakukan penggusuran di area petilasan Mbah Priok yang hanya berukuran 20 meter persegi. "Tidak ada rencana menggusur makam, justru akan kita renovasi, akan kita perluas menjadi 100 meter persegi. Setelah itu kita akan daftarkan sebagai cagar budaya," tambah Cucu. Namun upaya eksekusi lahan dan bangunan liar di kawasan makam yang merupakan lahan milik Pelindo II telah dibelokkan isunya menjadi penggusuran makam mbah Priok. Itu dari versi Pemda, dari versi masyarakat berbeda lagi. Rencana Penggusuran lokasi makam Mbah Priok menimbulkan luka yang mendalam bagi warga Koja dan sekitarnya yang amat menghargai sosok legendaris Mbah Priok . Makam yang disebut warga dengan Mbah Priok itu sebenarnya adalah makam dari Al Habib Hasan Muhammad Al Haddad yang lahir di Ulu, Palembang, Sumatera Selatan, pada tahun 1727. Habib Hasan ketika kecil belajar mengaji pada ayah dan kakeknya di Palembang. Kemudian setelah remaja, pergi selama beberapa tahun belajar agama Islam ke Hadramaut, Yaman. Di negeri ini, sekaligus menelusuri jejak leluhurnya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, shohib Ratib Haddad, yang berjasa dalam pengembangan syiar Islam di Indonesia. Kemudian Habib Hasan kembali ke Ulu. Di sini Habib Hasan banyak membantu banyak ulama Banten yang melarikan diri dari kejaran kompeni ke Palembang, menyusul pemberontakan yang dilakukan petani. Habib Hasan lalu selalu diincar mata-mata Belanda. Pada tahun 1756 Habib Hasan bersama saudaranya, Habib Ali Al-Haddad, pergi ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Ia juga merencanakan berziarah ke makam Habib Husein Al Aydrus di Luar Batang, Jakarta Utara, Sunan Gunung Jati di Cirebon dan Sunan Ampel di Surabaya. Berbagai cerita dan legenda dari mulut ke mulut mengatakan banyak gangguan terjadi dalam perjalanan dengan kapal yang selalu dibuntuti kapal mata-mata Belanda. Bahkan, sebelum sampai Batavia, kapal Habib Hasan dibombardir oleh armada Belanda, tapi dia selamat. Gangguan muncul kemudian adalah cuaca buruk. Legenda yang tersebar di masyarakat, kapal Habib Hasan kemudian digulung ombak besar. Kerasnya hantaman ombak membuat hampir semua perlengkapan di dalam kapal hanyut. Yang tersisa hanya alat penanak nasi dan beberapa liter beras yang berserakan. Ombak berikutnya yang lebih keras membuat kapal itu akhirnya terbalik. Dalam keadaan kondisi yang lemah kepayahan, Habib Hasan dan Habib Ali terseret hingga ke semenanjung yang saat itu belum bernama. Saat ditemukan warga di sana, Habib Hasan sudah dalam keadaan meninggal. Sedangkan Habib Ali selamat. Di samping keduanya, terdapat periuk dan sebuah dayung. Oleh warga, makam Habib Hasan kemudian diberi nisan berupa dayung yang ditemukan menyertainya mayatnya. Sementara periuk ditempatkan di sisi makam. Dari cerita rakyat , dari dayung yang dijadikan nisan tumbuh menjadi pohon tanjung. Namun periuk di sisi makam, kemudian terseret arus ombak hingga ke tengah laut. Sampai sekitar empat tahun setelah pemakaman, warga disana beberapa kali melihat periuk yang terbawa ombak kembali menghampiri makam Habib Hasan. Itulah yang kemudian melatari semenanjung itu kemudian dinamakan Priok, dan kini dikenal dengan sebutan Tanjung Priok. Sedangkan sebutan "Mbah" yang disematkan kepada Habib Hasan merupakan penghormatan kepada ulama itu. Keluarga Habib Hasan di Palembang sendiri kemudian hijrah ke Batavia untuk menyebarkan agama Islam dan mengurus makam itu. Kerangka jasad Habib Hasan Al Haddad atau Mbah Priok telah dipindahkan ke Tempat Pemakan Umum (TPU) Budhidarma, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara pada tahun 1997 lalu bersamaan dengan 32 rangka lainnya yang ada di TPU Dobo dengan luas 53.054 M2. Namun, pada tahun 1999 di bekas lokasi yang diyakini sebagai Makam Mbah Priok itu kemudian dibangun kembali layaknya pusara makam oleh ahli waris Habib Hasan Al Haddad yang kini dikelola Habib Ali Zaenal Abidin dan Habib Abdullah Sting. Terlepas dari sejarah yang berbeda-beda versi dan penyebab munculnya konflik di kawasan makam Mbah Priok, arogansi Sat Pol PP dan kebiasaan mereka yang mengabaikan proses dialog dan komunikasi persuasif membuahkan hasil. Sat Pol PP kena batunya, karena menghadapi ribuan warga yang marah yang dilandasi kecintaan dan penghormatannya kepada Mbah Priok yang sudah melegenda . Tidak seperti `konflik' dan rusuh lain di tempat berbeda, perlawanan terhadap aksi penggusuran `komplek makam Mbah Priok' ini makin menghebat, karena warga Koja mendapatkan dukungan moril dan semangat dari warga Muslim Jakarta yang merasa hati nuraninya terinjak-injak. Kekerasan Satpol PP ini mendapat `teguran' keras dari semua pihak. Bahkan dari orang nomor satu di negeri ini, Presiden SBY. "Agar dihentikan tindakan penertiban tempat atau ada yang mengatakan renovasi dari kompleks makam di situ. Saya minta status quo dan setelah segala sesuatunya dapat kita kelola dibicarakan sekali lagi secara baik dengan pemangku kepentingan," tutur SBY. Presiden secara tegas menyatakan benturan fisik di Tanjung Priok itu seharusnya dan sesungguhnya dapat dicegah serta dihindari jika petugas mau mengkaji situasi sosial yang ada di lapangan. "Insiden atau benturan seperti ini seharusnya dan sesungguhnya dapat dicegah dan dihindari karena begitu melihat situasi di lapangan atau situasi sosial yang tidak memungkinkan sebuah tindakan dilakukan meskipun tindakan itu secara hukum benar tetapi tidak tepat dipaksakan," katanya menegaskan. Kekerasan struktural? Melihat gaya kekerasan yang ditampilkan oleh Satpol PP, publik diingitakan soal kekerasan struktural. Berdasarkan salah satu definisi kekerasan menurut John Galtung, pakar kajian kekerasan dan perdamaian, kekerasan terjadi ketika manusia dipengaruhi sedemikian sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Kekerasan terjadi ketika manusia terhambat potensinya sehingga tidak dapat bertumbuh kembang optimal. Jadi kekerasan tidak hanya dalam pengertian sempit perlakuan fisik, namun juga mental, yang terlihat maupun tidak terlihat, yang berefek langsung maupun tidak langsung. Sedangkan definisi kekerasan struktural berbeda. Kekerasan struktural terjadi akibat adanya struktur di masyarakat yang menekan dan menghambat masyarakat untuk tumbuh kembang secara optimal. Kekuasaan yang represif, pemerintahan yang tidak adil dan diskriminatif adalah pelaku yang dominan pada kekerasan struktural di masyarakat. Salah satu bentuk kekerasan struktural menurut Galtung adalah ketidakadilan sosial. Ini terjadi ketika ada ketidakadilan yang dialami oleh sekelompok orang dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologi. Galtung mengatakan bahwa ketidakadilan sosial yang paling mendesak adalah kemiskinan. Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan struktural bukan hanya terjadi saat konflik Mbah Priok ini, Dalam periode sebelum reformasi (1945-1999) terjadi beberapa peristiwa pelanggaran HAM berat Dalam sejarah Indonesia seperti ekses Demokrasi Terpimpin (antara lain penahanan tokoh Masyumi/PSI tanpa diadili); pembantaian 1965/1966; penahanan politik di kamp Pulau Buru (1969-1979); kasus Timor Timur; kasus Aceh, Petrus (Penembakan Misterius); seputar kerusuhan Mei 1998. Dalam hal ini Sat Pol PP lebih mementingkan sisi-sisi legal formal sesuai aturan hukum, dan tidak mendengar aspirasi rakyat. Adanya pembelaan Satpol PP terhadap satu pihak ( dalam hal ini PT Pelindo II) memang sesuai dengan keputusan hukum, tetapi tidak mengupayakan dialog dan komunikasi yang efektif terhadap warga yang dianggap 'melanggar' aturan. Kekerasan ini kemudian dipertontonkan secara telanjang dan disaksikan secara nasional secara langsung lewat layar televisi oleh warga lain, sehingga makin menimbulkan antipati dan kebencian terhadap Sat Pol PP. Apalagi di televisi digambarkan 'adegan-adegan' yang menampilkan betapa sejumlah petugas Satpol PP mengeroyok warga pengunjuk rasa yang masih anak-anak. Inilah salah satu yang menyebabkan mengapa kebencian terhadap Satpol PP semakin besar dan warga sekitar Koja dan Priok berdatangan dan membantu warga yang ada di kompleks makam. Dahulukan komunikasi persuasif Sebenarnya kerusuhan dan kekerasan di Koja, bahkan di tempat lain terkait arogansi dan kekerasan struktural Sat Pol PP bisa dicegah dan dikurangi apabila mereka mau 'belajar' komunikasi persuasif. Mestinya Sat Pol PP bisa menyampaikan komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Ada satu hal yang penting agar komunikasi bisa efektif yaitu adanya kepercayaan komunikan ( dalam hal ini warga) kepada sang komunikator ( dalam hal ini penguasa atau Sat Pol PP). Kepercayaan/ pengetahuan seseorang tentang sesuatu dipercaya dapat mempengaruhi sikap mereka dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka terhadap sesuatu. Dalam hal ini kepercayaan warga bahwa apa yang dilakukan Sat Pol PP ini memang benar-benar untuk kepentingan warga sendiri. Artinya kalaupun terjadi tindakan penggusuran ini dilakukan karena orang yang diminta pergi sudah tidak mengindahkan imbauan,perintah dan putusan hukum yang sah. Inilah sulitnya komunikasi persuasif, karena membutuhkan kemampuan komunikator untuk bisa mengubah pengetahuan seseorang akan sesuatu dipercaya dapat mengubah perilaku mereka untuk mendukung tindakan mereka membina penertiban demi kenyamanan warga sendiri. Dalam definisi komunikasi yang dikemukakan beberapa ahli, walaupun pengungkapannya beragam, namun terdapat kesamaan telaah atas fenomena komunikasi. Kesamaan tersebut nampak dalam isi yang tercakup di dalamnya, yaitu adanya komunikator, komunikan, pesan, media/saluran, umpan balik, efek, dampak serta adanya tujuan dan terbentuknya pengertian bersama. Istilah persuasi mengutip buku 'Komunikasi Persuasif karya Soleh Soemirat H. Hidayat Satari, bersumber dari perkataan Latin, persuasio, yang berarti membujuk, mengajak atau merayu. Persuasi bisa dilakukan secara rasional dan secara emosional. Dengan cara rasional, komponen kognitif pada diri seseorang dapat dipengaruhi. Aspek yang dipengaruhi berupa ide ataupun konsep. Persuasi yang dilakukan secara emosional, biasanya menyentuh aspek afeksi, yaitu hal yang berkaitan dengan kehidupan emosional seseorang. Melalui cara emosional, aspek simpati dan empati seseorang dapat digugah. Dari beberapa definisi komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli, tampak bahwa persuasi merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku seseorang, baik secara verbal maupun nonverbal. Komponen-komponen dalam persuasi meliputi bentuk dari proses komunikasi yang dapat menimbulkan perubahan, dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar, dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam komunikasi persuasi meliputi kejelasan tujuan, memikirkan secara cermat orang-orang yang dihadapi, serta memilih strategi yang tepat. Untuk lebih efektif dan bisa mempengaruhi, tentunya Pemda DKI dalam hal ini pihak terkait mesti bisa melakukan pendekatan dialog dengan warga sekitar Makam Mbah Priok, menjelaskan secara transparan apa yang akan dilakukan di lokasi makam tersebut. Dengan memberi informasi yang jelas dan rasional, secara kognitif tercipta pemahaman mengapa makam tersebut perlu direnovasi. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diminta memberikan penjelasan seterang-terangnya kepada publik tentang rencana ingin dilakukan terhadap kompleks makam tersebut. Mereka juga bisa meminta bantuan para pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan rekomendasi positif untuk mencari solusi terbaik dari masalah tersebut. Memang dialog dan komunikasi persuasif ini membutuhkan waktu, dan harus intens dilakukan karena untuk menyentuh sisi afektif warga apalagi untuk mengubah perilaku warga --yang dianggap tidak sesuai dengan hukum--membutuhkan usaha keras. Strategi yang bisa dilakukan adalah dengan merangkul ulama serta Habib setempat yang memahami emosi dan psikologis sehingga tercipta empati dikalangan warga. Kalau ini dilakukan maka tak akan terjadi kerusuhan sia-sia dengan biaya besar yang harus ditanggung. Sependapat dengan Presiden SBY yang secara tegas menyatakan benturan fisik di Tanjung Priok itu seharusnya dan sesungguhnya dapat dicegah serta dihindari jika petugas mau mengkaji situasi sosial yang ada di lapangan. "Insiden atau benturan seperti ini seharusnya dan sesungguhnya dapat dicegah dan dihindari karena begitu melihat situasi di lapangan atau situasi sosial yang tidak memungkinkan sebuah tindakan dilakukan meskipun tindakan itu secara hukum benar tetapi tidak tepat dipaksakan," kata SBY. Artinya dengan adanya komunikasi persuasif, kekerasan fisik bisa dihindari dan idealnya kehadiran Sat Pol PP memang menyejukkan, dibutuhkan warga dan memang melindungi warga dari kepentingan perseorangan dan kelompok yang bermain-main dengan hukum atau mereka yang memang memanfaatkan kelemahan penegakan hukum di negeri ini. (T.J006)

MY CYNTIAKU SAAT SAMAN

2010-04-12T07:29:00.002+07:00

JULIA PEREZ DAN JUNGKIRBALIK RASIONALITAS

2010-04-12T06:41:00.002+07:00

oleh Indiwan Seto Wahju Wibowo Jakarta, 11/4 (ANTARA)- Publik gerah terkena dampak sensasional Julia Perez (Jupe) yang kini tengah digadang-gadang maju dalam pencalonan Wakil Bupati Pacitan. Banyak yang tidak percaya perempuan seksi yang lebih dikenal lewat akting seksinya di layar lebar, ingin masuk meramaikan bursa pencalonan Wakil Bupati. Ranah prestisius kekuasan politis yang disebut-sebut wilayah atau domain laki-laki ini, coba diraih oleh bintang seksi yang aktingnya dalam film Hantu Jamu Gendong yang bercerita tentang seorang penjual jamu gendong yang mati karena diperkosa lalu jadi hantu seksi yang gentayangan. Julia Perez, atau sering disingkat Jupe (lahir 15 Juni 1980 terlahir dengan nama Yuli Rachmawati) adalah penyanyi dangdut, model, pemain sinetron dan presenter Indonesia. Ia seringkali berpenampilan dan berfoto seksi dan dijuluki "bom seks". Ia memulai karirnya di Perancis. Perkenalannya dengan model pria Damien Perez (Yusuf Perez) yang kemudian menjadi suaminya membuka kesempatan awal dirinya tampil sebagai model majalah FHM dan Maxim di Perancis. Dengan penampilannya dalam FHM dan Maxim, Jupe mendapat nominasi 100 wanita terseksi versi majalah FHM dan Maxim. Aksi perempuan cantik ini tetap terus meski puluhan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Pacitan menggelar aksi penolakan terhadap pencalonan Julia Perez (Jupe) sebagai bakal calon wakil bupati Pacitan dalam pilkada 20 Desember 2010 mendatang. Jupe ditolak melalui berbagai orasi yang menghujat pencalonan Jupe. Massa juga mencari dukungan dengan menggelar tanda tangan menolak pencalonan Jupe di Pacitan dalam aksi yang digelar di Jalan Raya Panglima Sudirman. Salah seorang koordinator aksi, Ririn Subiyanti, mengatakan, hak untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati Pacitan adalah menjadi hak pribadi warga negara Indonesia. Akan tetapi, harus diketahui latar belakang calon yang akan memimpin rakyat Pacitan. Menurut Ririn, ada 10 alasan warga menolak Jupe. Salah satunya adalah indikasi artis itu melanggar Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dalam setiap pose foto dan aktingnya. Selain itu, Jupe bukan warga Pacitan yang mengerti kebutuhan warga setempat. Meski kontroversial, majunya Jupe ini membuat Pacitan kota kecil tempat kelahiran SBY ini menjadi buah bibir dan mulai dilirik orang. "Secara etika, kami tak mau dipimpin perempuan yang tak memberikan contoh perilaku baik bagi warga Pacitan," tambahnya kepada sejumlah wartawan. Hal yang sama diungkapkan aktivis perempuan lainnya, Esty Kusumawati. Warga Pacitan ini mengaku, Jupe tak memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk memimpin Kabupaten Pacitan. Bahkan, soal status pernikahan Jupe yang tak jelas disinggungnya pula. "Yang jelas, orang pintar akan menolak pencalonan Jupe. Wong memimpin keluarganya sendiri tak bisa, apalagi memimpin warga Pacitan. Jelas tidak akan mewujudkan perubahan nasib bagi warga Pacitan," katanya. Sementara itu, seusai membubuhkan tanda tangan dukungan menolak pencalonan Jupe, Esty menambahkan, warga Pacitan masih banyak yang pintar dan pandai serta memiliki etika untuk membangun Kabupaten Pacitan. "Kami tak mau dipimpin orang seperti Jupe," tandasnya Itu yang menolak, yang mendukung juga banyak. Menurut Renny Djajusman artis bergaya nyentrik itu, Jupe mempunyai nyali dan sulit dikendalikan jika mempunyai kemauan. "Dia anak muda yang kreatif, punya nyali, dan kalau sudah ada keinginan, susah untuk mengendalikannya," kata Renny Djajusman saat ditemui di acara 'Deklarasi Yayasan Peduli Artis dan Seniman di Warung Daun, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/4/2010). Renny mengaku sudah kenal lama dengan pelantun 'Belah Duren' itu. Banyak sisi positif yang bisa dibanggakan dari sosok Jupe. Kalau pun banyak kontroversi dan keraguan Jupe untuk memimpin Pacitan, itu dikarenakan banyak orang melihat keseksian Jupe dan aksi sesualnya di layar lebar. Masalahnya sekarang, apakah kota Pacitan akan menyusul Kabupaten Tangerang atau Provinsi Jawa Barat yang menempatkan dua artis terkenal Dede Yusuf yang akhirnya menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat dan 'si Doel' Rano Karno yang akhirnya terpilih menjadi Wakil Bupati Tangerang? Atau kandas seperti sejumlah artis yang mencoba peruntungan di jalur Pilkada seperti Marisa Haque yang gagal dalam Pilkada Banten atau Ayu Azhari. Ayu Azhari sebenarnya diminta dalam proses penjaringan Calon wakil bupati Pacitan, akhirnya mundur dengan alasan masih trauma kegagalannya dalam bursa Pilkada Sukabumi, Jawa Barat. Apakah pemilih di pilkada Pacitan sungguh-sungguh memilih orang yang tepat dan memang memiliki kemampuan untuk memimpin Kabupaten Pacitan atau hanya tertarik dengan sosok Jupe yang terkenal dan populer di tengah warga gara-gara aksi sensual dan seksinya di layar film? Masihkah ada rasionalitas di kalangan pemilih aktif di Pacitan? calon wakil bupati? Sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama sebenarnya tak ada satu alasanpun yang bisa menghambat pencalonan Jupe, apalagi bila proses pencalonannya telah melalui partai politik sesuai aturan KPU setempat. Sebagai lokasi tempat Jupe bakal maju dalam pilkada, Pacitan tak sebesar jakarta dengan kompleksitas permasalahannya. Besar kemungkinan sosok Julia Perez, dan sejumlah nama lain yang juga digadang-gadang parpol adalah berasal dari artis terkenal seperti Cici Paramida. Selain nama artis seksi Julia Perez (Jupe) tercatat dalam penjaringan Bakal Calon Wakil Bupati Pacitan, Jawa Timur, nama penyanyi dangdut Cici Paramida juga masuk. Koordinator delapan parpol di Pacitan yang tergabung dalam koalisi amanat persatuan rakyat (Ampera), Sutikno mengemukakan itu di Pacitan awal April. Delapan parpol dimaksud, masing-masing adalah Partai Hanura, PAN, Gerindra, PBB, Patriot, PDP, PKPB, serta PKPI. "Masuknya nama Julia Perez serta Cici Paramida ini kami sampaikan berdasar hasil penjaringan sementara. Tidak menutup kemungkinan nanti akan muncul nama-nama artis lain," kata Sutikno mengungkapkan. Selain Jupe dan Cici, nama dua artis bersaudara Ayu Azhari dan Sarah Azhari juga sempat meramaikan bursa penjaringan yang digelar sejak awal Maret lalu. Namun, keduanya lantas mengundurkan diri. Versi Sutikno, Sarah mundur dengan alasan merasa tidak nyaman karena harus bersaing dengan kakaknya, Ayu Azhari. Sementara Ayu sendiri, akhirnya juga ikut mundur dengan alasan masih trauma kegagalannya dalam bursa Pilkada Sukabumi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Artis-artis ini akan mendampingi setidaknya sejumlah nama bakal calon bupati yang mendaftarkan diri melalui koalisi Ampera. Mereka adalah Lurah Bangunsari, Kecamatan Bandar, Sudarno; Kepala Dinas Kelautan dan Perikananan (DKP) Kabupaten Pacitan, Indartarto; serta Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pacitan, Suyantoro. Angin segar juga berhembus dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan, Damhudi, mempersilakan Julia Perez maju sebagai calon wakil bupati Pacitan periode 2011-2015. Dia menilai Julia Perez alias Jupe memiliki peluang atau kesempatan untuk bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pacitan pada Desember 2010 mendatang. "Tidak masalah Julia Perez maju sebagai calon wakil bupati Pacitan. Tapi, dia harus memenuhi persyaratan yang telah diatur," ujar Damhudi kepada, Jumat (2/4/2010). Damhudi menyatakan, sesuai aturan formil, seseorang yang berhak maju mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati harus warga negara Indonesia (WNI). Selain itu, berpendidikan minimal SLTA. Sedangkan, persyaratan materil yakni jika diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah minimal 15 persen dari total suara. Kalau saja akhirnya Jupe lolos dalam penjaringan awal bursa calon Bupati dan Wakil Bupati maka Jupe akan bersaing dengan calon yang lain untuk memperebutkan posisi di Pacitan. Pertanyaannya, apakah Jupe akan diterima 'secara rasional' oleh warga Pacitan tanpa memperdulikan bagaimana aksi panggung dan penampilan seronok Jupe selama ini, atau warga ikut-ikutan 'menolak' Jupe dengan tidak memberi dukungan kepada pemain film Sumpah ini pocong? Masih adakah rasionalitas para calon pemilih di Pacitan? rasionalitas jungkir balik Pemilu terkadang tidak menjadi wahana yang menempatkan rasionalitas di puncak mahkotanya. Ada banyak kesempatan pilkada justru menyingkirkan orang-orang hebat dan memiliki kemampuan tetapi justru memilih orang yang sebenarnya biasa-biasa saja tapi lebih populer dan disukai. Bisa saja kemenangan di pemilu gara-gara adanya kepercayaan calon pemilih kepada calon tanpa peduli apakah dia memiliki kemampuan teknis atau tidak. Kepercayaan pada orang-orang yang bijaksana memang sering didasarkan atas rasionalitas, tetapi bisa saja tidak. Rasionalitas adalah suatu hasil dari proses berpikir, dimana orang memiliki kapasitas untuk memberikan alasan, untuk menjalani, memberikan kebenaran tertentu, atau dengan kata lain rasionalitas adalah sesuatu yang masuk akal. David Hume, filosofis asal Skotlandia, menyatakan orang bijaksana menitikberatkan pada bukti daripada hanya sebuah kepercayaan semata. Tetapi itu menurut Hume, belum tentu sesuai untuk warga Pacitan. Terkadang rasionalitas dijungkirbalikan dan menciptakan realitas yang lain . BIla dilihat dari arti harafiahnya, Rasionalitas adalah kemampuan dan kemauan bersikap dan bertindak dengan menggunakan akal sehat. Manusia diharapkan terus memelihara dan mengembangkan rasionalitas dan menjauhi irasionalitas dalam kehidupannya, mengapa ? Sebab rasionalitas dan akal budi yang sehat akan membimbing pertimbangan, sikap dan tindakan seseorang, terutama dalam menghadapi pilihan-pilihan sulit. Dengan demikian, rasionalitas ibarat sebuah mercu suar yang menjadi pedoman ke mana nahkoda kapal harus mengarahkan kapal saat badai dhasyat melanda di malam yang kelam . Atau justru yang muncul adalah irasionalitas yang masih begitu lekat dengan budaya masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan dan pelosok kampung. Memang bila dilihat dari sosok Jupe sendiri, dia memang terlahir bukan dari Pacitan, tidak pernah bergerak di bidang politik, dan tidak mengenal wilayah Pacitan --kota yang memintanya menjadi Wakil Bupati. tapi pertanyaannya apakah sungguh para pemilih akan menggunakan hati nuraninya saat memilih calon terbaik untuk memimpin negeri ini? kalau Jupe maju dan menang, apa yang bakal terjadi? Bisa saja ini akan memunculkan fakta baru tentang 'kecenderungan' pemilih yang hanya mementingkan nama populer seorang calon ketimbang melihat dari sudut kemampuannya. Atau kemungkinan yang lain, adalah kesadaran bahwa siapapun dia bisa menjadi pemimpin, soal citra bisa diperbaiki dan disesuaikan tetapi dampaknya sosok yang populer itu bisa menarik perhatian dan bisa memperkuat partisipasi warga untuk mendukung pembangunan. dampak media? Selain soal rasionalitas dan irasionalitas warga saat pemilihan umum, bisa saja kondisi ini dipengaruhi oleh gencarnya pemberitaan media massa khususnya televisi terkait pencalonan televisi. Kebudayaan industri khususnya televisi menyamarkan jarak antara fakta dan informasi, antara informasi dan entertainment, antara entertainment dan ekses-ekses politik. Menurut Jean Baudrillard masyarakat tidak sadar akan pengaruh simulasi dan tanda(signs/simulacra), hal ini membuat mereka kerap kali berani dan ingin mencoba hal yang baru yang ditawarkan oleh keadaan simulasi : membeli, memilih, bekerja dan macam sebagainya. Konsep Baudrillard mengenai simulasi adalah tentang penciptaan kenyataan melalui model konseptual atau sesuatu yang berhubungan dengan 'mitos' yang tidak dapat dilihat kebenarannya dalam kenyataan. Model ini menjadi faktor penentu pandangan kita tentang kenyataan. Segala yang dapat menarik minat manusia :seperti seni, rumah, kebutuhan rumah tangga dan lainnya , ditayangkan melalui berbagai media dengan model-model yang ideal, disinilah batas antara simulasi dan kenyataan menjadi tercampur aduk sehingga menciptakan hyperreality dimana yang nyata dan yang tidak nyata menjadi tidak jelas. Dalam kasus Jupe, mungkin saja warga Pacitan 'ingin mencoba' hal yang baru dengan memiliki wakil bupati yang cantik dan menarik, dan sosok Jupe adalah 'simulacra' baru bagi masyarakat. Jupe merupakan sebuah mitos baru bagi warga Pacitan untuk menggaet kerjasama yang baik dikalangan warga , sebab dengan kehadiran Jupe yang cantik dan menjadi idola laki-laki diharapkan tercipta kesadaran baru warga untuk aktif dalam pembangunan. Tanpa sadar, Jupe dijadikan sign bagi parpol pengusungnya untuk meraih sumpati dan dukungan politik. Sebagai sarana 'penggaet' suara bagi parpol dengan menggunakan figur cantik kontroversial macam Julia Perez. Bisa saja Jupe melejit dan meraih simpati warga karena ada fenomena baru dalam masyarakat informasi yang disebut sebagai masyarakat jaringan. Dalam bukunya The Rise of The Network Society (2000), manuel Castells mengatakan, revolusi teknologi yang berpusat pada teknologi informasi mulai membentuk kembali basis material dari masyarakat kita. Perubahan-perubahan terjadi tidak hanya di bidang teknologi informasi, namun juga di bidang politik, budaya, ekonomi dan hubungan sosial. Di era informasi ini paradigma patriarkalisme banyak diserang oleh kaum feminis, relasi lelaki dan perempuan dan anak-anak dalam keluarga didefinisi ulang. Era ini juga ditandai dengan banyaknya sistem politik yang dilanda krisisi legitimasi, terkoyak diantara skandal dan intrik dan survivalitasnya tergantung pada bagaimana media. Hal ini kemudian menempatkan media ( khususnya) elektronik menjadi ruang politik yang utama. Menurut Castells, ini yang menjadi ciri khas masyarakat informasional global, media menjadi penghubung warga negara dalam tindakan-tindakan politik mereka. Artinya warga mendapatkan informasi dan membentuk pendapat mereka melalui media massa khususnya televisi, sehingga bisa saja pilihannya terpengaruh isi media dan mengalahkan rasionalitas mereka. Atau yang bakal muncul adalah rasional komunikatif.Meminjam istilah Jurgen habermas , rasionalitas komunikatif ini sudah tertanam didalam akal budi manusia itu sendiri, dan didalam kemampuan mereka berkomunikasi satu sama lain, sehingga akan selalu ada dan tidak mungkin dihilangkan selama manusia itu masih ada. Habermas mau mengkritik rasionalitas masa lalu. Rasional yang lebih dipandang sebagai rasionalitas instrumental, yakni bentuk rasionalitas yang mengutamakan kontrol, dominasi atas alam ataupun manusia untuk menghasilkan efektivitas dan efisiensi, dan prioritas pada hasil yang paling maksimal. Jika menggunakan konsep rasionalitas semacam itu, maka manusia akan terasing satu sama lain, terutama karena mereka memperlakukan manusia lainnya sebagai benda untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Jika yang salah adalah rasionalitas manusia yang telah menjadi melulu instrumental, maka solusinya adalah rasionalitas yang bersifat komunikatif yang terletak didalam kemampuan manusia untuk mencapai kesalingpengertian terhadap manusia lainnya, yakni didalam bahasa Proyek pencerahan termasuk acara-acara dan berita yang diterima warga lewat televisi memang membawa dampak buruk bagi peradaban manusia, tetapi dampak baiknya juga tidak dapat dilupakan begitu saja. Perang informasi memang memakan korban, ada ketidak percayaan disana-sini, ada miskomunikasi dan misinformasi yang semakin besar, tetapi kemampuan manusia untuk menggunakan akal budinya juga bertambah, dan dimana sumber masalah ada, biasanya disitulah sumber solusinya. Artinya, bisa saja Julia Perez dilihat bukan sebagai pemain film sensual yang hanya mampu mengumbar kemolekan tubuh dan keberanian aktingnya, tetapi dilihat sebagai manusia populer yang disukai dan dikenal banyak orang, dan lewat dia maka partisipasi politik di pacitan menjadi lebih baik dan pada gilirannya bisa membawa Kabupaten pacitan menjadi Kabupaten yang bisa membanggakan dan menyejahterakan warganya. Disisi lain lewat komunikasi yang intens warganya, akan menumbuhkan kesadaran baru bahwa siapapun bisa mendapat kesempatan untuk melakukan yang terbaik buat Pacitan, buat --apapun nama atau lokasi-- warganya, tidak perduli siapa dia dan label yang ditempelkan di punggungnya (J.006)

MISTER X DAN KEBOHONGAN PUBLIK

2010-04-09T12:14:00.003+07:00

oleh Indiwan Seto Wahju Wibowo Jakarta, 9/4 (ANTARA)- Demi meningkatkan rating, apa saja bisa dilakukan Televisi mulai dari menampilkan sesuatu yang aneh-aneh, unik dan fenomenal macam `Bukan Empat Mata' kini muncul rekayasa `pengakuan’ makelar kasus. Kalau Tukul Arwana sempat tersandung sensor dan akhirnya acaranya ditarik gara-gara menampilkan adegan sensasional menjijikkan seorang menelan kodok hidup-hidup yang ditayangkan secara langsung. Kini batu panas itu tengah menyandung TV One . Heboh sensasional ini menyangkut mister X, seorang misterius yang banyak dicari di negeri ini. Meski Susno baru saja mengakui bahwa inisial mister X itu adalah SJ saat dipanggil DPR, tetapi TV One sudah sejak lama menampilkan sosok Mr X itu bahkan sudah menayangkannya secara langsung. Dan kehadiran lelaki misterius ini kontan menimbulkan sensasi yang menghebohkan dan berbuntut panjang. Sensasi ini muncul saat acara ‘Apa Kabar Indonesia Pagi’ 18 Maret 2010 TV One mengundang Andri Ronaldi alias Andris yang mengaku sebagai makelar kasus. Pada saat tayang di televisi, Andris memakai topeng dan mengakui telah beroperasi sebagai mafia hukum di Bareskrim selama 12 tahun. Menurut Edward Aritonang Kadivhumas Polri begitu mengetahui siaran itu, polisi lantas bergerak untuk mencari si markus dengan tujuan untuk membongkar dan mengetahui siapa jaringannya. Setelah tahu dicari polisi, Andris pergi ke Bali dan akhirnya kembali ke keluarganya di Jakarta lantaran memikirkan anak-istri. Pada 7 April, Andris ditangkap polisi. Kemudian Kepolisian Republik Indonesia memeriksa Andri Ronaldi alias Andris, 37 tahun, terkait dengan pengakuannya di media televisi swasta bahwa dia adalah makelar kasus yang sering beredar di Badan Reserse Kriminal, Mabes Polri. "Dari pemeriksaan, ternyata yang bersangkutan diminta ngomong seperti itu," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, di pertemuan pers. Pihak kepolisian lantas melaporkan IR seorang presenter ‘Apa Kabar Indonesia Pagi’ TV One ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia. IR diduga merekayasa pemberitaan makelar kasus. Polisi melaporkan pelanggaran ini ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia. Menurut Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002, dalam pasal 36 ayat 5A mengatakan, isi siaran dilarang memfitnah, menghasut, menyesatkan, dan atau bohong. "Terhadap itu, menurut pasal 57 huruf D, bisa dipidana paling lama lima tahun atau dengan denda Rp 10 miliar," kata Edward Aritonang. Andris merupakan warga Kelapa Gading Timur yang beralamat lengkap di Jalan Flamboyan Loka Nomor 21 RT 13/RW 08, Jakarta Utara. Dia mengaku berprofesi sebagai tenaga outsourcing atau lepas di salah satu perusahaan media. Dalam pemeriksaan, ujarnya, Andris mengakui televisi itu telah menyiapkan skenario untuk dibacakan olehnya. "Yang menyuruhnya yang bertugas sebagai presenter di televisi itu," tuturnya. Dia mengatakan presenter berinisial IR yang menyuruhnya. Dengan memakai topeng, televisi itu mengambil gambarnya dari ruangan berbeda. Lalu, ditampilkan di televisi. Kejadian ini menimbulkan sejuta tanda tanya? Mengapa demi mengejar posisi dan rating tinggi sebuah stasiun televisi sebesar TVOne tega melakukan rekayasa berita dan melakukan pembohongan publik? Apa sebenarnya yang dilanggar oleh media televisi yang tenngah naik daun karena keberaniannya mengungkapkan fakta secara langsung ini? Pelanggaran etika Media memang punya kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya adalah kemampuan mempengaruhi pendapat umum sekaligus bisa mengumpulkan pundi-pundi kekayaan lewat pemasukan dari iklan yang banyak. Dan itulah sebabnya, mengapa televisi seakan berlomba-lomba untuk menawarkan acaranya semenarik mungkin, seheboh mungkin, hingga akhirnya bisa tergelincir merekayasa acara demi perolehan rating yang tinggi. Terkait dengan kemungkinan pelanggaran media bisa dirujuk pendapat Paul Johnson seorang jurnalis Amerika yang mengatakan bahwa praktik pers menyimpang atau disebut sebagai tujuh dosa pers (seven Deadly Sins /tujuh dosa yang mematikan ). Tujuh dosa terberat pers itu adalah pertama Distorsi Informasi, kemudian Dramatisasi fakta , ketiga serangan privacy, kemudian pembunuhan karakter, eksploitasi seks untuk meningkatkan eksploitasi seks untuk meningkatkan sirkulasi atau rating , lalu meracuni benak atau pikiran anak dan penyalahgunaan kekuasaan. Pertama: Distorsi Informasi. Praktik distorsi informasi ini lazim dilakukan dengan menambah atau mengurangi informasi baik yang menyangkut opini maupun ilustrasi factual, yang tidak sesuai dengan sumber aslinya dengan akibat makna menjadi berubah. Dramatisasi ini dipraktikkan dengan memberikan illustrasi secara verbal, auditif atau visual yang berlebihan tentang suatu obyek. Dalam media cetak cara ini dapat dilakukan secara naratif (dalam bentuk kata-kata) atau melalui penyajian foto/gambar tertentu dengan tujuan untuk membangun suatu citra negatif dan stereotip. Dalam media audio-visual (TV) dramatisasi ini dilakukan dengan teknik pengambilan gambar dan pemberian sound-effeccts yang sesuai dengan tujuan penyampaian pesan. Untuk pelanggaran privacy, pada umumnya praktik ini dilakukan dalam peliputan kehidupan kalangan selebritis dan kaum elite, terutama yang diduga terlibat dalam suatu skandal. Berbagai cara dilakukan, antara lain melalui penyadapan telepon, penggunaan kamera dengan telelens, dan sering pula wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sangat pribadi, memaksa atau menjebak. Kesempatan wawancaranya juga diambil pada saat-saat yang tidak diinginkan oleh pihak yang diwawancarai. Praktik pembunuhan kharakter ini umumnya dialami secara individu, kelompok atau organisasi/ perusahaan, yang diduga terlibat dalam perbuatan kejahatan. Praktek ini biasanya dilakukan dengan mengeksploitasi, menggambarkan dan menonjolkan segi/sisi ‘buruk’ mereka saja. Padahal sebenarnya mereka memiliki segi baiknya. Praktik eksploitasi seks tidak hanya menjadi monopoli dunia periklanan. Praktik tersebut juga dilakukan dalam pemberitaan dengan cara menempatkan di halaman depan suratkabar tulisan yang bermuatan seks. Meracuni benak/pikiran anak. praktik ini dilakukan di dunia periklanan dengan cara menempatkan figur anak-anak. Akhir-akhir ini praktek serupa semakin meningkat dengan penonjolan figur anak-anak sebagai sasaran-antara dalam memasarkan berbagai macam produk. Ketujuh dosa Penyalahgunaan kekuasaan oleh media (abuse of the power). Penyalahgunaan kekuasaan tidak saja dapat terjadi di lingkungan pejabat pemerintahan, tetapi juga di kalangan pemegang kontrol kebijakan editorial/ pemberitaan media massa. Ketujuh dosa pers atau lebih tepatnya : penyimpangan pers (deviasi). Tersebut disebabkan karena pers tak bertanggungjawab. Disini pers sengaja menyalahgunakan bahkan menyelewengkan informasi dengan mengubah, menambah, atau mengurangi dan beropini terhadap fakta. Bila ditinjau dari tujuh dosa pers ini, kasus merekayasa seolah-olah ada orang yang mengaku sebagai makelar kasus sebagaimana dilakukan oleh TVOne ini merupakan praktik mendramatisasi fakta sehingga akhirnya masyarakat `dibohongi', melakukan praktik mendistosi informasi sehingga mengaburkan fakta sesungguhnya soal siapa itu `MR X’, dan merupakan praktik pembunuhan kharakter secara tidang langsung terhadap wibawa kepolisian. Bagaimana bisa , di kantor penegak hukum justru ada makelar kasus yang berkeliaran bertahun-tahun tanpa tertangkap? Lebih serius lagi, kasus rekayasa TV One ini merupakan pelanggaran terhadap UU Penyiaran yang diakui bersama oleh insan pers khususnya media televisi. Menurut Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002, dalam pasal 36 ayat 5A mengatakan, isi siaran dilarang memfitnah, menghasut, menyesatkan, dan atau bohong. "Terhadap itu, menurut pasal 57 huruf D, bisa dipidana paling lama lima tahun atau dengan denda Rp 10 miliar" Menodai Kepercayaan Publik Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, ketika dihubungi media mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan terkait kasus markus palsu dari Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang. Laporan diterima di Gedung Dewan Pers di Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (8/4) sore. Wina yang juga Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers itu mengungkapkan, Polri melaporkan dugaan pemalsuan dan rekayasa narasumber TVOne. Terkait dengan pengaduan tersebut, Wina mengatakan Dewan Pers akan meminta konfirmasi penanggung jawab pemberitaan TVOne. Soal pilihan laporan Polri ke Dewan Pers, Wina mengatakan, dalam menyelesaikan masalah terkait pers, Polri masih menghormati mekanisme sesuai UU Pers. Kepada perusahaan dan insan pers, Wina mengingatkan bahwa pers harus bekerja untuk kepentingan publik. Oleh sebab itu, siapapun tidak boleh menodai kemerdekaan pers “Jangan hanya karena mengejar banyaknya penonton dan rating, kemudian melakukan hal-hal yang menodai kemerdekaan pers,? jelas Wina sebagaimana dikutip sebuah media online. Sementara manajer pemberitaan News dan Sport TV One Totok Suryanto membantah adanya rekayasa. Totok mempertanyakan apakah benar narasumbernya yang diwawancarai TV One yang ditangkap polisi. Dijelaskannya, Indi merupakan presenter sekaligus reporter andalan yang dimiliki stasiun televisi tersebut. Mengenai uang Rp 1,5 juta yang diberikan kepada nara sumber, Totok mengakui itu sebagai honor yang biasa dikeluarkan pihak TV One. Mungkin kecurigaan polisi berlebihan, mungkin juga pihak TV One perlu diberi ruang pembelaan, tetapi kalau kesaksian Andris itu benar maka TV One sudah melecehkan kepercayaan publik akan kebenaran. Padahal orang-orang press pasti tahu bahwa pilar utama jurnalisme yang baik adalah kebenaran. Menurut Bill Kovach & Tom Rosenstiel dalam bukunya " Sembilan Elemen Jurnalisme' elemen pertama dalam sembilan elemen jurnalistik adalah kewajiban jurnalisme terhadap kebenaran. Dalam arti jurnalisme harus dan bisa mengejar kebenaran di dalam pengertian yang bisa masyarakat jalankan dari hari ke hari. Memahami kebenaran jurnalistik adalah sebuah proses menuju pemahaman yang sebenarnya lebih membantu dan realistis. Sementara itu mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Ade Armando, menilai kasus dugaan rekayasa narasumber oleh TV One sebagai imbas negatif persaingan media. Praktik pelanggaran etika ini sudah lazim terjadi di pertelevisian. Menurut Ade Armando yang juga staf pengajar Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia ini, distorsi fakta melalui rekayasa narasumber atau gambar harus mendapatkan saksi tegas. Ancaman sanksi maksimal untuk jenis pelanggaran ini adalah pencabutan izin siaran. “Pelanggaran etika ini sudah sangat lama. Tapi apa yang dilakukan TV One melalui siaran langsung, sudah terlalu jauh,” kata Ade Armando ketika dihubungi via telepon oleh sebuah media online. Ade Armando mengatakan, kasus ini dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas media. Apalagi, kasus ini terjadi di TV One yang dianggap sebagai stasiun televisi dengan kredibilitas baik. Terlepas bahwa kasus markus dan siapa mr X ini tengah jalan terus, sementara DPR sendiri sudah mengantongi nama yakni SJ sebagaimana diungkap oleh Susno, semestinya media menjaga kredibilitasnya dengan tetap independen dan objektif dalam menyampaikan pemberitaannya. Media memang butuh makan, media butuh banyak dana untuk menutup seluruh biaya operasionalnya. Tetapi jangan kemudian melakukan dramatisasi fakta bahkan melakukan rekayasa berita yang bermuara pada munculnya ketidakpercayaan publik. Biarkan saja polisi dan penegak hukum mencari tahu dan menyelidiki serta menangkap semua pihak yang memang terlibat, dan media berperan sebagai pemberi informasi yang santun,jujur dan bermartabat, tanpa melanggar etika atau melakukan pembohongan publik. (T.J006)

PESONA SUSNO DAN MATINYA KOMUNIKASI POLRI

2010-04-08T16:34:00.003+07:00

oleh Drs Indiwan Seto Wahju Wibowo Msi Jakarta, 7/4 (ANTARA)- Siapa yang tak kenal Susno Duadji? Semua orang mengenal mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)ini, yang jadi buah bibir sejak dia melontarkan isu "Cicak dan Buaya", kemudian akhir-akhir ini saat semua orang dibuat kaget mendengar adanya pejabat di Kepolisian yang konon diduga terlibat sebagai makelar kasus. Lontaran Susno ini amat melegakan di tengah muaknya rakyat pada kelicikan pejabat negara --bahkan kepada Gayus Tambunan-- seorang pegawai biasa di Ditjen Pajak, yang mengail di air keruh , yang memanfaatkan celah di mana penyidikan dan pengadilan perkara pajak bisa dimainkan. Di satu sisi rakyat sangat bersyukur dan berterima kasih dengan kehadiran Susno yang berani mengungkap borok di lembaganya sendiri yang ditutup rapat selama ini. Terlepas dari apapun latar belakang di balik semua tindakannya, publik akhirnya mengetahui kebobrokan di lembaga penegak hukum terkait dengan praktik makelar kasus. Bagi Polri ini merupakan pukulan telak, karena fakta ini menunjukkan bahwa selama ini upaya pembinaan internal ke dalam, termasuk komunikasi internal mereka amat lemah sehingga tak ada satu suara keluar dari tubuh lembaga ini. Ibarat kata, di tubuh kepolisian kita saat ini, komunikasi internalnya sedang mengalami gangguan besar. Kadivhumas Polri merupakan pihak yang sibuk gara-gara Susno, ibarat 'pemadam kebakaran' dia bertindak sebagai pemberi versi lain di luar pendapat Susno terkait dengan citra Polri yang kian dicibirkan itu. Sebelum kasus ini, pihak Polri juga direpotkan oleh tindakan Susno yang memberi kesaksian dalam persidangan tanpa 'seizin' Mabes Polri. Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri, Irjen Pol Edward Aritonang mengatakan tindakan Komjen Pol Susno menjadi saksi persidangan Antasari Azhar, termasuk kualifikasi pelanggaran kode etik dan profesi. "Saya sampaikan tindakan (Susno) itu termasuk kualifikasi melanggar aturan yang berlaku, pelanggaran disiplin maupun kode etik dan profesi," kata Edward saat konferensi pers di gedung Divhumas Polri, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Edward menjelaskan berdasarkan aturan yang berlaku di kepolisian, setiap anggota harus mentaati aturan yang berlaku tanpa kecuali termasuk menjaga kehormatan diri sendiri, pemerintah, Polri maupun negara. Pihak Polri juga sempat mempelajari kesaksian Susno di persidangan dan mencoba mencari informasi termasuk menghubungi perwira tinggi Polri itu, serta melakukan pengecekan, ternyata Bareskrim tidak pernah menerima surat panggilan. Kadivhumas menyatakan Polri secara institusi tidak pernah dikonfirmasi pengadilan untuk meminta Susno menjadi saksi memberikan keterangan pada persidangan Antasari Azhar. "Dari rangkaian itu kalau dikaitkan dengan aturan yang berlaku maka kegiatan Susno menyalahi aturan yang berlaku," ungkap jenderal bintang dua itu. Edward menegaskan Polri mengambil sikap dan langkah yang tegas untuk menegakkan aturan karena lembaga penegak hukum itu punya sistem yang bisa diberlakukan bagi semua anggota tanpa kecuali. Sebelumnya, Susno menjadi saksi pada persidangan dugaan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perseteruan internal ini kian memuncak saat perkara Gayus Tambunan muncul di permukaan, dan Susno mengeluarkan testimoni mengejutkan mengenai adanya sejumlah pejabat di Polri yang 'biasa' menjadi makelar kasus. Bahkan tingkah Susno tidak berhenti di situ, dia malah menerbitkan buku terkait dengan 'testimoninya' tersebut dan diluncurkan ke publik. Susno juga sempat memerahkan kuping Mabes Polri saat mengungkap adanya makelar kasus . Tanpa tedeng aling-aling, Susno Duadji menyebut dua perwira tinggi Mabes Polri yang terkait praktik makelar kasus Rp25 miliar dalam kasus penggelapan pajak. Keduanya yaitu mantan Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri Edmond Ilyas dan Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri Raja Erizman. Susno menyatakan, tujuan dibuat dan diluncurkannya buku "Bukan Testimoni Susno" bukan untuk ajang balas dendam terkait pencopotan dirinya dari jabatan Kabareskrim. "Buku ini bukan untuk ajang balas dendam karena pencopotan saya dari jabatan saya sebagai Kabareskrim," katanya, dalam diskusi buku "Bukan Testimoni Susno", di lantai satu Toko Buku Gramedia, Jalan Merdeka Bandung Buku yang menampilkan 25 bab tersebut merupakan bentuk sebuah tanggapan terhadap sejumlah kasus dan sepak terjang seorang Susno Duadji saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Jabar hingga dipecat dari jabatan sebagai Kabareskrim Mabes Polri. "Ini bukan buku biografi saya. Buku ini merupakan respons, yakni respons terhadap sejumlah kasus dan sepak terjang saya," ujar Susno. Gangguan komunikasi internal? Sebagai sebuah organisasi Polri saat ini sedang dirundung masalah terkait dengan komunikasi internal. Bahkan saat ini citra lembaga penegak hukum ini tengah terpuruk dengan simpang siurnya pendapat yang muncul dan berasal dari internal Polri sendiri. Bila diibaratkan sebuah paduan harmoni dalam sebuah orkestra, saat ini 'suara merdu' Polri terganggu saat bas betot dan terompet berjalan sendiri-sendiri saling menonjolkan 'suaranya' hingga mengganggu keseluruhan irama yang muncul. Everet M. Rogers dalam bukunya "Communication in Organization", mendefinisikan organisasi sebagai suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, melalui jenjang kepangkatan, dan pembagian tugas. Robert Bonnington dalam buku "Modern Business: A Systems Approach", mendefinisikan organisasi sebagai sarana di mana manajemen mengoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang. Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu.Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya: memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Persoalannya menjadi berbeda saat komunikasi informal seorang Susno Duaji 'bertentangan' dengan komunikasi formal Polri yang keluar dari lembaga ini sebagai sebuah organisasi. Ada ketegangan di antara keduanya. Tujuan bersama sebuah organisasi sebagaimana Rogers katakan tidak muncul dalam tubuh Polri, karena masing-masing anggota organisasi mengeluarkan pernyataan berbeda-beda bahkan saling bertentangan. Conrad, seorang ahli komunikasi organisasi, mengidentifikasikan tiga komunikasi organisasi sebagai berikut: fungsi perintah; fungsi relasional; fungsi manajemen ambigu.Fungsi perintah berkenaan dengan anggota-anggota organisasi mempunyai hak dan kewajiban membicarakan, menerima, menafsirkan dan bertindak atas suatu perintah. Tujuan dari fungsi perintah adalah koordinasi diantara sejumlah anggota yang bergantung dalam organisasi tersebut. Dalam kasus Susno, fungsi perintah ini tak berjalan mulus di tubuh Polri. Rentang kendali kekuasaan, mana yang boleh mana yang tidak boleh dilakukan menjadi rapuh dan tidak jelas sehingga memunculkan orang seperti Susno Duadji yang 'menyanyi' lain di luar pakem yang ditetapkan lembaga tersebut. Dari kasus Susno dan Polri, jelas terjadi adanya gangguan terhadap komunikasi organisasi. Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, antara sesama bawahan, dsb. Proses komunikasi internal ini bisa berujud komunikasi antarpribadi ataupun komunikasi kelompok. Juga komunikasi bisa merupakan proses komunikasi primer maupun sekunder (menggunakan media nirmassa). Polri tidak bisa dan tidak mampu mengendalikan sepak terjang anggota organisasi ( dalam hal ini Susno Duadji) sehingga akhirnya dia mengeluarkan pendapat yang berbeda ke publik. Harus dirangkul Terkait dengan Susno yang terkesan 'bermain sendiri' tak sesuai dengan irama permainan di tubuh Polri, ada baiknya Polri mengintropeksi diri mengapa bisa terjadi 'jeruk makan jeruk' di dalam internal mereka. Seberapa jauh pola hubungan komunikasi yang baik di antara internal polri akan menentukan bagaimana kadar sikap komunikasi eksternal mereka. Susno perlu dirangkul dan 'diperhatikan' karena sebagai tokoh kunci dia memiliki begitu banyak informasi yang bila disampaikan langsung ke publik belum tentu sesuai dengan kebijakan Polri. Rapat pimpinan Komisi III DPR menyepakati untuk memanggil Komjen Susno Duadji. Susno diminta membeberkan semua markus di tubuh kepolisian. "Yang jelas Susno Duadji akan dipanggil," kata Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Hal ini disampaikan Benny usai rapat pimpinan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2010). Menurut Benny, pemanggilan Susno diutamakan karena Komisi III DPR perlu mendengar penjelasan Susno soal makelar kasus di tubuh kepolisian. Komisi III DPR juga akan memberi perlindungan kepada Susno selama membeberkan makelar kasus di kepolisian. "Komisi III akan melindungi Susno agar berani membuka markus-markus yang dia laporkan," papar Benny secara terpisah. Setelah Susno, Komisi III DPR akan memanggil Kapolri dan jajarannya. Waktu pemanggilan akan ditetapkan dalam rapat pleno Komisi III. "Akan dijadwalkan dalam rapat pleno besok atau Senin depan," tutup Benny. Sebenarnya kehadiran sosok Susno yang berani menentang arus ini perlu mendapat acungan jempol. Ini menunjukkan kepekaan seorang penegak hukum yang tidak mau melihat kebenaran diinjak-injak, dan kejahatan mengotori tubuh Polri lembaga yang membesarkan dirinya. Meski di sisi lain ada yang melihat soal rasa dendam dan sakit hati Susno karena 'dicopot' jabatannya. Beberapa pengamat sosial menyebut fenomena Susno sebagai gejala seorang pejabat yang post-power syndrome dan ingin memulihkan nama baiknya setelah dicopot dari posisi sebagai Kepala Bareskrim. "Ada juga yang melihat Susno mungkin tidak mendapat bagian finansial dari koleganya, juga tidak memperolah promosi jabatan, melainkan justru ketiban sial. Sehingga Susno meradang," papar pengamat politik Abas Jauhari dalam situs Inilah.com (21/3). Dosen sosiologi UIN Jakarta itu menyayangkan sikap kritis Susno baru dilakukan sekarang. "Coba saja dia kritis dan korektif terhadap institusi Polri saat dia menjabat tentu akan banyak orang yang apresiatif. Kalau sekarang setelah dia tak menjabat, orang bertanya-tanya, apa maunya dia," imbuh Abas. Terlepas dari itu semua, komunikasi internal di Polri harus diperkuat agar citra yang muncul tidak seperti sekarang. Komunikasi internal yang baik dan solid ini bisa memunculkan komunikasi eksternal yang baik pula. Komunikasi eksternal organisasi adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada organisasi besar, komunikasi ini lebih banyak dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat dari pada pimpinan sendiri. Yang dilakukan sendiri oleh pimpinan hanyalah terbatas pada hal-hal yang dianggap sangat penting saja. Bila organisasi solid baik komunikasi internal maupun komunikasi eksternalnya maka fenomena 'jeruk makan jeruk' di tubuh kepolisian kita tak bakal terjadi. Artinya, dengan pola komunikasi yang baik di internal Polri maka tak akan muncul sosok Susno Duadji -Susno Duadji yang menebar pesona tetapi bagi kepolisian hanya mengganggu perolehan citra positif mereka di tengah masyarakat. *) Penulis adalah kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. (J006/m020)

MEDIA DAN DRAMATISME MAFIA PAJAK

2010-04-08T16:32:00.002+07:00

oleh Indiwan Seto Wahju Wibowo Jakarta, 8/4 (ANTARA)- Dunia ini panggung sandiwara. Cerita yang mudah berubah. Kisah Mahabarata atau tragedi dari Yunani.Setiap kita dapat satu peranan Yang harus kita mainkan Ada peran wajar ada peran berpura pura, Ada peran yang jahat, ada peran pahlawan dan ada 'dalang' yang menjalankannya. Lirik lagu yang pernah populer di tangan Ahmad Albar penyanyi kribo ini rasa-rasanya cocok dengan suasana di tanah air, terkait dengan kasus mafia pajak yang membuat malu dan mencoreng nama para penegak hukum yakni kepolisian ,ke jaksaan dan Ditjen Pajak. Semua mata terbeliak terkaget-kaget melihat sepak terjang Gayus Tambunan – seorang pegawai golongan III A Ditjen Pajak yang memiliki simpanan rekening puluhan milyar rupiah. Dan ini belum cukup. Gayus mengaku ‘bahwa orang-orang Pajak seperti dia jumlahnya banyak’ dan itu merupakan hal yang biasa. Kalau Gayus dalam sebuah panggung ibarat ‘wayang’ atau ‘boneka’ lantas siapa dalang sesungguhnya yang perlu diseret segera, dan siapa yang bisa mengungkap habis persoalan di seputar pajak ini karena begitu besarnya ‘mafia’ yang ada di baliknya. Dengan gaji PNS golongan III A, Gayus Tambunan mustahil bisa membeli rumah berharga miliaran di Gading Park View, Jakarta Utara. Kecuali dia memiliki penghasilan sampingan. Gayus sendiri adalah lulusan Diploma 4 STAN tahun 2000 Jurusan Akuntansi analisis itu disampaikan oleh peneliti hukum dan politik anggaran dari Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, kepada media , Kamis (25/3/2010). "Kalau dilihat dari sisi pendapatan terlalu jauh," katanya. Dia merinci, gaji PNS golongan III A sekitar Rp 1,7 juta. Jika ditambah tunjangan, gaji yang dibawa pulang sekitar Rp 5 juta. "Tidak mungkin bisa beli rumah mewah. Kecuali punya penghasilan lain," ujar Roy. Penghasilan kotor PNS itu masih harus dipotong dengan biaya kebutuhan anak, istri, dan kebutuhan rumah tangga. Menurut Roy, memang sangat mencurigakan jika Gayus bisa membeli rumah semewah itu. Karena untuk pejabat yang punya penghasilan Rp 15 juta setiap bulan harus menabung sekian tahun untuk bisa membeli rumah semewah itu. Hebatnya lagi, Gayus mengatakan dia tidak sendirian. Ada banyak rekannya sesama pegawai di Ditjen Pajak yang biasa melakukan hal semacam itu dan jumlahnya tidak sedikit. Drama ini semakin diperhebat dengan testimoni Susno Duadji yang mengungkap adanya sejumlah pejabat di Kepolisian yang biasa menjadi makelar kasus terkait Gayus ini. Kasus menjadi dramatis setelah orang yang ditunjuk melontarkan serangan balik. Edmond meradang dan menuding Susno tahu laporan soal Gayus. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji membantah tudingan eks Dir Eksus Polri Brigjen Pol Edmond Ilyas soal kasus Gayus Tambunan. Susno mengaku tidak pernah menerima laporan kasus itu. “Manajemen perkara tidak sampai ke Kabareskrim. Urusan menangkap, menahan, memanggil, dan melimpahkan ke Kejaksaan sepenuhnya urusan Direktur,” kata pengacara Susno, Zul Armain saat dihubungi sebuah media online. Zul yang saat dihubungi tengah bersama Susno menegaskan, untuk menentukan ditahan atau tidaknya seseorang, sepenuhnya kewenangan penyidik. Mekanismenya penyidik melapor ke kepala unit (Kanit), Kanit melapor ke wakil direktur atau direktur. “Dan soal Gayus, itu tidak sampai ke Susno. Jadi apa yang disampaikan Pak Edmond adalah kebohongan publik,” terangnya. Pertanyaannya, mengapa persoalan gayus ini ibarat sebuah panggung sandiwara yang tak lelahnya dimainkan orang? Semua pihak merasa penting dan ingin tampil ke muka terkait kasus ini. DPR, Kepolisian, Kejaksaan bahkan Dirjen Pajak pun merasa berkepentingan tampil dalam melodrama soal mafia pajak ini. Apalagi media, sangat berkepentingan dalam meramu cerita melodramatis yang bisa membuat oplah mereka naik. Panggung DPR dan media? Sementara itu ibarat gayung bersambut, DPR pun ‘sigap’ berperan dalam ‘panggung dramatis ini’. Seolah takut kehilangan muka, DPR ambil ancang-ancang membentuk pansus untuk ‘menguak’ persoalan di balik Gayus dan markus yang tengah ramai dibicarakan masyarakat. Fraksi-fraksi DPR setuju pembentukan panitia khusus (pansus) pengusutan mafia pajak. Pansus tersebut nantinya akan membongkar siapa saja pejabat yang terlibat dalam kasus mafia pajak, merekomendasikan proses hukum terhadap mafia pajak, dan merekomendasikan penyempurnaan undang-undang pajak. Fraksi yang setuju pembentukan pansus yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi PPP. Hanya Fraksi PKS yang tidak setuju pembentukan pansus tersebut. Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin mengatakan fraksinya sangat setuju pembentukan pansus mafia pajak. "Pansus ini nanti akan membongkar kasus mafia pajak, karena kasus pajak Gayus Tambunan itu hanya kasus kecil ibarat ujung kuku saja dari kasus-kasus yang ada. Masih banyak kasus yang jauh lebih besar yang melibatkan pejabat di Kementerian Keuangan, Direktorat Pajak, kejaksaan, kehakiman, dan kepolisian. Bahkan ada laporan jenderal bintang juga ada yang terlibat," ujar Aziz, Rabu (7/4). Lantas bagaimana peran media dalam drama panjang sekitar mafia pajak ini? Setelah habis-habisan mengulas kemelut dan skandal dibalik Bank Century –bahkan sampai ada yang siaran langsung--, media seolah mendapat amunisi baru untuk mengejar peningkatan tiras. Setelah ‘puas’ memberitakan Susno dan perseteruannya dengan koleganya di Kepolisian, media juga mengupas habis sosok Gayus hingga ke Purworejo tempat keluarga Gayus berada. Media mengungkap soal Gayus dan mafia perpajakan ini dengan bumbu-bumbu yang tak kalah dramatisnya bahkan bisa menguras air mata; saat dipertontonkan betapa sederhananya rumah orang tua gayus, betapa lugunya saudara-saudara Gayus di daerah yang tidak tahu menahu dan tidak ‘kecipratan’ pundi-pundi kekayaan lelaki muda itu. ibu dari tersangka kasus mafia pajak, Gayus Tambunan adalah warga Megulung Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Pernikahan dengan Amir Syarifudin (bapak Gayus) bermula dari perkenalan ketika almarhumah ibu Gayus, Khaeriyah, kuliah di Akademi Maritim Semarang, dan Amir Syarifudin kuliah di Akpelni, Semarang. Ibu dari Gayus merupakan putra pertama dari pasangan HM Ismangil dan Darminah. Tiga bersaudara dari keluarga Ismangil terdiri Khairiyah, Wasilatun, dan Tursiyah. Kini rumah peninggalan Ismangil-Darminah dihuni janda Wasilatun beserta tiga putranya. Letak rumahnya tidak terlalu jauh dari jalan kabupaten yang lewat desa itu. Bila dicari lokasi rumah keluarga Gayus ini dekat sebuah toko bahan bangunan di pinggir jalan kabupaten yang menghubungkan Purworejo-Kebumen masuk gang ke arah utara tak lebih dari 500 meter. Di lokasi ini, ada rumah ukuran besar yang bagian depannya berbentuk joglo.Bangunan ruang tamunya cukup luas. Jika malam hari terlihat sunyi lantaran lampu penerangan yang disediakan hanya satu dan dayanya hanya beberapa watt. Cerita soal Gayus ini juga muncul dalam tajuk pemberitaan sejumlah media. Dalam Tajuknya, sejumlah media juga memperlihatkan drama yang lain saat Ditjen Pajak ‘bertemu’ DPR. Dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Dirjen Pajak, sejumlah masukan dilontarkan anggota DPR untuk memulihkan kondisi lembaga penarik pajak itu yang digoyang kasus Gayus H Tambunan.Ada tiga masukan yang disampaikan anggota Komisi XI Andi Rahmat. Pertama, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun tangan untuk melakukan audit investigasi terhadap lembaga perpajakan. Kedua, semua pegawai Ditjen Pajak wajib melaporkan kekayaan.Ketiga,tingkatkan pengawasan mulai dari pembentukan tim pengawas internal untuk mengevaluasi kinerja pegawai hingga pengefektifan komite pengawasan perpajakan. Menanggapi kritikan Panja Pajak tersebut, Tjiptardjo mengaku telah melakukan pengawasan melekat kepada semua pejabat pajak. Kalau ada satu atau dua kasus, itu karena pelaksana atau pejabatnya yang tidak sempurna. ”Kalau masalah penonaktifan direktur, akan kita kaji lebih lanjut,”katanya. Tapi media paling tidak Seputar Indonesia, menggambarkan ‘reaksi dari Dirjen Pajak dengan Lead yang cukup Dramatis juga. ....” Diberi masukan bagaimana membersihkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari aksi mafia pajak oleh Komisi XI DPR RI, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Tjiptardjo hanya terlihat manggut-manggut seraya tersenyum tipis. Kemudian media itu menambah.....”Entah apa yang dipikirkan? Apakah aksi manggut-manggut itu pertanda mengerti atas masukan dari wakil rakyat tersebut dan layak untuk diterapkan di instansi yang kini goyang akibat ulah salah seorang pegawai yang telah mengkhianati amanat rakyat? Atau jangan-jangan bila masukan tersebut diberlakukan, Ditjen Pajak hanya akan tinggal nama saja karena begitu kronisnya praktik mafia pajak di lembaga itu Dramatisme Terkait soal dramatisme dan komunikasi , Dua pakar, Keneth Burke dan Erving Goffman (dalam buku Little John, Theories Of Human Communications 2009), menyebut kecenderungan orang bermain drama ketika sedang melakukan komunikasi, terlebih ketika ingin memengaruhi sasarannya. Melalui Teori Dramatisme yang mereka kemukakan, keduanya menyebut, ketika berkomunikasi tersebut, para komunikator cenderung memanfaatkan faktor metafora theatrical (akting) sesuai dengan sifat manusia melakukan aksi untuk meyakinkan sasarannya sehingga mereka tertarik serta mengikuti apa yang diinginkannya. Kenneth Duva Burke (May 5, 1897 – November 19, 1993) seorang teoritis literatur Amerika dan filosof memperkenalkan konsep dramatisme sebagai metode untuk memahami fungsi sosial dari bahasa dan drama sebagai pentas simbolik kata dan kehidupan sosial. Pandangan Burke adalah bahwa hidup bukan seperti drama, tapi hidup itu sendiri adalah drama. Tertarik dengan teori dramatisme Burke, Erving Goffman (11 Juni 1922 – 19 November 1982), seorang sosiolog interaksionis dan penulis, memperdalam kajian dramatisme tersebut dan menyempurnakannya dalam bukunya yang kemudian terkenal sebagai salah satu sumbangan terbesar bagi teori ilmu sosial The Presentation of Self in Everyday Life. Dalam buku ini Goffman yang mendalami fenomena interaksi simbolik mengemukakan kajian mendalam mengenai konsep Dramaturgi. Dalam mencapai tujuannya tersebut, menurut konsep dramaturgis, manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukung perannya tersebut. Selayaknya pertunjukan drama, seorang aktor drama kehidupan juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. Kelengkapan ini antara lain memperhitungkan setting, kostum, penggunakan kata (dialog) dan tindakan non verbal lain, hal ini tentunya bertujuan untuk meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan memuluskan jalan mencapai tujuan. Oleh Goffman, tindakan diatas disebut dalam istilah “impression management”. Goffman juga melihat bahwa ada perbedaan akting yang besar saat aktor berada di atas panggung (“front stage”) dan di belakang panggung (“back stage”) drama kehidupan. Kondisi akting di front stage adalah adanya penonton (yang melihat kita) dan kita sedang berada dalam bagian pertunjukan. Saat itu kita berusaha untuk memainkan peran kita sebaik-baiknya agar penonton memahami tujuan dari perilaku kita. Perilaku kita dibatasi oleh oleh konsep-konsep drama yang bertujuan untuk membuat drama yang berhasil (lihat unsur-unsur tersebut pada impression management diatas). Sedangkan back stage adalah keadaan dimana kita berada di belakang panggung, dengan kondisi bahwa tidak ada penonton. Sehingga kita dapat berperilaku bebas tanpa mempedulikan plot perilaku bagaimana yang harus kita bawakan Yang tampak di media sekarang adalah banyak pejabat dan tokoh penting di negeri ini 'melakukan' akting agar tampak hebat dan peduli terhadap rakyat. Dan media massa , apalagi televisi sebagai panggung yang paling tepat untuk mengesahkan pertunjukannya. Pihak kepolisian, --dalam hal ini diwakili oleh kadivhumas Polri terus berupaya menampilkan citra bahwa polri serius dalam mengusut tuntas soal mafia pajak ini; begitu juga sebaliknya Susno sebagai mantan orang dalam di Kepolisian perlu tampil dalam front stage lewat statement-statementnya yang memihak kepentingan rakyat meski harus membuka borok di dalam tubuh lembaganya sendiri, Aktor drama yang lain, seperti DPR, Ditjen Pajak dan sejumlah pihak terus tampil kemuka, menegaskan sikap mereka yang ingin menegakkan keadilan dan hukum, terkait dengan penangan kasus ini. Selayaknya pertunjukan drama, seorang aktor drama kehidupan itu juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. Kelengkapan ini antara lain memperhitungkan setting, kostum, penggunakan kata (dialog) dan tindakan non verbal lain, hal ini tentunya bertujuan untuk meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan memuluskan jalan mencapai tujuan. Dan media yang mereka pilih adalah media massa. Setelah puas tampil dalam drama yang begitu dramatis dan penuh dengan 'tepuk' tangan penonton, kemudian panggung akan kembali sepi. Menanti panggung dramatisme lain yang bakalan muncul kemudian, meninggalkan para penonton yang kebingungan; sama bingungnya mereka seperti saat lalu saat drama pansus bank Century berakhir tanpa ending yang jelas karena lenyap dan tergantikan panggung lain yang lebih memukau. (J.006) * penulis adalah kandidat doktor Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia

perubahan iklim

2010-03-20T21:58:00.002+07:00

Tangerang baru saja dilanda hujan deras, selokan di depan rumah sudah penuh air. Sejumlah tetangga sudah menjerit ketika air perlahan sudah mulai masuk ke dalam rumahnya yang cukup rendah. Ku lihat suasana kota masih mendung gelap, meski masih cukup hangat. Kapankah perubahan iklim ini usai, dan cuaca bisa diprediksi lagi. Sekarang kamar menjadi panas luar biasam nyaris tak ada angin sehingga membuat suasana di dalam rumah panas meski di luar masih hujan rintik-rintik. Salah siapa? Ini salah siapa? mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang...

sang petani & istrinya

2010-03-20T21:54:00.001+07:00

TEMAN LAMA DI UGM

2010-03-09T08:23:00.001+07:00

Bagaimana yah rasanya bertemu teman lama --tepatnya kakak kelas saat di Komunikasi Fisipol UGM--, namanya Mbak Bertha. Pertemuannya cukup unik karena aku hanya dapat info dari seorang teman dosen bahwa beliau menjadi Ketua Program Studi di Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Jadilah kemudian aku melamar ingin menjadi dosen. Akhirnya setelah melalui proses administrasi yang singkat, mulai Rabu ini (10 Maret 2010 aku mengajar di UMN untuk mata kuliah Komunikasi Antar Budaya. Yah semoga lancar yah dan aku bisa mendarmabhaktikan ilmuku di sana.

FISIPOL UGM 2010

2010-03-07T02:20:00.001+07:00

KOMUNIKASI UGM 2010

2010-03-07T02:12:00.000+07:00

Nostalgia ini amat bermanfaat bagiku. Setelah 18 tahun meninggalkan kampus tercinta, aku berkesempatan melongok kampusku, Jurusan Ilmu Komunikasi UGM. Sebelum tiba di sana, aku bersepeda menikmati asrinya pepohonan di jalan Sosio Justia yang menghubungkan kampus-kampus Sosial dan fakultas Hukum UGM. Setelah masuk ke dalam, suasana 'hijau' dan asri menyeruak dengan pemandangan pohon-pohon besar yang ada di tengah kampus Fisipol UGM dimana salah satunya adalah jurusan Ilmu Komunikasi UGM. Di tempatku dulu mengasah ilmu, sudah berubah drastis, meski tidak banyak perubahan karena masih saja ada lokasi tempat mahasiswa bisa bercanda ria mendiskusikan materi kuliah yang baru di dapatkan.Satu hal yang amat terasa beda, kampusku sekarang amat memanjakan para pemakai sepeda karena kampus memberikan banyak ruangan parkir yang diperuntukan bagi pengendara sepeda......artinya kuliah tetap sejuk, dan olahraga tetep berjalan seiring....

UGM MAKIN HIJAU

2010-03-07T02:04:00.000+07:00

setelah 18 tahun berlalu sejak ak lulus dari S1 Komunikasi Fisipol UGM, aku sempatkan bernostalgia di kampus tercinta. Sejak malioboro hingga Gejayan dan akhirnya tiba di kawasan Bulaksumur UGM suasana Jogja berubah pesat. Kampusku yang dulu menjadi tumpuan harapanku di masa depan, kini berubah total menjadi kampus yang hijau ijo royo-royo, dengan suasana 'hutan kota' yang indah.

BOROBUDUR CERIA

2010-03-04T07:58:00.000+07:00

BERPOSE DI CANDI PRAMBANAN

2010-03-04T07:48:00.000+07:00

BERSAMA PENGRAJIN WAYANG KULIT PUCUNG WUKIRSARI

2010-03-04T07:43:00.000+07:00

jogja jogja jogja

2010-03-04T07:37:00.000+07:00

Clive Thompson on How Twitter Creates a Social Sixth Sense

2010-02-19T07:52:00.000+07:00

Twitter is the app that everyone loves to hate. Odds are you've noticed people — probably much younger than you — manically using Twitter, a tool that lets you post brief updates about your everyday thoughts and activities to the Web via browser, cell phone, or IM. The messages are limited to 140 characters, so they lean toward pithy, haiku-like utterances. When I dropped by the main Twitter page, people had posted notes like "Doing lunch and picking up father-in-law from senior center." Or "Checking out Ghost Whisperer" or simply "Thinking I'm old." (Most users are between 18 and 27.)
It might seem like blogging taken to a supremely banal extreme. Productivity guru Tim Ferriss calls Twitter "pointless email on steroids." One Silicon Valley businessman I met complained that his staff had become Twitter-obsessed. "You can't say anything in such a short message," he said, baffled. "So why do it at all?"
They're precisely right: Individually, most Twitter messages are stupefyingly trivial. But the true value of Twitter — and the similarly mundane Dodgeball, a tool for reporting your real-time location to friends — is cumulative. The power is in the surprising effects that come from receiving thousands of pings from your posse. And this, as it turns out, suggests where the Web is heading.
When I see that my friend Misha is "waiting at Genius Bar to send my MacBook to the shop," that's not much information. But when I get such granular updates every day for a month, I know a lot more about her. And when my four closest friends and worldmates send me dozens of updates a week for five months, I begin to develop an almost telepathic awareness of the people most important to me.
It's like proprioception, your body's ability to know where your limbs are. That subliminal sense of orientation is crucial for coordination: It keeps you from accidentally bumping into objects, and it makes possible amazing feats of balance and dexterity.
Twitter and other constant-contact media create social proprioception. They give a group of people a sense of itself, making possible weird, fascinating feats of coordination.
For example, when I meet Misha for lunch after not having seen her for a month, I already know the wireframe outline of her life: She was nervous about last week's big presentation, got stuck in a rare spring snowstorm, and became addicted to salt bagels. With Dodgeball, I never actually race out to meet a friend when they report their nearby location; I just note it as something to talk about the next time we meet.
It's almost like ESP, which can be incredibly useful when applied to your work life. You know who's overloaded — better not bug Amanda today — and who's on a roll. A buddy list isn't just a vehicle to chat with friends but a way to sense their presence. Are they available to talk? Have they been away? This awareness is crucial when colleagues are spread around the office, the country, or the world. Twitter substitutes for the glances and conversations we had before we became a nation of satellite employees.
So why has Twitter been so misunderstood? Because it's experiential. Scrolling through random Twitter messages can't explain the appeal. You have to do it — and, more important, do it with friends. (Monitoring the lives of total strangers is fun but doesn't have the same addictive effect.) Critics sneer at Twitter and Dodgeball as hipster narcissism, but the real appeal of Twitter is almost the inverse of narcissism. It's practically collectivist — you're creating a shared understanding larger than yourself.
Mind you, quick-ping media can be a massive time-suck. You also may not want more information pecking at your frayed attention span. And who knows? Twitter's rabid fans (their numbers are doubling every three weeks) may well abandon it for a shinier new toy. It happened to Friendster.
But here's my bet: The animating genius behind Twitter will live on in future apps. That tactile sense of your community is simply too much fun, too useful — and it makes the group more than the sum of its parts.

(dari sumber internet)
CLIVE THOMPSON

Email clive@clivethompson.net
Twitter twitter.com/pomeranian99

SEPUTAR KAWIN SIRI

2010-02-19T07:32:00.001+07:00

Saat ini, tengah marak kontroversi di kalangan masyarakat soal perlu tidaknya pelaku nikah siri diberikan sanksi hukum pidana. bagi yang pro, dengan adanya hukuman pidana maka orang ( baca laki-laki) akan pikir-pikir saat melakukan kawin siri atau istilah kerennya 'kawin di bawah tangan'. Di sisi yang lain, adanya aturan ini secara tidak langsung melindungi perempuan dari 'penghianatan' cinta dari laki-laki yang menduakan dirinya dan kawin siri tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan istri pertama atau sahnya. "kalau sah istrinya kenapa kawinnya harus sembunyi-sembunyi" demikian komentar seorang teman menanggapi fenomena kawin siri. Disisi yang kontra, menganggap bahwa pemerintah seperti gak ada kerjaan mengurus hal tersebut. karena ada banyak hal yang mesti diurusin seperti harga-harga yang melambung tinggi, phk di mana-mana, dan banjir menghiasi pinggiran kota Jakarta. Dalam syariat Islam, hukum nikah siri tergantung pada terpenuhi atau tidak rukun dan syarat pernikahan : yaitu ada calon pasangan suami dan istri, ada mahar, ijab kabul, ada wali dan saksi maka pernikahan itu sah, meski dilakukan secara sembunyi dan tidak dicatatkan di KUA. Tetapi bagi saya pribadi, terlepas apakah kawin siri boleh atau tidak oleh agama, semestinya perkawinan itu dilaporkan,dicatatkan agar tidak ada halangan dan tentangan di kemudian hari (misalnya si suami atau istri ternyata sudah berkeluarga, atau kawin hanya untuk memenuhi nafsu syahwat karena dijadikan simpanan atau gundik ), atau yang lebih jauh lagi agar terjamin hak-hak istri dan anak di kemudian hari. Paling tidak dengan dicatatkan secara resmi maka akan terjamin hak-hak anak-anak dari sebuah perkawinan yang sah.

WARTAWAN: IDEALIS ATAU PRAGMATIS?

2010-02-18T09:31:00.000+07:00

Profesi wartawan di masa kini telah berkembang pesat dan sangat jauh berbeda dengan masa lalu. Sekarang ini sangat dirasakan bahwa wartawan berperan penting dalam berbagi aspek kehidupan. Selain memberikan informasi kepada masyarakat luas, wartawan juga mampu mengangkat seseorang menjadi popular di hadapan publik. Namun, pers harus tetap berpegang pada kebebasan yang bertanggung jawab.

Dalam memperingati hari pers nasional kita diingatkan kembali perjuangan pers nasional yang turut mengukir sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Pers ikut membantu bangsa Indonesia merdeka dan membebaskan rakyat dari kemiskinan dan kebodohan. Begitu besarnya peranan pers dalam pembangunan bangsa kita sampai saat ini.

Melihat perjalanan pers periode ini bahwa kehidupan pers memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Menanggapi hal tersebut, salah satu praktisi pers, Drs Indiwan Seto MSi memberikan komentarnya bahwa kehidupan pers saat ini sangat riskan. Dalam arti, kini tidak ada lagi sensor dan pembredelan media massa. Menurutnya, peran pers sekarang ini memiliki dua kategori yaitu berperan sebagai orang yang menjadi “anjing penjaga” terhadap kebijakan masyarakat dan pers berperan seperti anjing suruhan atau menjaga tuannya.

Fungsi wartawan adalah memberi informasi sekaligus mendidik bangsa. “Sekarang ini banyak wartawan yang hanya berpedoman pada UUD atau kepanjangan dari ujung-ujungnya duit,”, begitulah yang dikatakan Ketua Konsentrasi Jurnalistik Fikom UPDM(B) ini,
Ia berharap wartawan tidak sekedar cari duit. Memang munculnya wartawan seperti ini dikarenakan kurangnya kesejahteraan secara materi yang diperolehnya dari perusahaan media tempat ia bernaung. Hal inilah yang membuat profesi wartawan tidak bekerja secara professional ditambah lagi tidak adanya latar belakang pendidikan di bidang tersebut sehingga menciptakan wartawan bodrex yang muncul secara bergerombol dalam mencari narasumber beritanya.

“Kualitas pers di Indonesia secara umum memiliki kelemahan karena tidak diperhatikannya standar profesi sumber daya manusia, seharusnya ada pengontrolan standar profesi oleh salah satu lembaga organisasi pers” ungkap Pak Seto yang juga wartawan Antara dan pernah mengalami zaman pers di era Orde Baru ini memberikan pendapatnya.

Pers yang berkualitas selalu berpedoman pada etika, moralitas serta berintelektual dan memiliki kinerja seorang professional. Sekarang ini penyampaian berita-berita di berbagai media massa memang jelas terlihat begitu bebas dan terbuka dan terkadang pers menampilkan berita melalui gambar-gambar yang terlihat tidak etis dan sadis.

Menurut Drs.Indiwan Seto, MSi, berita-berita seperti itu bila tidak disampaikan oleh pers yang terendap begitu saja akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Kebingungan tersebut dapat menciptakan interpretasi yang lain dari masyarakat. Meskipun demikian pemberian informasi yang berlebihan oleh media pada akhirnya membuat masyarakat menjadi jenuh.

Boleh dikatakan bahwa dunia jurnalistik kini banyak digemari oleh masyarakat. Maka, tidak heran bila sekarang muncul berbagai universitas yang membuka jurusan fakultas ilmu komunikasi yang di dalamnya terdapat konsentrasi jurnalistik. Di sinilah universitas sebagai lembaga perguruan tinggi dituntut harus mampu mencetak para profesionali yang berintelektual serta sumber daya manusia yang berkualitas di hadapan masyarakat. Untuk itu , sumber daya manusia yang telah tersedia tersebut harus diarahkan dan diasah kemampuannya supaya menjadi para generasi praktisi pers professional.

Pada dasarnya modal utama untuk menjadi seorang wartawan harus memiliki modal berani, keuletan, percaya diri, ramah, banyak bergaul, serta memiliki mental tahan banting. Akan tetapi bagi sumber daya manusia lulusan akademis jurnalistik harus mempunyai nilai plus yakni selain mendapat teori pada bangku perkuliahannya maka mereka harus mengerti etika dan memahami serta menjalankan kode etik wartwan yang diajarkan.

Dengan membangun media-media internal kampus sebagai wadah kegiatan mahasiswa dapat membantu mengembangkan kemampuan mahasisiwa di bidang jurnalistik, selain fasilitas laboratorium yang lengkap tersedia, untuk mencetak para calon lulusan sarjana jurnalistik, kampus Moestopo sendiri membuat beberapa wadah kegiatan mahasiswa di bidang jurnalistik sebagi wujud praktek sebelum terjun langsung di lapangan kerja yang kelak dihadapi.

Drs. Indiwan Seto,MSi menambahkan pula untuk mencetak sarjana jurnalistik yang professional haruslah di mulai dari kesadaran para mahasiswa itu sendiri dalam mempersiapkan dirinya untuk menentukan kemana akan melangkah , selain itu, pihak perguruan tinggi sendiri pun harus memilih tenaga pengajar yang berasal dari praktisi jurnalistik, serta membenahi kurikulum pengajaran. Dengan demikian diharapkan sumber daya manusia tersebut mampu bersaing di indistri media, serta dapat bekerja secara professional yang berpegang pada kode etik profesinya.(Evilin & Yudhit)

MAJALAH MOESTOPO Edisi 2009/01-02, Laporan Utama

my student

2010-02-15T02:37:00.001+07:00

CYNTIAKU

2010-02-14T10:16:00.002+07:00

SELAMAT YAH PAK IBNU HAMAD JADI PROFESOR

2010-02-14T10:00:00.000+07:00

DEPOK--MI: Universitas Indonesia (UI) mengukuhkan Prof. Dr. Ibnu Hamad, MSi sebagai Guru Besar Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Ibnu Hamad dalam pidato pengukuhannya yang berjudul Teori Komunikasi Sebagai Wacana, di Balai Sidang, Rabu (27/1) menilai pesan baik verbal maupun nonverbal merupakan aspek yang sangat mendasar dalam komunikasi. "Pesan juga bukan untuk menyampaikan makna tetapi juga bisa untuk menciptakan makna," jelasnya.

Menurut dia, teori komunikasi dapat menguraikan wacana dari berbagai perspektif, seperti perspektif transmisionis yang melihat komunikasi semata-mata sebagai proses penyampaian pesan. Selanjutnya perspektif display yang menganggap komunikasi sebagai upaya memajang sejumlah pesan untuk menarik perhatian khalayak, perspektif mencipta makna yang memandang komunikasi sebagai usaha memanfaatkan simbol untuk menciptakan makna.

Berikutnya perspektif ritual yang mengibaratkan komunikasi seperti kegiatan ritus dalam rangka memelihara kebersamaan dan solidaritas para peserta konumikasi. Selain Ibnu Hamad yang dikukuhkan sebagai Guru Besar, Hamdi Muluk juga ditetapkan sebagai Guru Besar Ilmu Psikologi, Universitas Indonesia. Dalam pidato pengukuhannya, Hamdi mengatakan perlu dikembangkan konsep kebangkitan publik terkait dengan perspektif psikologi politik.

Dikatakannya salah satu bentuk kebangkitan publik di Indonesia yang menjadi catatan penting adalah kebangkitan publik terhadap kasus Bibit-Chandra serta gerakan koin Prita Mulyasari. "Bahkan salah satu media nasional menganugerahkan tahun 2009 sebagai Tahun Publik artinya tokoh tahun 2009 adalah Publik," katanya.

Kebangkitan publik tersebut lanjut dia harus dimaknai tidak hanya sebagai menggeliatnya aktivitas sejumlah orang yang mulai berani menyuarakan opininya secara terbuka, segenap ekspresi marah dan sederetan aktivitas protes lainnya. Ia menilai bahwa kesadaran publik juga membutuhkan ruang bersama yang bercirikan interaksi yang dinamis antara elemen negara sebagai pengemban amanat publik dan masyarakat sipil berikut struktur kulturnya. (Ant/OL-06)

CAN WRITING BE TAUGHT?

2010-02-13T17:33:00.001+07:00

This is the wrong question unless you're a prospective teacher of journalism. The question, if you're a would-be journalist (or indeed any kind of writer), is: can writing be learnt? And the answer is: of course it can, providing that you have at least some talent and " what is more important" that you have a lot of determination and are prepared to work hard. If you want to succeed as a writer, you must be prepared to read a lot, finding good models and learning from them; you must be prepared to think imaginatively about readers and how they think and feel rather than luxuriate inside your own comfortable world; you must be prepared to take time practising, experimenting, revising. You must be prepared to listen to criticism and take it into account while not letting it get on top of you. You must develop confidence in your own ability but not let it become arrogance.

(From Wynford Hicks is a freelance journalist and editorial trainer. He is the
author of English for Journalists, "Wriiting For Journalist" by Wynford Hicks
w i th Sally Adams and Har r iet t G i lber t)

my cyntia

2010-02-13T17:25:00.000+07:00

PLAGIARISM

2010-02-13T17:17:00.000+07:00

Hidup ini adalah tatanan yang sangat mulia, terlalu sayang apabila disia-siakan. Begitu juga karir dan ilmu yang didapat, jangan sampai ternoda gara-gara keinginan untuk menjadi lebih hebat,lebih terkenal dan lebih makmur dan akhirnya menghalalkan segala cara. Inilah yang akhirnya menjerembabkan seorang profesor muda di Bandung yang harus menanggung semua konsekuensinya, saat dia melakukan plagiarisme. Ketika menulis di jakarta Post dia 'menjiplak' dan mengambil karya orang lain kemudian memasukkannya dalam artikel seolah-olah itu karya sendiri. Saya jadi teringat dengan prinsip seorang teman saya saat SD yang tetep 'keukeh' bertahan mengerjakan soal dengan kekuatan sendiri dan tidak menyontek seperti teman yang lain. Dan meski akhirnya dia mendapatkan nilai 5, dengan bangga dia bilang: Hei Teman aku bangga!!! Ini hasil karyaku sendiri! Besok aku harus belajar lagi, biar hasilnya lebih baik.....Mungkin karena kemajuan teknologi, kemudahan operasi komputer dan internet sehingga saat ini anda atau saya dan siapapun juga bisa mencari data di internet atau di folder documen di komputer kita dan mengambilnya secara cepat dan memindahkannya ke karya kita dengan cara mudah. Di situ masalahnya, harusnya ada kejujuran dari kita untuk mengakui dan menghargai serta menghormati karya,pendapat atau tulisan orang tersebut dengan menyebut siapa yang menulis dan buku atau websitenya siapa. Mungkin dengan mengutip, atau bila terlalu banyak mengutip anda bisa ditertawakan karena seolah anda hanya memindahkan ide orang lain, tapi mengakui karya orang lain dengan jujur itu merupakan sikap intelek, sikap ilmiah yang terus dipertahankan dan dihargai semua orang. JADI SEBUTKAN SUMBER ANDA KALAU ANDA MENGUTIP PENDAPAT ORANG LAIN MESKI HANYA SATU KATA ATAU KALIMAT.......

IMORTALITAS KEKUATAN OPINI MEDIA MASSA

2010-02-09T10:56:00.001+07:00

Jakarta, 5/11 (ANTARA)- Kata-kata di media dianggap punya kekuatan, meski ada juga yang menyangsikannya. Tapi situasi akhir-akhir ini di Indonesia jelas-jelas menunjukkan betapa powerfulnya media. Betapa kuat kata-kata di media dan dipersepsi sebagai kekuatan yang ‘imortalitas’ yang ‘nggak ada mati-matinya’ (meminjam dialek Betawi).

Tengok saja, dalam kasus perseteruan ‘cicak versus buaya’ yang sempat membuat berang banyak orang. Bahkan pemberitaan yang mengalir semakin membuktikan bahwa media punya kekuatan untuk mengarahkan opini public. Ibarat kata, semakin dilarang semakin asyik. Semakin diimbau malah jadi kebiasaan.

Kata ‘cicak dan buaya’ sebenarnya bukan produk murni dari pers, tetapi justru pers diminta tidak mengembangkan istilah itu lebih jauh. Ini membuktikan bahwa ada semacam kekhawatiran di kalangan tertentu ( terutama pemerintah) terjadinya ‘persepsi’ yang negative di tengah masyarakat, dan media massa turut andil memperkeruh suasana. Istilah Cicak vs Buaya mencuat menyusul menghangatnya konflik antara Kepolisian dan KPK. Istilah itu keluar dari Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji saat dirinya dipojokkan oleh KPK dalam kasus Bank Century.

Istilah cicak dan buaya dalam masalah yang menimpa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memengaruhi munculnya empati masyarakat, kata psikolog sosial Universitas Diponegoro Semarang, Ahmad Mujab Masykur.
"Secara psikologis, istilah itu memicu munculnya empati masyarakat yang besar terhadap KPK yang dianggap sebagai cicak dan berada dalam posisi lebih lemah," katanya di Semarang, Rabu.

Ia mengemukakan, masyarakat pasti akan menggalang dukungan dan tidak akan membiarkan pihak yang lemah didera permasalahan. Apalagi, katanya, pihak yang lemah itu dianggap berperan penting seperti halnya KPK yang bertugas memberantas korupsi.
"Masyarakat masih menaruh harapan yang besar terhadap peran KPK sebagai lembaga yang menangani pemberantasan korupsi sehingga mereka tidak bisa terima ketika KPK didera permasalahan," katanya. Ia mengatakan, dukungan dari berbagai lapisan masyarakat terhadap KPK pasti akan semakin mengalir dan hal itu wajar mengingat KPK selama ini dianggap sebagai pionir pemberantasan korupsi.
"Masyarakat menempatkan KPK sebagai benteng terakhir upaya pemberantasan korupsi, setelah kasus korupsi terkesan tidak bisa diselesaikan kepolisian dan kejaksaan," katanya.
Siapa Cicak siapa Buaya? Kalau KPK dianggap sebagai cicak maka siapa yang dianggap sebagai Buaya? Meski sudah diminta agar istilah itu tidak dilansir di media tetapi siapa yang bisa menahan serangan deras media massa? Kalaupun ada permintaan itu hanya terbatas sebagai imbauan bukan larangan.
Kata cicak merujuk pada binatang kecil yang ada di rumah. Sedang buaya? Meminjam istilah Renald Khasali . Ada makna khusus di balik kharakter buaya . Berdasarkan penelitian Karakter buaya yang berdarah dingin, diamati oleh White sebagaimana dikutip Khasali sebagai karakter ideal untuk menyerang.
Selain ”sulit mati”,karena kulitnya yang keras, ia bisa hidup di mana saja. Ia tidak perlu pergi berburu beramai-ramai.Pergi sendirian pun dilakoninya dengan penuh keberanian. Ia memisahkan diri dari kerumunannya begitu ia melihat sasaran.Matanya tajam mengintai, tenang, namun begitu lawannya lengah,ia tak memberi kesempatan mangsanya untuk berkutik.
Selain itu, orang berkarakter buaya juga memiliki sifat-sifat positif lain. Ia memiliki jiwa disiplin, tidak suka menunda-nunda, selalu mem-follow-up, dan kuat dalam hitung-hitungan ekonomi. Itu sebabnya, Khasali menilai dia lebih suka mempunyai staf atau atasan yang berkarakter ”buaya”. Namun seperti mamalia yang terlalu guyub, reptil yang terlalu ”buaya”juga bisa menjadi counterproductive dan bodoh. Buaya seperti ini sangat arogan dan sangat percaya pada kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya untuk mengoyak-ngoyak pertahanan sasarannya.
Ia hanya fokus pada sasarannya tanpa menghiraukan kerusakan habitat akibat ulahnya.

Makna negatif

Lalu bagaimana peran media dalam hal ini? Mengapa istilah cicak dan buaya menjadi masalah besar hingga kapolri bahkan Presiden meminta ---lebih tepatnya mengimbau pers , agar tidak menggunakan istilah ini?.
Kapolri, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri sendiri mengakui bahwa istilah Cicak vs Buaya dikeluarkan oleh oknum Jenderal Polisi. Danuri menekankan bahwa istilah itu hanya istilah oknum. Menurutnya, istilah itu tak pernah dipakai dalam proses hokum di Polri. Bambang Hendarso pun meminta agar media massa tidak membesar-besarkan istilah ‘buaya’ dan ‘cicak’ sebagai istilah Polri vs KPK. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam pertemuan dengan Pemimpin Redaksi sejumlah media massa di kantor Menkominfo, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (02/11).Pada kesempatan tersebut Kapolri meminta maaf karena istilah tersebut membuat sejumlah kalangan merasa gerah.
“Kami mohon maaf. Sebutan itu muncul dari anggota kami. Saya berharap agar istilah cicak-buaya jangan diteruskan. Karena sebenarnya kami menjadi bagian itu,” ujar Kapolri, Bambang Hendarso Danuri.
Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mempersilahkan media tetap menulis Cicak dan Buaya. Dia menegaskan tidak akan ada pembungkaman media terkait kisruh antara lembaga kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.Departemen Kominfo sendiri, kata Tifatul, mendukung adanya kebebasan pers, sehingga ia tidak akan menghalang-halangi media yang menulis istilah Cicak dan Buaya.
lain lagi dengan SBY. Permintaan untuk tidak meneruskan istilah Cicak dan Buaya juga diminta Presiden SBY lewat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa terganggu dengan penyebutan Cicak vs Buaya dalam kasus penahanan dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantas Korupsi oleh kepolisian. "Presiden kecewa dan terganggu dengan istilah Cicak dan Buaya," ujar juru bicara Presiden, Dino Patti Djalal di Istana Presiden, Jakarta, Selasa, 3 November 2009. Menurut dia, kekecewaan SBY dilandasi oleh harapan Presiden yang menghendaki agar semua lembaga, baik Kepolisian dan Kejaksaan Agung tetap terjaga kewibawaannya. "Jadi, tidak ada satupun lembaga yang dikebiri," katanya. "Presiden ingin semua lembaga terus berkarya untuk bangsa."
Lalu mengapa kata-kata Cicak dan buaya ini menjadi masalah? dan mengapa media massa diminta untuk tidak membesar-besarkannya? Kalau ditelusur-telusur dan dibenturkan dengan teori-teori Komunikasi, permintaan ini justru menunjukkan bahwa media massa sangat mampu bahkan sangat mungkin menciptakan opini publik yang bisa contraproductive bagi kepentingan pemerintah.
Imbauan ---istilah yang muncul di era reformasi-- ini disampaikan kepada para pemimpin redaksi atau Redakstur senior media massa agar menghentikan polemik cicak dan buaya karena istilah itu menunjukkan ada pihak yang lemah ( dalam hal ini KPK sehingga diibaratkan sebagai cicak) dan ada pihak yang kuat dan 'besar' ( dalam kasus ini polisi yang digambarkan sebagai buaya).
Kata Cicak dan Buaya bisa dikatakan kata yang punya unsur pengasaran (disfemia), yaitu usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus atau bermakna biasa dengan kata yang maknanya kasar. Kata cicak diberikan kepada pihak yang dianggap lemah dan kecil yang berani melawan buaya yang dari fostur tubuh jelas beratus- bahkan beribu kali lipat lebih besar darinya.
Usaha atau gejala pengasaran ini biasanya dilakukan orang dalam situasi yang tidak ramah atau menunjukkan kejengkelan, misalnya kata atau ungkapan mencaplok dipakai untuk mengganti mengambil dengan begitu saja seperti dalam kalimat dengan seenaknya Israel mencaplok wilayah mesir itu; dan kata mendepak dipakai untuk mengganti kata mengeluarkan seperti dalam kalimat Dia berhasil mendepak bapak A dari kedudukannya. Begitu juga dengan kata menjebloskan yang dipakai untuk menggantikan kata memasukkan seperti dalam kalimat polisi menjebloskan ke dalam sel.
Namun, banyak juga kata yang sebenarnya bernilai kasar tapi sengaja dipakai untuk memberi tekanan tetapi tanpa terasa kekasarannya. Misalnya pada kata menggondol yang biasanya dipakai untuk binatang seperti anjing menggondol tulang,; tetapi digunakan seperti dalam kalimat Akhirnya regu bulu tangkis kita berhasil menggondol pulang piala Thomas Cup itu.
Bila dilihat dari kasusnya, kata cicak itu diambil oleh 'oknum; petinggi Polri sebagai ungkapan terhadap pihak yang kecil ( dalam hal ini KPK yang diibaratkan cicak) yang berani-beraninya melawan pihak yang lebih besar ( melawan Buaya). Upaya pengasaran ini dan upaya peioratif ini akhirnya dibawa oleh media dan menjadikannya sebagai 'opini publik' yang meluas.
Kontan saja, Polisi seperti 'kebakaran jenggot', mereka tidak mengira bahwa istilah kecil yang dianggap 'biasa' muncul dalam pembicaraan biasa di kalangan mereka, bisa jadi bumerang yang siap-siap memangsa mereka. Ini membuktikan bahwa media massa memang berwibawa. Ini menunjukkan bahwa kata-kata tak lagi jadi sekedar kata-kata bila sudah diolah media. Dia bisa menjadi opini publik yang dampaknya bisa meluas kemana-mana. Apalagi di era reformasi yang menempatkan pemerintah tidak lagi 'berkuasa' mengendalikan pers kecuali hanya mengimbau dan meminta tetapi tidak berani memaksa.

opini media perkasa?

Dengan adanya imbauan ini membuktikan bahwa opini media memang sangat penting untuk diperhatikan. Paling tidak meminjam istilah Prof Dr Ibnu Hamad Guru Besar UI , media massa saat ini telah menjadi sumber informasi di samping sebagai saluran komunikasi bagai para politisi. cara-cara media menampilkan peristiwa-peristiwa politik dapat mempengaruhi persepsi para aktor politik dan masyarakat mengenai perkembangan politik.
Dalam buku 'Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa ini, Ibnu Hamad media massa melalui fungsi kontrol sosialnya bersama institusi sosial lainnya, secara persuasif media massa bisa menggugah partisipasi publik untuk ikut serta merombak struktur politik.
Dalam kasus ini, kontan banyak masyarakat menyampaikan simpati kepada KPK yang digambarkan 'lemah' lewat analogi cicak, dan banyak memicu aksi demonstrasi terlebih saat pimpinan non aktif KPK sempat ditahan meski akhirnya 'dibebaskan' lagi. Bila dilihat dari peranan media , aksi demo itu muncul karena adanya opini yang muncul di media massa yang 'mendeskriditkan' buaya ( dalam hal ini pihak Polri) dan gara-gara opini ini mereka kahirnya dibebaskan karena Polri mendapat banyak tekanan dari berbagai pihak.
Masih menurut Ibnu, keikutsertaan media dalam mengubah sistem politik tiada lain adalah melalui pembentukan opini publik atau pendapat umum ( Public opinion) yaitu upaya membangunkan sikap dan tindakan khalayak mengenai sebuah masalah politik dan atau aktor politik. Dalam kerangka ini, media menyampaikan pembicaraan-pembicaraan politik ( lewat acara dialog, talk news, break news atau ulasan mendalam di media).
Bentuk pembicaraan politik tersebut dalam media massa antara lain berupa teks atau berita politik yang lagi-lagi di dalamnya terdapat pilihan simbol politik ---dalam hal ini fenomena cicak versus buaya-- dan fakta politik. Karena kemampuan inilah , media massa sering dijadikan dan 'menjadikan' diri mereka sebagai alat propaganda.
Karena itu tak mungkin bisa membendung opini media yang sedikit negatif kepada tingkah laku Polri ( baca Pemerintah) terkait penanganan kasus KPK-Polri , tetapi seharusnya pihak Polri memberi Opini Publik tandingan yang tak kalah pentingnya, misalnya dengan mengusut tuntas dan memberi tindakan tegas kepada siapapun termasuk kepada oknum pejabat Polri yang memang bersalah dan terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam carut marut kasus Anggoro- Anggodo ini.

* penulis adalah wartawan ANtara dan tengah kuliah di S3 Komunikasi UI
(T.J006)

mesra

2010-02-04T23:00:00.002+07:00

my cyntia

2010-02-04T08:28:00.000+07:00

my Cyntia and Claudia yang cantik

2010-02-04T08:14:00.000+07:00

social construction

2010-02-03T11:59:00.000+07:00

The phrase social construction typically refers to a
tradition of scholarship that traces the origin of
knowledge and meaning and the nature of reality to
processes generated within human relationships. The
term constructivism is sometimes used interchangeably,
but much scholarship associated with constructivism
considers meaning-making as taking place in
the individual mind, as opposed to a product of human
relationships. Social constructionism has grown from
three separate movements: a critical or ideological critique
of dominating discourse, a literary-rhetorical
critique of realism, and a social critique that emphasizes
the communal origins of knowledge claims. The
social constructionist position has significant implications
for traditional research methods, both in questioning
their authority and in opening up new
possibilities, especially in the domain of qualitative
inquiry. In qualitative research, social construction
brings into specific focus three significant relationships:
the researcher’s relationships with the subjects
of research, with the audience, and with society more
generally.
Origins
Although one may trace the roots of social constructionism
to early philosophers, such as Giambattista
Vico, scholars often view The Social Construction of
Reality by Peter Berger and Thomas Lukmann in 1966
as the landmark volume.Yet, because of its theoretical
origins in social phenomenology, this work has largely
been eclipsed by more recent scholarly developments,
particularly three quite independent movements. In
effect, the convergence of these movements provides
the basis for social constructionist inquiry today.
The first movement may be viewed as critical and
refers to the mounting ideological critique of all
authoritative accounts of the world, including those of
empirical science. Such critique can be traced to the
Frankfurt School, as well as to other Marxist enclaves,
but today is more fully embodied in movements associated
with feminist, multicultural, anticolonial, gayand lesbian, and antipsychiatry groups. The second
significant movement, the literary-rhetorical, demonstrates
the extent to which scientific theories, explanations,
and descriptions of the world are not so much
dependent on the world in itself as on discursive conventions.
Traditions of language use construct what
one takes to be the world. The third context of ferment,
the social, may be traced to the collective scholarship
in the history of science, the sociology of
knowledge, and social studies of science. Here the
major focus is on the social processes giving rise to
knowledge, both scientific and otherwise.
Basic Tenets
The aim in this entry is not to review the emergence of
these three movements. Rather, what follows is a brief
outline of several of the most widely shared agreements
to emerge from these various movements. To be sure,
there is active disagreement among participants in these
various traditions. However, there are at least three
major lines of argument that tend to link these traditions
and to form the basis of contemporary social constructionism.
This discussion will prepare the way for a brief
account of the relationship between social construction
and movements in qualitative methods.
Kenneth J. Gergen and Mary M. Gergen
See also Autoethnography; Discourse Analysis; Participatory
Action Research (PAR); Phenomenology; Politics of
Qualitative Research; Power
Further Readings
Gergen, K. J. (1999). An invitation to social constructionism.
Thousand Oaks, CA: Sage.
Gergen, K. J., & Gergen, M. (2000). Qualitative inquiry:
Generative tensions. In N. Denzin &Y. Lincoln (Eds.),
Handbook of qualitative research (2nd ed.). Thousand
Oaks, CA: Sage.
Gergen, M., & Gergen, K. J. (Eds.). (2003). Social
construction: A reader. Thousand Oaks, CA: Sage.

Semiotics

2010-02-03T11:56:00.000+07:00

Semiotics is the doctrine, or general science, of signs.
Simply put, a sign is anything that can stand for some
other thing. Just about anything that we can perceive
somehow can act as a sign, so long as it can point
away from itself and toward something else.
Therefore, most of the time when we are doing semiotic
research, we are not collecting signs per se.
Instead, we are looking at how things stand in relation
to other things, and how those mediated relationships
help us understand things better. These points will
become clearer as we gain further understanding of
semiotics itself. To that end, we will start with its history.
This entry will then explore semiotics as language
and as logic, closing with a specific section on
the role of semiotics in qualitative research.
Semiotics in History
Semiotics, although a fairly new field, nonetheless has
quite a substantial history. The Stoics were the first to
explore sign relations. While little is known of their logic
per se, it is known that they were interested in mediated
and unmediated relationships, and how they varied.
There was also an extensive semiotic presence in
Christendom, from its earliest roots through the
Middle Ages. St. Augustine in particular was quite
interested in the action of signs. He is one of the first
thinkers to draw a distinction between natural signs
and conventional signs. Natural signs, for Augustine,
were those signs that occurred in the world. Such
things as footprints (signs of someone walking
around) and smoke (as a sign of fire) are natural signs.
Conventional signs are those things that are signs
because they function as such within culture. Words
are conventional signs, and so are red octagons on
poles telling people to STOP.
Language and other conventional signs were
important topics of inquiry among many medieval
thinkers. One important debate was over the nature of
names. Did names indicate the presence of universal
properties, or were they merely labels? Also, therewas quite an extended discussion over what sort of
system constituted a language. Human speech was
accepted as a language, of course, but what about the
barking of dogs? Did a language have to do more than
just communicate to be a language? These debates
helped form some of the most important questions in
contemporary semiotic theory and research.
It is not until we reach the 20th century, however,
that we have an explicit formal doctrine of semiotics.
Interestingly enough, though, it turns out that there
were two independent doctrines of semiotics formed
at roughly the same time. The first branch, which we
also sometimes call semiology, was born in the work
of Swiss linguist Ferdinand de Saussure. The second
branch was formed in the United States by logician
and philosopher Charles Peirce. We will look at each
approach in turn.
Semiotics as Language
Saussure was a revolutionary linguist who died in
1913 at an early age. Because of his early demise, he
left no systematic treatise of his work. Therefore, his
students, in tribute to him, pooled together their class
notes to create his Course in General Linguistics. This
work served as the basis for the development of his
model of semiotics.
Before Saussure, the main emphasis of linguistics
was historical. That is, linguists were interested in tracing
the origins, migrations, and evolutions of various
language families. Saussure took a completely different
approach. Suppose, he said, we set aside the historical
nature of language and just look at language as a complete
and self-contained system. Furthermore, he said,
suppose we look at not just any particular language, but
language itself as an abstract system. He called this
abstract system langue, to distinguish it from speech,
which he called parole. He envisioned langue as the universal
abstract core around which all actual languages
are built. Linguistics, he argued, needed to understand
langue before it could understand languages per se.
In order to build a theory of langue, Saussure
needed a set of ideas more basic than those of language.
He set aside the notion that words, phrases, and
sentences were the basic units of language. Instead,
he argued, all these forms depended upon a single,
more abstract form. That single abstract form he
called the sign.
For Saussure, the sign was a single entity with two
necessary and complementary parts. Every sign
consisted of a signifier and a signified. The signified is
the object of the sign. For Saussure, it was not the
actual object itself in the world, but a concept of the
object in a person’s mind. For instance, the object of
the sign “tree” is not an actual tree somewhere, but the
concept of a tree that the perceiver of the sign summons
forth when presented with the sign. The signifier
is that thing that causes the person to summon up
the concept in the first place. In our example above,
the signifer is the word tree. According to Saussure,
every sign consists of a signifier and a signified, and
these cannot be separated. So, a signifier without a
signified is not a sign—for example, a random string
of letters is not a word, and therefore not a sign per se.
Language is a privileged sign system according to
Saussure. While it is not the only sign system, it is the
model and ideal form of all other sign systems.
Saussure went on to say that all links between words
and objects are arbitrary. This means that meaning in
language is always a matter of convention, or knowing
the proper codes. This notion of code and language
pervades the Saussurean model of semiotics, which is
also known as semiology. Followers of Saussure often
look for the presence of codes, and hence a “language,”
among various sorts of phenomena.
Semiologists are semioticians who use the basic
ideas of Saussure to discover and decode various systems
of signs in both nature and culture. There are a
number of famous and important semiologists in a
variety of fields. Roman Jakobson explored the codes
of the formal properties of language and meaning, and
Kenneth Pike did the same for phonetics and phonology.
Claude Lévi-Strauss uncovered patterns of kinship
and behavior in anthropology. Jacques Lacan
took a semiological approach to psychology and psychotherapy,
and Roland Barthes used semiological
codes and patterns to explore popular culture.
Currently, most semiologists practice in such areas
as comparative literature and cultural studies. Finland,
France, Estonia, Italy, and other Continental areas continue
to embrace and expand semiological thought.
Perhaps the most important contemporary semiotician
with at least a semiological bent is Umberto Eco.

Gary Shank
See also Abduction; Metaphor; Postmodernism;
Poststructuralism
Further Readings
Clarke, D. S., Jr. (1990). Sources of semiotic: Readings with
commentary from antiquity to the present. Carbondale:
Southern Illinois University Press.
Danesi, M. (2000). Encyclopedic dictionary of semiotics,
media, and communications. Toronto, Canada: University
of Toronto Press.
Deely, J. (1990). Basics of semiotics. Bloomington: Indiana
University Press.

A case study

2010-02-03T11:52:00.000+07:00

A case study is a research approach in which one or a
few instances of a phenomenon are studied in depth.
Case studies were the predominant research approach
at the beginning of modern social science. This is
reflected, for example, in the work of the Austrianborn
anthropologist Bronislaw Malinowski and the
Chicago School of sociology, both of which embraced
case study research. Nevertheless, after World War II,
quantitative methods gained a hegemonic position, at
least among methodologists. It is noteworthy that even
during this heyday of quantitative research many
important studies that provided theoretical breakthroughs
and have entered the pantheon of classic
works, such as Graham Allison’s study on the Cuban
missile crisis in 1971, were based on the case study
approach. During recent years, we have seen not only
a resurgence of case studies in most disciplines but
also unprecedented methodological reflection on
this approach. This can be seen as an alignment of
epistemology/methodology to ontology/theory. The
strong emphasis in recent theoretical approaches of
aspects such as “ideas” and “timing” is favorable for
case study approaches. Social constructivist theories
stress the importance of individual perceptions or
hegemonic discourses in social processes. Case
studies are much better suited than large-N studies
for tracing these ideas because they can invest heavily
in in-depth interviews or discourse analysis.
Game theory and theoretical notions such as “path
dependency” stress the importance of timing for
explaining specific outcomes. Again, producing a
detailed historical account is certainly one of the
major strengths of case studies.
This entry first discusses the nature of case studies,
their advantages and disadvantages, and three perspectives
on their use. The final sections of the entry are
devoted to the very important steps in doing case study
research: case selection and data analysis. Although the
praxis of doing case study research is dominated by the
challenges of collecting empirical evidence, this stage is
not discussed here because useful information for dealing
with these challenges can be found in other entries.
What Is a Case Study?
There is no consensus on the basic characteristics of
case studies. One reason for this is the fact that the
term is not restricted to social science research but
rather is used in many practical contexts. Therefore,
the understanding of case studies extends from being
a specified tool in a purely positivist scientific
research endeavor to being a pedagogical strategy
in education and social learning processes. Qualitative
case study researchers argue that cases must be seen
as configurational context- and/or path-dependent
entities. They advocate in-depth strategies such as
“thick description” and “process tracing,” and they
opt for a “case-centered” approach rather than the
“variable-centered” one that dominates in quantitative/
positivist research.
Case studies focus on one or a few instances, phenomena,
or units of analysis, but they are not
restricted to one observation. Nevertheless, the boundaries
are not fully clear. On the one hand, John
Gerring would exclude case studies that lack any spatial
or temporal variation. On the other hand, Charles
Ragin’s qualitative comparative analysis (QCA) methods
try to expand the reach of case-centered research
approaches beyond the usual limits toward the range
of 10 to 60 cases. However, the particular strength of
qualitative case study research—the ability to study
the case in depth, which is the best-known aspect of
research on a captive population—may be lost in this
endeavor to bridge the quantitative–qualitative gulf.
Advantages and Disadvantages of Case Studies
To understand the specificities of case study research,
it is useful to compare it with the two other main
research approaches: experiments and large-N surveys.
Such comparisons reveal that the main difference
between case studies and experiments is that in
experiments cases are created by the researcher and
factors of influence can be controlled.
The relationship between case studies and large-N
studies lies in the specific affinities and comparative
advantages of these two approaches with respect to
specific goals and contexts. First, it is broadly accepted
that case studies have been the major source of theoretical
innovation, whereas large-N studies have their
strength in controlling the empirical scope of new
theoretical concepts. Second, whereas large-N studies
tend to focus on causal research goals, case study
research has an affinity toward descriptive goals. This
does not mean that case study research is not concerned
with causal questions, but it usually takes thedescriptive–interpretive elements more seriously. In
addition, case studies are often concerned with pinning
down the specific mechanisms and pathways between
causes and effects rather than revealing the average
strength of a factor that causes an effect. Third, even
positivist methodologists accept that case studies have
a strong comparative advantage with respect to the
“depth” of the analysis, where depth can be understood
as empirical completeness and natural wholeness or
as conceptual richness and theoretical consistency. In
contrast, large-N studies have advantages in terms of
the “breadth” of the propositions, an important argument
in contexts where there are many similar cases or
where a homogeneous population of cases is assumed.
Fourth, large-N studies are better equipped for securing
external validity by using statistical means of control.
In contrast, case studies have advantages with
respect to construct and internal validity. The argument
for better construct validity is based on the fact that
case studies can use more and more diverse indicators
for representing a theoretical concept and for securing
the internal validity of causal inferences and/or theoretical
interpretations for these cases.

(The SAGE Encyclopedia of QUALITATIVE
RESEARCH METHODS, 2008, P.69-70)

An Overview of Feminist Theories

2010-02-03T11:34:00.000+07:00

There are many feminist theories. Although there are
similarities and points of conflict among them, they
all arose out of the fact that feminism as a historical
and social movement was intended to challenge
women’s oppression. There generally has been an
assumption that most people have been socialized into
sexist ideology and often into particular gender roles
and ways of thinking that usually give males more
institutional, social, and economic power and access
to resources. Feminism assumes that the problem in
gender relations is not men, but sexism and the forces
of patriarchy that lead to sexism. Feminism seeks to
challenge sexism and sexist ways of thinking and living
that limit both men and women. As feminist cultural
critic bell hooks has discussed, everyone has
something to gain from the feminist movement, as its
purpose is to create more equitable relations for all
people—both women and men.
Over the course of history, in response to the gender
climate in society at any given era as well as the academic
disciplines that inform scholarship, feminism has
taken on different forms and emphases. For example,
up until the late 1970s or early 1980s, the feminist
movement was intended to address the needs of
women in general; however, it in fact focused on the
experience and needs of White, middle-class women
and did not adequately take into account the impact of
race and class. Thus, from the late 1980s and on into
the new millennium, there has been much development
in research and scholarship by and about women of
color and in scholarship that focuses on differences
among women. More recently, much work in feminist
theory has foregrounded the effects of globalization.
The remainder of this section focuses on the different
strands of feminist theory broken down broadly into
three areas. In each section, there is a particular
emphasis on the major epistemological focus of these
strands, as well as a consideration of how these theoretical
threads deal with differences among women.
( The SAGE Encyclopedia of QUALITATIVE
RESEARCH METHODS VOLUMES 1 & 2: 2008, P.331-332)

Realism

2010-02-03T11:26:00.000+07:00

Realism refers to a range of ontological and epistemological
positions within which research may be
conducted. Realist ontologies (assumptions about the
nature of reality) range from the view that the world
of objects and social structures exists independent of
human experience to the idea that, although the world
exists independent of any one person, human perception
is such that our reality is a preinterpreted one.
Realist epistemologies (theories about what counts as
knowledge) range from the view that the world can be
known directly through the senses to the idea that
internally consistent interpretations of reality can
count as knowledge if bounded by, and revisable in
light of, interactions with the world. Holding a realist
ontology does not always commit a researcher to a
realist epistemology.
Realism has often been associated with quantification,
but it is compatible with many qualitative methods
and is the position of choice of many qualitative
researchers. In this entry, realism as a philosophical
position influencing the development of research
methodology is first set in context. Positivist philosophies
of science are then outlined, and naive and scientific
realism are explored. The nature of postpositivist
science is then considered along with subtle, analytic,
and critical realism. Finally, the relation of critical and
standpoint theory to forms of realism is explored.
Although these subdivisions can be identified and
described, the dividing line between positions is often a
matter of emphasis. Moreover, what is described under
each heading can contain contradictions because some
stances have more than one strand.
(The SAGE Encyclopedia of QUALITATIVE RESEARCH METHODS
VOLUMES 1 & 2 , 2008 P.731

Defining the Population

2010-02-03T11:19:00.000+07:00

All samples must be drawn from some larger population,
and that requires a prior definition of the population.
In practical terms, every research project has to
consider which kinds of data sources will be eligible
for the study, regardless of whether those data sources
consist of people to be interviewed, sites to be
observed, or texts and other media to be examined.
Stating the eligibility criteria that determine whether a
given data source is included in the total population is
technically known as defining a sampling frame. For
example, a study examining “inner-city schools” must
begin by defining which schools belong in that population,
and this outlines a sampling frame that determines
whether any given school is eligible for
inclusion in the study.
In qualitative research, issues related to defining
the overall populations are generally treated as part of
purposive sampling, which inherently requires an
explicit definition of the kinds of data sources that are
of interest. In essence, determining which data
sources met the goal of purposive sampling for a qualitative
study is equivalent to defining a set of eligibility
requirements for the population (i.e., creating a
sampling frame). Hence, the concept of purposive
sampling falls within the broad process of defining the
population of potential data sources.
Qualitative researchers have also developed a number
of more specific techniques for defining eligible
populations through purposive sampling. Among
these are theoretical sampling, which selects cases
according to their ability to advance research goals
such as theory development; maximum variation sampling,
which examines a wide range of different cases
within the population of interest; and stratified sampling,
which divides the overall sample into specified
subsets for comparative purposes. Each of these techniques
amounts to a strategy for implementing the
goal of purposive sampling, in order to meet a specific
set of research purposes. Taken together, these strategies
facilitate the in-depth interpretation of a systematically
selected set of data sources, which is one of
the hallmarks of qualitative research.

David L. Morgan
See also Convenience Sample; Nonprobability Sampling;
Population; Probability Sampling; Purposive Sampling;
Quota Sampling; Random Sampling; Sample; Sample
Size; Sampling Frame; Snowball Sampling; Stratified
Sampling; Theoretical Sampling
Further Readings
Kalton, G. (1983). Quantitative applications in the social
sciences: Vol. 35. Introduction to survey sampling.
Thousand Oaks, CA: Sage.
Mason, J. (2002). Qualitative researching (2nd ed.).
Thousand Oaks, CA: Sage.
Patton, M. Q. (2001). Qualitative research & evaluation
methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

A sample

2010-02-03T11:15:00.000+07:00

A sample is the set of actual data sources that are
drawn from a larger population of potential data
sources.Within the broad process of sampling, choosing
the actual sample is the second step in a two-step
process, which begins with defining the population
that is eligible for inclusion in the sample. Approaches
to selecting samples are typically divided between
probability sampling and nonprobability sampling,
where the former uses a group’s size in the population
as the sole influence on how many of its members will
be included in the sample, while the later concentrates
on selecting sample members according to their ability
to meet specific criteria.
(The SAGE Encyclopedia of QUALITATIVE
RESEARCH METHODS,Copyright © 2008 by SAGE Publications, Inc.)

handling allegations against public figures

2010-02-02T11:35:00.000+07:00

There is a sickness in the media when it comes to handling allegations against public figures… I know it because I’ve been part of it. Journalist suspend their critical faculties, accept allegation as unimpeachable fact, and treat any refutation as simply an attempt to confuse the issue or deny the undeniable, rather than as equally plausible new evidence.
TIM COLEBATCH, “Presumption of Innocence Falls Prey To The Media Pack,” The Age, 26 February 2002.

To ask serious questions about behavior of one’s own society

2010-02-02T11:31:00.000+07:00

To ask serious questions about the nature and behavior of one’s own society is often difficult and unpleasant: difficult because the answers are generally concealed, and unpleasant because the answers are often not only ugly … but also painful. … In contrast, the easy way is to succumb to the demands of the powerful, to avoid searching questions, and to accept the doctrine that is hammered
home incessantly by the propaganda system.
(NOAM CHOMSKY, Toward a New Cold War, 1982.)

Press Freedom

2010-02-02T10:42:00.001+07:00

Both censorship and propaganda deny the same right: press freedom. Nonetheless, censorship arouses media indignation while propaganda is rarely mentioned.
MARIELLA BERGOLI, “The Untold Threat of Propaganda,” Mediachannel.org, 28 November 2001.

JOURNALIST

2010-02-02T10:34:00.002+07:00

Journalists say a thing that they know isn’t true, in the hope that if they keep on saying it enough it will be true.
ARNOLD BENNET (1867-1931), The Title, 1918.

more persuasible

2010-02-02T10:26:00.000+07:00

Male subjects low in generalized self-confidence are generally the more persuasible. Females are more persuasible in general but on the whole this is not correlated with self-confidence or selfesteem.
RAYMOND A. BAUER, “The Obstinate Audience,” American Psychologist, May 1964.

Charisma

2010-02-02T10:21:00.002+07:00

Charisma, as a psychological quality or emanation, may be thought of as a surcharge of personality or leadership characteristics that fill most easily the emptinesses of another person’s psyche: especially those created by boredom, depression, and developmental deficits. Charisma, through its power to overstimulate, can effectively mask the narcissistically seductive and self-service aims are often blatantly evident.
GERALD ALPER, The Puppeteers: Studies of Obsessive Control, 1994.

The ‘hidden meaning”

2010-02-02T10:20:00.001+07:00

The ‘hidden meaning” emerges simply by the way the story looks at human beings; thus the audience is invited to look at the characters in the same way [as the story] without being made aware that indoctrination is present. … th[e] message is hidden only by a style which does not pretend to touch anything serious and expects to be regarded as featherweight. Nevertheless, even such amusement tends to set patterns for the members of the audience without their being aware of it.
THEODOR W. ADORNO (1903-1969), “How To Look At Television,” Quarterly of Film, Radio, and Television, 8, 1954.

Reality

2010-02-02T10:17:00.000+07:00

Reality does not come nearly packaged in two- or three-minute lengths; raw history is filled with perversities, contradictions, ratted edges. … TV is a storytelling medium. It abhors ambiguities, ragged edges, and unresolved issues. … The effect all to frequently is to impose upon an event or situation a preconceived form that alters reality, heightening one aspect at the expense of another for the sake of a more compelling story, blocking out complications that get in the way of the narrative.
ELIE ABEL, “Television in International Conflict,” in The News Media and National and International Conflict (Andrew Arno & Wimal Dissayanake, eds.), 1984.

CARI BUKU GRATIS DI INTERNET

2010-02-02T10:15:00.002+07:00

Anda punya banyak waktu di rumah? Dan ada koneksi internet? Sekarang tidak jaman lagi ambil dan scan buku orang di perpustakaan. Anda bisa unduh sendiri buku-buku pilihan . Caranya? Anda daftar dulu di www.gigapedia.com. Gratis Kok!!! Mau coba? Ayo sekarang aja!!!

SUSDAPE

2009-02-02T06:31:00.000+07:00

SUSDAPE XV sebentar lagi LPJA ( The Antara School Of Journalism) mau kembali selenggarakan Kursus Dasar Pewarta (SUSDAPE) angkatan ke 15, mulai 16 Februari - 15 Mei 2009. pendidikan teori selama 3 bulan di LPJA, kemudian mereka para peserta akan mengikuti On The Job Training (OJT) di Redaksi Antara di Wisma ANtara lt 20. Para peserta kebanyakan berasal dari daerah-daerah ( yang selama ini sedikitnya 3 tahun sudah aktif bekerja sebagai koresponden dan pembantu koresponden Antara. DOAKAN YAH

2009-02-02T06:28:00.000+07:00

terbitlah

2009-02-02T06:24:00.001+07:00

bukuku Semiotika yang sekarang sudah 'habis' (maksudnya tidak ada lagi, di pasaran) akhirnya mau diterbitkan lagi oleh LSPR Jakarta. Kemaren Jumat pekan lalu, aku ketemu Pak Andre Ihsano PUKET II LSPR di ruang kerjanya, dan beliau mau membantu menerbitkan kembali Buku Semiotikaku. ALHAMDULLILAH......SEMOGA LANCAR !!

keluargaku

2008-12-07T15:15:00.000+07:00

IDOLA

2008-12-07T15:03:00.004+07:00

semua ingin jadi idola. itu yang muncul dan nyata di televisi, banyak acara yang menampilkan cara cepat untuk terkenal, cara cepat untuk populer. Sebagai contoh acara Idola Cilik. ribuan orang tua yang memaksakan anaknya untuk ikut audisi acara itu meski modal suaranya pas-pasan. setelah itu, mulailah drama sabun televisi, setiap bocah yang masuk final menjadi objek kamera, menjadi komoditi yang layak dijual, termasuk juga gerak-gerik dan perilakunya. Suara anak-anak yang senyaring burung bulbul pun dipaksakan lincah dan piawai menyuarakan syair lagu dewasa, dan mengikuti gerak orang dewasa. Dunia televisi yang menjanjikan 'bintang' justru membuat anak menjadi tegang, takut dan was-was berlebihan, menangis sesengukan ketika namanya tercoret dan harus pulang.Meski dibalut dengan nilai rapor yang merah, tetapi tetap saja anak menjadi kecewa. Apakah acara ini perlu dipertahankan? Apakah boleh mengekpolitasi anak-anak hanya demi keinginan pengusaha dan pemilik kapital televisi untuk meraup keuntungan? Ayo Lawan Televisi dengan mulai sekarang tidak menonton acara Idola Cilik!!!

kultivasi

2008-12-07T14:58:00.000+07:00

Di era reformasi ini seringkali pers tak lagi menghargai privasi, dan tidak pandang bulu menyebarkan gosip atau desas-desus meski belum teruji kebenarannya. Berita-berita yang muncul pun seringkali hanya disesuaikan dengan selera rendah masyarakat tanpa pernah mencoba melakukan upaya mendidik rakyat. Padahal, secara teori bila berita-berita semacam ini dibiarkan maka akan terjadi proses ‘kultivikasi’ pengendapan dan lambat laun norma-norma akan bergeser secara perlahan. Sebagai contoh, nilai-nilai freesex, glamour, gaya hidup metroseksual (kebiasaan baru-baru laki-laki Ibukota yang selalu wangi, berdandan ,pakai perhiasan dan farfum mahal), lambat laun akan diterima sebagai nilai baru di tengah masyarakat, apabila hampir setiap hari ditayangkan atau diberitakan di media massa. Saat ini ancaman real terhadap media massa justru muncul di sektor ekonomi, yakni mampukah dia bertahan hidup melawan persaingan dunia usaha. Caranya, lewat penyajian media yang bisa menarik pembaca dan pemasang iklan. Persoalannya, kemampuan membuat berita identik dengan ideologi media massa yang menaunginya, sehingga kemampuan seorang wartawan membuat berita pun tidak serta merta membuat tulisan atau berita di media massanya menjadi lebih baik.

pak indi dan penggemar rahasia

2008-11-27T05:34:00.002+07:00

tentang persahabatan

2008-11-27T05:31:00.000+07:00

obsesiku

2008-11-23T09:00:00.003+07:00

BERSYUKUR BERSAMA WISUDAWAN

2008-10-20T05:41:00.000+07:00

INDIWAN SETO DAN WISUDAWAN

2008-10-17T04:16:00.000+07:00

FOTO KELUARGA SAAT LEBARAN

2008-10-13T04:57:00.003+07:00

AYAH DAN IBUKU, MASIH TETAP MESRA

2008-10-03T18:14:00.002+07:00

Saat Lebaran kemarin aku sowan kerumah orang tuaku di Sewan Neglasari Tangerang, tempat kelahiranku. Lokasinya sekitar 5 kilometer dari barat Bandara Soekarno Hatta Cengkareng. Aku bahagia banget lihat kedua orang tuaku masih sehat, dan akur. Ayahku tampak bangga dengan kebun cintanya dan kolam-kolam ikan yang cukup membuatnya betah dan asyik saat menikmati masa pensiunnya. Foto ini membuktikan hal itu.

KUMPUL SAAT LEBARAN

2008-09-01T05:21:00.001+07:00